HSBC Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,2 Persen 2026
HSBC Indonesia memproyeksi RI tumbuh 5,2 persen pada 2026. Perkiraan tersebut lebih rendah dari target pemerintah dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Chief Indonesia and India Economist HSBC Global Research Pranjul Bhandari menilai beberapa sektor mungkin akan melemah tahun ini, salah satunya dari sisi ekspor.
"Hal ini karena sepanjang 2025 ekspor telah tumbuh sangat kuat, dengan banyak perusahaan melakukan front loading (mempercepat pengiriman ekspor) ke berbagai negara akibat kekhawatiran terhadap kemungkinan kenaikan tarif yang lebih besar. Namun sebagian besar hal itu sudah terjadi, sehingga seiring berjalannya waktu pada 2026, laju ekspor bisa mulai melambat," katanya dalam media briefing secara virtual, Senin (12/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski ekspor melemah, Pranjul memperkirakan pertumbuhan domestik justru akan meningkat cukup baik, karena akan ada transmisi yang lebih kuat dari berbagai program bantuan, serta beberapa skema kesejahteraan sosial yang mulai matang dan menjadi lebih efektif.
Menurutnya, permintaan domestik mungkin dapat menutupi penurunan permintaan eksternal untuk Indonesia pada 2026.
"Berdasarkan hal tersebut, kami memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia akan berada di kisaran 5,2 persen pada 2026, yang secara umum sejalan dengan proyeksi pemerintah saat ini," ujar Pranjul.
Pranjul menilai kebijakan fiskal dan moneter akan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026. Untuk kebijakan fiskal, memang defisit APBN 2025 mencapai 2,9 persen terhadap PDB, lebih tinggi dari target di 2,5 persen.
Ia menilai defisit melebar karena penerimaan negara melemah serta pertumbuhan PDB nominal yang juga lemah.
"Seperti kita tahu, ekonomi adalah sistem yang saling terhubung. Jika pertumbuhan melambat, maka penerimaan pajak pun ikut turun. Namun, kami memperkirakan bahwa pada 2026 pertumbuhan PDB nominal akan meningkat, yang berarti penerimaan pajak bisa meningkat, sehingga pemerintah punya lebih banyak uang untuk dibelanjakan tanpa perlu menambah defisit anggaran, seperti yang terjadi tahun ini (2025)," ujarnya.
(fby/sfr)