Rumus Buat Purbaya Utak-atik APBN Biar Ekonomi RI Ngegas di 2026
Pemerintah mempunyai tantangan yang tak mudah untuk menerbangkan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global dan keterbatasan fiskal, terutama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Di tengah keterbatasan fiskal ini, sebagai bendahara negara, Purbaya harus membuat kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Apalagi, hingga akhir 2025, realisasi defisit jauh di atas target yang ditetapkan. Di mana, hampir mencapai batas aman UU Keuangan Negara, yakni maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit APBN 2025 tembus 2,92 persen atau Rp695,1 triliun, jauh di atas APBN yang dipatok hanya 2,53 persen atau Rp616,2 triliun.
Defisit terjadi karena belanja yang jauh lebih besar dibandingkan pemasukan. Pengeluaran negara tahun lalu Rp3.451,4 triliun, sedangkan pemasukan hanya Rp2.756,3 triliun.
Lalu pilihan logis apa yang bisa diambil Purbaya untuk terbangkan ekonomi 2026?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai pemerintah perlu fokus pada tiga agenda besar untuk menjaga momentum pertumbuhan. Kebijakan ekonomi harus diarahkan pada keseimbangan antara daya beli masyarakat, kesehatan APBN, dan reformasi struktural.
"Kalau menurut saya, untuk mendorong ekonomi tahun ini, pemerintah, terutama Pak Purbaya, perlu fokus pada tiga hal strategis, yakni menjaga daya beli, memastikan APBN tetap sehat dan kredibel, serta reformasi struktural untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani masyarakat," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com.
Salah satu instrumen yang kerap menjadi sorotan adalah kebijakan utang. Di tengah ekonomi global yang melambat, utang masih dapat dimanfaatkan untuk menopang pertumbuhan melalui belanja produktif dan investasi.
"Plusnya, pemerintah punya dana ekstra untuk membiayai program yang bisa menggerakkan ekonomi, seperti infrastruktur, pangan, dan UMKM. Utang juga bisa menopang konsumsi dan investasi di saat ekonomi global sedang melambat," katanya.
Namun demikian, Ronny mengingatkan peningkatan utang juga membawa konsekuensi fiskal yang perlu dikelola secara hati-hati agar tidak memicu tekanan terhadap stabilitas makro.
Dari sisi negatifnya, dengan penambahan utang, maka beban bunga utang juga terus meningkat karena suku bunga global masih tinggi. Apabila tidak dikelola dengan hati-hati, maka bisa menekan rupiah karena pasar bisa melihatnya sebagai risiko fiskal.
"Menurut hemat saya, boleh tambah utang, asal jelas dipakai untuk hal produktif, bukan belanja yang tidak menghasilkan pertumbuhan," katanya.
Selain utang, opsi pelebaran defisit juga dinilai masih logis untuk memberi ruang belanja pemerintah. Sisi baiknya, defisit yang lebih longgar dapat menopang pemulihan ekonomi tanpa harus menaikkan pajak dalam waktu dekat.
Dari sisi buruknya, Ronny menekankan pentingnya disiplin fiskal dan komunikasi kebijakan agar pelebaran defisit tidak menimbulkan kekhawatiran di pasar.
"Cuma minusnya, perlu komunikasi yang kuat agar pasar percaya bahwa pelebaran (defisit) bersifat sementara. Kalau belanjanya tidak efisien, efek ke ekonomi akan kecil. Artinya, pelebaran defisit tidak masalah, asalkan terukur dan diarahkan ke sektor dengan multiplier tinggi," jelasnya.
Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai dengan posisi Purbaya sebagai Menteri Keuangan, kebijakan fiskal menjadi ruang paling realistis untuk dioptimalkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini.
Menurutnya, penetapan defisit yang lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya justru menunjukkan desain APBN yang tetap ekspansif, tetapi lebih hati-hati.
"Penetapan defisit anggaran tahun berjalan yang lebih terkendali secara konsolidasi dibandingkan capaian tahun lalu dapat dipandang sebagai sinyal positif. Hal ini menunjukkan bahwa desain APBN tahun ini secara struktural diarahkan untuk tetap ekspansif, baik melalui sisi belanja maupun penguatan penerimaan negara," kata Yusuf.