Rupiah Amblas ke Rp17.500, Seberapa Gawat untuk Ekonomi RI?
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai level Rp17.500 per dolar AS sudah menjadi alarm serius bagi perekonomian Indonesia. Sebab, secara nominal melampaui titik terlemah saat krisis 1998 maupun pandemi.
"Tetapi konteks hari ini berbeda jauh dengan 1998," ujar Yusuf.
Ia menjelaskan pada krisis 1998 Indonesia menghadapi tekanan berlapis mulai dari jatuhnya rupiah, kolapsnya sektor perbankan, hingga minimnya cadangan devisa. Sekarang struktur makro jauh lebih kuat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kurs mengambang, cadangan devisa masih relatif besar, sektor perbankan lebih sehat, dan korporasi besar sudah lebih disiplin melakukan hedging," katanya.
Meski belum masuk kategori krisis sistemik, Yusuf menilai kondisi saat ini sudah memasuki fase lampu kuning yang mendekati merah. Apalagi dalam jangka pendek, ruang pelemahan rupiah memang masih terbuka.
"Kalau tensi geopolitik Timur Tengah terus meningkat, harga minyak bertahan tinggi, The Fed tetap hawkish, dan arus keluar modal asing berlanjut, rupiah bisa bergerak ke area Rp17.500-Rp17.600," ujarnya.
Ia juga menilai tekanan terhadap rupiah tidak bisa dijelaskan hanya dari faktor global, terdapat domestic risk premium yang melekat pada Indonesia. Memang hampir semua mata uang Asia sedang tertekan terhadap dolar AS, tetapi pelemahan rupiah termasuk salah satu yang terdalam secara year to date.
"Itu menunjukkan adanya domestic risk premium yang melekat pada Indonesia," katanya.
Menurut Yusuf, pasar melihat sejumlah kerentanan struktural dalam ekonomi domestik, mulai dari tingginya ketergantungan impor bahan baku dan energi hingga melemahnya kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Ditambah lagi, beberapa bulan terakhir muncul persepsi ketidakpastian dari sisi fiskal dan arah kebijakan ekonomi. Jadi tekanan global sebenarnya hanya membuka kelemahan domestik yang memang belum selesai," ujarnya.
Yusuf mengatakan dampak pelemahan rupiah akan terasa bertahap ke sektor riil, terutama melalui kenaikan harga barang impor (imported inflation).
"Kombinasi rupiah lemah dan harga minyak tinggi juga menekan ruang fiskal lewat subsidi energi. Dunia usaha menghadapi kenaikan biaya produksi, terutama sektor yang bergantung pada impor bahan baku seperti otomotif, elektronik, farmasi, tekstil, dan makanan minuman," katanya.
Ia menilai UMKM menjadi kelompok paling rentan karena tidak memiliki akses lindung nilai dan modal yang cukup kuat untuk menyerap kenaikan biaya. Kemudian, PMI manufaktur yang mulai mendekati zona kontraksi sebagai sinyal awal tekanan rupiah mulai masuk ke sektor riil.
"Kalau tekanan ini berlangsung lama, efek berikutnya akan masuk ke daya beli masyarakat dan penyerapan tenaga kerja," ujar Yusuf.
Dari sisi kebijakan, Yusuf menilai respons pemerintah dan Bank Indonesia harus dilakukan secara simultan dalam jangka pendek maupun panjang.
"Dalam jangka pendek, BI memang perlu tetap agresif menjaga stabilitas lewat intervensi di pasar spot, DNDF, dan pasar offshore. Koordinasi dengan Kemenkeu untuk menjaga pasar SBN juga penting agar tekanan capital outflow tidak makin besar," katanya.
Namun, menurutnya intervensi pasar hanya bersifat sementara dan bukan solusi utama.
"Yang lebih penting adalah memulihkan kredibilitas kebijakan ekonomi. Pasar ingin melihat disiplin fiskal, komunikasi kebijakan yang konsisten, dan regulasi yang lebih predictable," ujarnya.
Dalam jangka panjang, Yusuf menilai Indonesia harus memperkuat manufaktur bernilai tambah dan mengurangi ketergantungan impor energi agar rupiah tidak terus rentan terhadap gejolak global.
"Selama Indonesia masih terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah dan impor bahan baku industri, rupiah akan terus rentan setiap kali terjadi guncangan global," katanya.
(pta) Add
as a preferred source on Google