Tepatkah Wacana Pemerintah Bentuk BUMN Tekstil Rp101 T?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan rencana pembentukan BUMN tekstil dengan modal Rp101 triliun adalah respons keliru pemerintah dalam mendiagnosis penyakit industri tekstil nasional.

Menurutnya, akar masalah industri tekstil bukan terkait ketiadaan pemain besar atau kurangnya kapasitas produksi, melainkan masalah lain yang bersifat struktural, yakni biaya operasional terlalu mahal, akses pembiayaan yang sulit karena tekstil dianggap oleh perbankan sebagai sunset industri, teknologi yang tertinggal akibat mahalnya investasi mesin, serta pembiaran terhadap impor ilegal dan praktik dumping.

"Membangun BUMN baru dengan modal raksasa tanpa membenahi akar persoalan tersebut sama saja dengan menempatkan bangunan megah di atas fondasi yang rapuh," ujar Ronny.

Indonesia sebenarnya pernah punya BUMN sektor tekstil, yakni PT Industri Sandang Nusantara (ISN) yang didirikan sejak tahun 1961. Perusahaan pelat merah ini merupakan penghasil benang tenun, karung, dan karung plastik.

Lihat Juga : IHSG Diproyeksi Makin Jatuh Hari Ini

Nyatanya, bisnis ISN gagal juga dan berhenti beroperasi pada 2018 hingga kemudian dibubarkan juga pada 2023, era Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2023. Ronny mengingatkan pengalaman kelam PT ISN seharusnya menjadi pelajaran penting bagi negara.

"Jika pola lama ini diulang, dengan skala modal yang jauh lebih besar, risikonya bukan hanya kegagalan bisnis, tetapi juga beban fiskal jangka panjang bagi negara," katanya.

Ronny memandang pembentukan BUMN tekstil berpotensi merugikan industri swasta, yang dalam ilmu ekonomi disebut efek crowding out yaitu kondisi ketika kehadiran atau campur tangan pemerintah justru mengurangi peran dan aktivitas sektor swasta, alih-alih mendorongnya. Ibarat di pasar yang sempit, pemerintah malah masuk dengan sumber daya besar.

Ia menjelaskan ketika negara masuk sebagai pemain dengan keunggulan modal murah, akses energi, regulasi yang ramah, dan perlindungan politik, malah justru menciptakan persaingan tidak setara bagi swasta yang selama ini berjuang hidup dengan kredit mahal dan biaya produksi tinggi.

"Alih-alih menyelamatkan industri nasional, negara justru bisa 'memakan' pelaku lama yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja alias kanibalisasi," ungkap Ronny.

Ronny juga menilai klaim BUMN tekstil hanya akan berfokus pada ekspor tidak realistis. Pasalnya, tak ada perusahaan yang mampu bertahan di pasar global tanpa basis pasar domestik yang kuat.

"Cepat atau lambat, BUMN ini akan masuk ke pasar dalam negeri, dan pada titik itu, UMKM serta pabrik menengah tekstil praktis tidak punya daya tanding lagi," jelasnya.

Pemerintah seharusnya sebagai penopang, bukan sebagai pesaing. Ronny menyarankan dana sebesar Rp101 triliun untuk membangun BUMN tekstil baru akan jauh lebih efektif jika digunakan untuk memperkuat rantai pasok hulu, seperti serat sintetis dan bahan baku, serta membiayai revitalisasi mesin industri yang sudah ada.

"Dampak kebijakan ini dipastikan akan jauh lebih luas tanpa menghancurkan pemain lama," ujar Ronny.

Untuk mengatasi kasus Sritex terulang, Ronny berpandangan yang dibutuhkan industri tekstil bukan BUMN baru, tetapi reformasi ekosistem industri. Pertama, penurunan biaya energi bagi industri agar bisa kompetitif dengan Vietnam atau Bangladesh.

"Tanpa itu, semua upaya hilirisasi hanyalah kosmetik," ucap Ronny.

Kedua, skema pembiayaan mesin dan modernisasi teknologi dengan bunga sangat rendah yang dapat diakses industri swasta eksisting. Hal ini lantaran banyak pabrik tidak kolaps karena malas berinvestasi, tetapi karena akses modalnya tertutup. Ketiga, penegakan hukum yang tegas terhadap impor ilegal dan praktik perdagangan curang.

"Selama pasar domestik dibanjiri produk murah yang tidak fair, industri dalam negeri akan terus berdarah, siapa pun pemainnya, baik swasta atau BUMN," pungkasnya.

(pta)

---