Purbaya soal APBN Bayari Iuran Board of Peace: Rp16 T Aja Ga Masalah

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan iuran keanggotaan Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace) akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menyebut nilai iuran sekitar Rp16 triliun masih berada dalam ruang fiskal yang dapat dikelola pemerintah.

"Masih ada space yang bisa dipakai ke depannya. Kalau cuma Rp16 triliun aja enggak terlalu masalah. Sebagian yang ada anggaran cadangan untuk kegiatan tertentu bisa dimasukin ke sana," ujar Purbaya di Shangri-La Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (3/2).

Purbaya menjelaskan pendanaan iuran tersebut bersumber dari anggaran negara dan mekanismenya akan disalurkan melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Ia menegaskan penggunaan anggaran tetap akan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak mengganggu stabilitas fiskal.

"Ya dari anggaran lah. Nanti insyaallah (ambil anggaran) dari Kemenhan, pasti selalu lewat Kemenhan," katanya.

Terkait potensi penyesuaian anggaran, Sang Bendahara Negara menyebut pemerintah akan melakukan evaluasi apabila alokasi yang tersedia belum mencukupi. Namun, ia menegaskan pemerintah tetap menjaga pengelolaan APBN secara prudent.

"Nanti kita lihat. Kalau enggak cukup ya kita reorientasi. Yang penting adalah kita akan menjaga anggarannya tetap prudent," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menghadiri pengumuman pembentukan Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam pertemuan di Davos, Swiss, Kamis (22/1) waktu setempat.

Kehadiran Prabowo sekaligus menegaskan Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian tersebut.

Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya menjelaskan pembayaran iuran senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun bukan kewajiban bagi seluruh anggota.

Negara yang tidak membayar tetap dapat menjadi anggota dengan masa keanggotaan tiga tahun, sementara pembayaran iuran menjadikan negara bersangkutan sebagai anggota permanen.

Sugiono juga menegaskan posisi Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.

"Arah kompas Indonesia tetap two-state solution," ujarnya.

Board of Peace memiliki keanggotaan terbatas dengan masa jabatan tiga tahun. Dana iuran yang dibayarkan anggota permanen disebut akan digunakan untuk pembiayaan rekonstruksi Gaza.

Namun, inisiatif tersebut menuai kritik karena dinilai berpotensi membuka ruang politisasi serta kekhawatiran akan melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga perdamaian global.