Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melempar wacana larangan ritel modern masuk desa. Keberadaan Alfamart hingga O!Save dinilai mengancam keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Menurutnya, dominasi Alfamart Cs dapat menghambat perputaran ekonomi di desa dan menekan pelaku usaha lokal.
Tak lama, Yandri meluruskan pertanyaannya melalui Instagram @yandri_susanto. Ia menegaskan maksud dari wacana tersebut, yakni ekspansi ritel modern yang harus disetop karena khawatir akan mengancam kelangsungan usaha di daerah, termasuk Kopdes Merah Putih. Sedangkan bagi ritel modern yang terlanjur hadir di desa, dipersilakan lanjutkan operasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Indomaret, Alfamart yang sudah ada silahkan jalan, saya tidak pernah mengusulkan untuk ditutup. Yang disetop itu izin baru. Jangan sampai minimarket-minimarket ini sampai ke desa-desa dan bisa mematikan usaha-usaha rakyat di desa," ungkap Yandri dalam unggahannya, Rabu (25/2).
Menteri Koperasi Ferry Juliantono ikut bersuara merespons wacana larangan Alfmart Cs masuk desa. Ia menegaskan tidak berencana menghentikan ekspansi ritel modern, melainkan mengatur keberadaannya di wilayah pedesaan.
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan perputaran ekonomi desa lebih banyak dinikmati masyarakat setempat melalui koperasi, sekaligus tetap membuka peluang kemitraan antara kopdes dan pelaku usaha lainnya.
Lantas, bagaimana agar Kopdes Merah Putih mampu bersaing dengan ritel minimarket modern di desa?
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Deswin Nur menjelaskan tujuan utama kebijakan desa bukan menciptakan proteksi berlebihan, tetapi memastikan terciptanya ekosistem usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.
"Dalam konteks tersebut, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak seharusnya diposisikan sebagai lawan ritel minimarket modern, tetapi sebagai pelaku usaha yang memiliki karakteristik dan basis kekuatan yang berbeda," ujar Deswin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/2).
Deswin menilai Kopdes Merah Putih sebetulnya punya tiga modal kuat. Pertama, kedekatan sosial dan basis anggota. Kopdes Merah Putih lahir dari komunitas desa itu sendiri, sehingga memiliki captive market berbasis keanggotaan dan solidaritas sosial.
Kedua, fleksibilitas dalam model usaha. Kopdes Merah Putih tidak semata-mata mengejar profit maksimal, tetapi kesejahteraan anggota, sehingga margin atau keuntungan bisnis bisa lebih adaptif, serta distribusi manfaat lebih merata. Ketiga, potensi integrasi hulu dan hilir dengan produk lokal desa.
"Jika dikelola dengan baik, Kopdes dapat menjadi agregator produk UMKM desa sekaligus distributor kebutuhan pokok, sesuatu yang seringkali tidak menjadi fokus utama ritel modern," ucapnya.
Kepala Biro Humas KPPU Deswin Nur menekankan suntikan modal negara saja tidak cukup buat menghidupkan koperasi. Tantangan utama Kopdes Merah Putih justru terletak pada tata kelola (governance), profesionalisme manajemen, transparansi, dan efisiensi operasional.
Sebab, ritel modern cenderung unggul karena sistem logistik yang kuat, manajemen stok berbasis data, standardisasi operasional, serta kontrol biaya yang ketat.
"Jika Kopdes ingin benar-benar bersaing dengan ritel modern, maka transformasi manajerial dan digitalisasi menjadi prasyarat. Tanpa itu, tambahan modal berisiko tidak menghasilkan daya saing yang sustain," katanya.
Deswin menyatakan yang terpenting adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan dan kompetisi melalui kebijakan. Fokus kebijakan dapat memastikan tingkat kesetaraan persaingan, yakni aturan yang sama, transparansi, dan tidak ada perlakuan diskriminatif, baik terhadap koperasi maupun ritel modern.
"Sehingga pada akhirnya, Kopdes akan mampu bertahan dan berkembang bukan karena pesaingnya dibatasi, tetapi karena ia mampu menghadirkan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat desa. Saya yakin itulah fondasi daya saing yang paling kokoh, dan juga cita-cita besar Presiden kita," pungkasnya.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita memandang ritel minimarket modern bukan hanya sekadar toko kelontong besar. Ada tiga keunggulan yang dimiliki Indomart hingga O!Save yaitu sistem logistik terintegrasi, manajemen inventori berbasis data, dan disiplin operasional.
Lewat tiga kekuatan itu, imbuh Ronny, harga barang kompetitif, stok relatif stabil, dan pengalaman belanja konsumen yang konsisten cenderung puas.
"Jadi kalau Kopdes Merah Putih mau bersaing head to head di arena yang sama, tanpa diferensiasi, rasanya memang berat. Modal kuat Kopdes justru bukan di skala, tetapi di kedekatan sosial dan 'embeddedness' lokal," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/2).
Ronny melihat Kopdes Merah Putih juga mempunyai keunggulan struktural, yakni captive market berbasis anggota, akses pada distribusi bantuan atau program pemerintah, serta legitimasi sosial.
Apabila dikelola dengan transparan dan profesional, bukan sekadar bagi-bagi jabatan, ia yakin Kopdes Merah putih bisa beroperasi dengan model gabungan (hybrid) sehingga bisa menjadi simpul ekonomi desa.
"Mereka bisa bermain di model hybrid, yakni toko ritel, aggregator produk lokal, layanan keuangan mikro, serta distribusi pupuk dan kebutuhan tani. Artinya bukan cuma jual sabun dan mi instan, tapi jadi simpul ekonomi desa," terang Ronny.
[Gambas:Photo CNN]
Soal wacana menyetop ekspansi ritel modern di pedesaan, ia menilai usulan tersebut akan menjadi langkah ekstrem dan berisiko kontraproduktif. Sebab, larangan masuk pasaran adalah bentuk intervensi proteksionis negara.
Menurutnya, intervensi tersebut dalam jangka pendek mungkin akan memberi napas bagi koperasi. Namun, dalam jangka panjang bisa menciptakan risiko pengelola jadi kurang efisien atau tidak berbenah karena merasa 'aman' dari kompetisi (moral hazard).
"Pasar tanpa kompetisi cenderung tidak efisien, seperti harga bisa naik dan pelayanan stagnan. Kalau pemerintah langsung membatasi pesaing, ya seperti petinju yang minta lawannya diikat dulu sebelum naik ring," katanya.
Meski begitu, Ronny menilai dalam konteks pembangunan desa, intervensi pemerintah sangat diperlukan, tetapi bentuknya harus benar. Pemerintah sebaiknya fokus terhadap arena persaingan yang setara (level playing field), seperti mengatur zonasi berbasis kepadatan ekonomi, perbaiki akses pembiayaan koperasi, wajibkan kemitraan ritel modern dengan UMKM lokal, dan dorong digitalisasi koperasi.
Artinya, intervensi untuk mengatur agar tidak terjadi predatory pricing atau dominasi berlebihan. Predatory pricing adalah strategi menjual barang dengan harga sangat murah, bahkan di bawah biaya produksi, untuk sementara waktu dengan tujuan menyingkirkan pesaing bisnis.
"Intinya, Kopdes Merah Putih tidak perlu menjadi 'Alfamart versi desa', tapi harus menjadi institusi ekonomi lokal yang multiperan dan berbasis komunitas. Kalau sekadar meniru model korporasi, koperasi akan kalah napas. Tapi kalau bermain di kekuatan sosial-ekonomi desa, justru bisa jadi model ekonomi kerakyatan yang relevan di era modern," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
