Hadapi Krisis, Purbaya Ungkap RI Ogah Ikuti Saran IMF
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap pemerintah tidak mengikuti saran Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang mendorong kebijakan pengetatan belanja saat kondisi krisis.
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi krisis. Purbaya menyebut Indonesia telah menerapkan kebijakan berbeda pada berbagai periode krisis, mulai 2008, 2015, hingga pandemi Covid-19 pada 2020. Pendekatan serupa juga dilakukan pada 2025.
"2025 kemarin kita ubah ke arah yang bagus. Itu bukan karangan saya, tapi dari pengalaman negara Indonesia selama 25 tahun terakhir tambah krisis 1998," kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman mengenai krisis, ia memastikan ekonomi RI masih aman dan anggarannya juga akan terjaga.
Menurut dia, dalam menghadapi tekanan ekonomi, pemerintah tidak mengambil pendekatan ala IMF yang mengencangkan ikat pinggang melalui pemotongan belanja.
"Jadi dalam keadaan seperti itu, ketika ekonomi ada gangguan, kita tidak menerapkan pendekatan IMF, (yaitu) mengencangkan ikat pinggang, memotong semua belanja, dan lain-lain," ucap Purbaya.
Sebaliknya, pemerintah justru memberikan berbagai insentif untuk mendukung perekonomian. Pada 2025, insentif pajak terbesar dialokasikan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp96,4 triliun.
Selain UMKM, pemerintah juga membebaskan PPN untuk bahan makanan dengan nilai insentif Rp77,3 triliun. Fasilitas ini mencakup PPN ditanggung untuk barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, kedelai, gula, hingga hasil perikanan dan kelautan.
Insentif di sektor transportasi tercatat Rp39,7 triliun. Dukungan tersebut antara lain berupa PPN dibebaskan atas jasa angkutan umum serta tarif khusus PPN untuk jasa freight forwarding.
Pemerintah juga mengalokasikan insentif untuk sektor pendidikan sebesar Rp25,3 triliun. Fasilitas ini meliputi pembebasan PPN atas jasa pendidikan dan buku pelajaran, serta insentif lain terkait kegiatan pendidikan.
Sementara itu, sektor kesehatan memperoleh insentif Rp15,1 triliun. Kebijakan tersebut mencakup PPN tidak dikenakan atas jasa kesehatan medis dan berbagai insentif pendukung lainnya.
Adapun insentif melalui skema tax holiday dan tax allowance untuk mendorong investasi mencapai Rp7,1 triliun.
"Jadi ini kelihatan sekali pemerintah selalu mendukung pertumbuhan ekonomi seoptimal mungkin," ujar Purbaya.
Saat ini, ia menilai daya beli masyarakat masih terjaga, terlihat dari sejumlah indikator konsumsi yang tetap tumbuh.
Merujuk data Mandiri Spending Index pada Februari, angkanya naik hingga ke level 360,7, diikuti peningkatan belanja masyarakat terutama pada kelompok consumer goods, pendidikan, dan mobilitas.
Penjualan ritel juga tumbuh sekitar 6,9 persen secara tahunan, sejalan dengan peningkatan indeks keyakinan konsumen ke level 125,2.
Kinerja industri otomotif juga menunjukkan tren positif. Merujuk data Gaikindo dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor tumbuh 1 persen secara tahunan, sedangkan penjualan mobil meningkat 12,2 persen.
"Motor juga sempat naik tinggi walaupun agak turun di bulan Februari, tapi kita lihat masih tumbuh positif dan mungkin sebagian pembeli motor sudah kaya, sekarang jadi bergeser ke (mobil). Mudah-mudahan (yang) jadi beli mobil lebih banyak," ujar Purbaya.
Di sisi lain, menurut data PLN, penjualan listrik sektor bisnis dan industri masih tumbuh, tetapi menurun dalam dalam dua bulan terakhir. Pada Februari, pertumbuhan listrik sektor bisnis di angka 3,1 persen dan sektor industri 0,4 persen.
Sementara itu, konsumsi semen domestik meningkat. Berdasarkan data Asosiasi Perusahaan Semen Seluruh Indonesia (ASPERSSI), konsumsi semen pada Februari tumbuh 5,3 persen secara tahunan.
(dhz/ins) Add
as a preferred source on Google