Kopdes Merah Putih Baru Berdiri di 5.714 Titik, 25 Ribu Masih Proses
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih baru mencapai 5.714 titik, sementara lebih dari 25 ribu lainnya masih dalam tahap konstruksi.
"Saya sampaikan di sini, yang 1.000 meter yang sesuai standar, sudah ada 35.408 titik. Dalam proses pembangunan 25.625 titik, yang sudah selesai 5.714 titik," ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (20/4).
Ia menjelaskan pemerintah masih terus melakukan pendataan lahan untuk pembangunan Kopdes, terutama di wilayah dengan keterbatasan lahan seperti perkotaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kondisi kepemilikan tanah yang beragam serta luas lahan yang belum memenuhi standar menjadi tantangan tersendiri dalam percepatan pembangunan.
"Nanti akan disesuaikan itu perlindungan berikutnya. Karena di kota-kota itu tanahnya mahal. Ada yang tanahnya punya kota daerah, ada yang punya instansi lain, ada berbagai macam kepemilikan," ujarnya.
Zulhas menambahkan pemerintah juga tengah merampungkan regulasi pendukung untuk mempercepat implementasi program.
Beberapa aturan yang telah terbit antara lain Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Koperasi, sementara regulasi teknis lain masih dalam tahap finalisasi.
"Peraturan Menteri Keuangan sudah selesai, Peraturan Menteri Koperasi sudah selesai, tinggal kami nunggu lagi nanti peraturan Direksi Agrinas Pangan untuk dilakukan audit nilainya berapa," ujarnya.
Ia menegaskan keberadaan Kopdes Merah Putih dirancang sebagai infrastruktur ekonomi desa yang berfungsi memperpendek akses masyarakat terhadap logistik, pembiayaan, dan pasar.
Pemerintah menargetkan setelah 30 ribu unit Kopdes Merah Purih terbentuk, koperasi tersebut dapat langsung beroperasi sebagai penopang aktivitas ekonomi desa.
"Intinya, saya ulangi lagi, KDMP (Kopdes) itu adalah infrastruktur pemerintah. Pertama, untuk memudahkan akses masyarakat desa terhadap pusat-pusat logistik sebetulnya. Dua, mendekatkan masyarakat desa kepada pusat-pusat keuangan. Tiga, mendekatkan masyarakat desa kepada akses ekonomi," jelasnya.
Pemerintah menyiapkan peran strategis Kopdes sebagai off-taker hasil produksi masyarakat desa. Koperasi akan membeli komoditas seperti gabah dan jagung ketika harga di bawah ketetapan pemerintah, kemudian menyalurkannya ke Perum Bulog.
Selain itu, Kopdes Merah Putih juga akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti cold storage untuk hasil perikanan, serta menjadi agen distribusi kebutuhan pokok seperti LPG dan pupuk.
Skema ini diharapkan dapat mempermudah akses petani dan nelayan tanpa harus bergantung pada rantai distribusi yang panjang.
Di sektor keuangan, koperasi desa juga akan terhubung dengan layanan perbankan seperti BRILink atau BNILink, sehingga masyarakat dapat mengakses pembiayaan formal dengan bunga yang lebih rendah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekitar 6 persen.
Tak hanya itu, penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah ke depan juga direncanakan melalui Kopdes. Bantuan seperti beras dan bantuan tunai akan didistribusikan lewat koperasi desa agar lebih tepat sasaran karena berbasis data dan kedekatan dengan masyarakat setempat.
Adapun pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu Kopdes dapat rampung dalam beberapa tahap hingga 2027.
(del/sfr) Add
as a preferred source on Google