Ancaman Baru Intai APBN Buntut Harga BBM Nonsubsidi Meroket
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi global. Langkah ini lebih ditujukan untuk menjaga kesehatan keuangan Pertamina.
"Kenaikan harga BBM nonsubsidi oleh Pertamina sebenarnya adalah bentuk 'price alignment' terhadap realitas biaya energi global, bukan instrumen langsung untuk meredakan beban APBN," kata Ronny.
Ronny menegaskan tekanan utama APBN justru berasal dari BBM subsidi dan kompensasi energi. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi bukan solusi utama untuk memperbaiki fiskal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang sering luput, tekanan APBN justru datang dari BBM subsidi dan kompensasi energi. Menaikkan harga Pertamax Turbo, Dexlite, atau Pertamina Dex tidak otomatis 'menyelamatkan' APBN, efeknya lebih ke menjaga margin dan kesehatan arus kas Pertamina agar tidak ikut terseret seperti periode sebelumnya," jelasnya.
Lihat Juga : |
Menurutnya, kebijakan ini penting tetapi belum cukup untuk menyelesaikan persoalan energi nasional. Dampaknya lebih kepada menjaga margin dan arus kas perusahaan.
Ia justru mengingatkan kenaikan harga BBM nonsubsidi bisa berdampak pada perilaku konsumen yang sering luput dari perhatian, yakni berpindah ke BBM yang lebih murah.
Fenomena ini yang ia nilai perlu dikhawatirkan karena berpotensi meningkatkan konsumsi BBM subsidi dan pada akhirnya membebani APBN. Risiko tersebut muncul dari lonjakan volume, bukan sekadar harga.
"Pengguna Pertamax Turbo bisa turun ke Pertamax, pengguna Pertamax bisa tergoda ke Pertalite, dan seterusnya. Semakin besar perpindahan ke BBM subsidi, semakin besar volume yang harus ditanggung negara dalam bentuk subsidi atau kompensasi," terangnya.
Ronny menilai kebijakan ini ibarat menekan satu sisi balon yang justru membuat sisi lain mengembang. Tanpa reformasi subsidi, tekanan fiskal bisa muncul dalam bentuk baru.
Karena itu, ia menekankan pentingnya langkah lanjutan berupa pembatasan dan penargetan subsidi yang lebih presisi. Digitalisasi distribusi juga menjadi kunci untuk mengendalikan konsumsi.
"Kalau tidak ada reformasi simultan di sisi subsidi, APBN justru bisa menghadapi 'second-round effect'," imbuhnya.
Pada akhirnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi dinilai sebagai langkah yang rasional dari sisi bisnis, namun belum menyentuh akar persoalan energi nasional. Tanpa kebijakan komprehensif, dampaknya bisa berbalik menekan keuangan negara.
"Ini yang harus diantisipasi secara serius, bukan sekadar berharap konsumen 'tetap loyal' di segmen nonsubsidi," pungkasnya.
(pta) Add
as a preferred source on Google