Bahlil Lapor Prabowo Alasan RI Masih Impor LPG 7 Juta Ton per Tahun
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto soal masih besarnya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
Dalam rapat terbatas bersama Sang Kepala Negara, Bahlil juga membeberkan alasan mengapa Indonesia hingga kini belum mampu membangun industri LPG domestik yang kuat.
"Saya juga melaporkan tentang bagaimana kita mencari langkah-langkah alternatif terkait substitusi impor LPG kita. Kita tahu bahwa LPG kita, konsumsi kita 8,6 juta ton per tahun. Dari 8,6 juta ton itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 juta ton yang produksinya dalam negeri, selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta ton," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4).
Besarnya impor itu, kata dia, sudah berlangsung lama sejak pemerintah menjalankan program konversi minyak tanah ke LPG.
Sejak saat itu kebutuhan tabung gas melonjak tajam, sementara pasokan bahan baku domestik tidak tumbuh sebanding dengan konsumsi masyarakat.
Bahlil menjelaskan salah satu hambatan utama Indonesia sulit membangun industri LPG sendiri terletak pada keterbatasan bahan baku.
LPG diproduksi dari komponen propana dan butana atau yang dikenal sebagai C3 dan C4, sementara produksi kedua komponen tersebut di Indonesia masih relatif kecil.
"Saya juga melaporkan bahwa untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya. Salah satu problem kita di Indonesia kenapa tidak bisa membangun industri LPG adalah bahan baku LPG itu C3, C4, dan itu produksi kita tidak terlalu banyak," ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah kini mencari beberapa jalur substitusi agar ketergantungan impor tidak terus membesar dan membebani neraca energi nasional.
Alternatif pertama yang masih terus dikaji adalah pengembangan dimethyl ether (DME) berbasis batu bara kalori rendah. Skema ini sebelumnya juga sempat didorong sebagai pengganti LPG rumah tangga karena Indonesia memiliki cadangan batu bara melimpah meski belum terealisasi optimal.
"Kemudian kita cari alternatif, kita konversi untuk melakukan DME dari batu bara low calorie. Itu salah satu alternatif," ujar Bahlil.
Selain DME, pemerintah juga tengah membahas opsi lain berupa pengembangan compressed natural gas (CNG) sebagai energi substitusi LPG, terutama untuk sektor-sektor tertentu yang memungkinkan memakai gas terkompresi.
Menurut Bahlil, opsi CNG masih dalam tahap finalisasi pembahasan, tetapi masuk dalam daftar skenario yang dinilai cukup realistis untuk memperkuat kemandirian energi nasional.
"Alternatif ketiga, sekarang lagi masih dalam pembahasan yang tadi saya laporkan adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi, dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita dorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan," tuturnya.
