Bagaimana Cara Indonesia Mengurangi Ketergantungan Impor LPG?
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai dampak ekonomi dari impor LPG sangat signifikan karena langsung memengaruhi struktur belanja negara. Setidaknya ada tiga risiko yang menghantui.
Pertama, dampak langsung terhadap anggaran subsidi karena LPG 3 kg itu porsi terbesar dalam subsidi energi. Kedua, price sensitivity. Sebab, setiap harga minyak naik, subsidi langsung ikut membengkak.
Ketiga, faktor nilai tukar juga menjadi risiko besar karena LPG masih bergantung pada impor. Pelemahan rupiah akan langsung memperbesar beban anggaran negara melalui peningkatan biaya impor energi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi LPG ini sangat sensitif terhadap faktor eksternal," kata Yusuf.
Menurutnya, risiko ini semakin meningkat pada 2026 karena ruang fiskal Indonesia sudah terbatas sejak awal tahun. Di sisi lain, kebutuhan belanja negara terus meningkat seiring dengan berbagai program pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa defisit anggaran sudah dirancang cukup besar, sementara beban belanja semakin berat. Kondisi ini membuat APBN lebih rentan terhadap guncangan eksternal, terutama dari sektor energi.
"Defisit sudah dirancang cukup besar, sementara belanja juga makin berat, baik subsidi energi, program sosial, maupun bunga utang," kata Yusuf.
Dalam kondisi tersebut, guncangan kecil sekalipun dapat berdampak besar terhadap defisit anggaran. Kenaikan harga minyak atau pelemahan nilai tukar bisa langsung mendorong defisit melewati batas aman.
Yusuf menilai LPG menjadi semacam jalur cepat transmisi risiko global ke dalam APBN. Hal ini membuat stabilitas fiskal Indonesia sangat bergantung pada dinamika eksternal yang sulit dikendalikan.
"Yang sering luput, ini juga soal efisiensi kebijakan. Kita ekspor gas, tapi impor LPG. Secara ekonomi, ini value chain mismatch. Harusnya gas domestik bisa dipakai untuk menggantikan LPG, tapi infrastruktur dan kebijakan alokasinya belum ke sana," terangnya.
Untuk jangka pendek, Yusuf menilai perbaikan penyaluran subsidi menjadi langkah paling realistis. Hal ini penting karena besarnya subsidi saat ini juga dipicu oleh ketidaktepatan sasaran.
"Banyak yang tidak berhak justru ikut menikmati. Ini bisa langsung mengurangi beban tanpa harus menaikkan harga," imbuhnya.
Dalam jangka menengah, solusi utama terletak pada substitusi energi, khususnya melalui pengembangan jaringan gas (jargas). Langkah ini dinilai mampu mengurangi impor sekaligus menekan beban subsidi energi.
"Secara hitungan ekonomi, ini masuk akal karena bisa mengurangi impor dan subsidi sekaligus. Tapi bottleneck-nya bukan di teknis, melainkan koordinasi dan prioritas kebijakan," terangnya.
Sementara itu, solusi jangka panjang membutuhkan transformasi energi yang lebih menyeluruh. Pemerintah perlu mendorong penggunaan listrik, DME, serta optimalisasi gas domestik sebagai pengganti LPG.
"Di jangka panjang, baru bicara transformasi, listrik (kompor induksi), DME, dan realokasi gas domestik," pungkasnya.
(pta) Add
as a preferred source on Google