LPG Jadi CNG Tabung 3 Kg, Solusi Hemat atau Risiko Baru Rumah Tangga?
Endrapta Ibrahim Pramudhiaz | CNN Indonesia
Kamis, 07 Mei 2026 07:42 WIB
Bagikan:
url telah tercopy
CNG adalah bahan bakar yang berasal dari gas alam mengandung metana (C1), yang dimampatkan hingga bertekanan tinggi agar lebih mudah disimpan dan digunakan. (FOTO:CNN Indonesia/Farid).
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menyiapkan pengembangan compressed natural gas (CNG) dalam tabung 3 kilogram (kg) sebagai alternatif pengganti LPG subsidi 3 kg.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penggunaan CNG saat ini sudah diterapkan di sejumlah hotel, restoran, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kini, pemerintah mulai mengarahkannya untuk kebutuhan rumah tangga.
CNG merupakan bahan bakar yang berasal dari gas alam, terutama yang mengandung metana (C1), yang dimampatkan hingga bertekanan tinggi agar lebih mudah disimpan dan digunakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, ongkosnya disebut lebih murah sekitar 30 hingga 40 persen dibandingkan LPG.
"Strategi ini feasible secara terbatas, terutama di wilayah dekat sumber gas, jaringan gas, fasilitas kompresi, dan pusat konsumsi besar," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/5).
Ia menjelaskan penggunaan CNG membutuhkan standar teknis tinggi karena tekanan gas bisa mencapai 200-250 bar. Oleh karena itu, aspek keselamatan harus diuji, mulai dari tabung, regulator, kompor, hingga sistem distribusi.
Menurut dia, implementasi CNG sebaiknya dilakukan bertahap dan tidak dijadikan solusi cepat untuk seluruh Indonesia.
Ia menilai fokus awal bisa diarahkan ke sektor yang lebih siap seperti dapur besar, hotel, restoran, usaha kuliner, kawasan perkotaan dekat jaringan gas, dan rumah tangga yang infrastrukturnya siap.
Syafruddin memandang penggunaan CNG tabung 3 kg ini bisa menekan impor LPG Indonesia yang mencapai sekitar 80,58 persen dari kebutuhan nasional.
Ia sendiri menekankan keberhasilan program CNG memang sebaiknya jangan diukur dari jumlah tabung yang disalurkan, melainkan dari seberapa besar impor LPG yang bisa ditekan.
"Target realistisnya bukan mengganti 80 persen impor dalam waktu singkat, melainkan mengurangi pertumbuhan konsumsi LPG impor dari tahun ke tahun," ujar Syafruddin.
Jika CNG hanya mengganti sebagian kecil konsumsi rumah tangga di wilayah pilot, dampaknya disebut terhadap impor masih terbatas.
Namun, jika pemerintah mampu membangun ekosistem kompresi, distribusi, standar tabung, dan subsidi tertutup secara luas, CNG dinilai dapat menekan impor secara bertahap.
Ia mengatakan kehadiran CNG tabung 3 kg realistisnya hanya bisa menekan impor LPG secara bertahap, bukan langsung besar.
Perkiraannya, pada tahap awal kontribusi CNG terhadap pengurangan impor LPG masih terbatas, sekitar 2 hingga 5 persen.
Pengurangan masih terbatas karena CNG masih membutuhkan tabung bertekanan tinggi, kompor dan regulator khusus, fasilitas kompresi, distribusi baru, standar keselamatan ketat, serta penerimaan masyarakat.
Jika uji coba berhasil dan pemerintah memprioritaskan dapur besar, restoran, hotel, kantin, program MBG, dan UMKM kuliner di wilayah dekat infrastruktur gas, pengurangan impor LPG bisa naik ke kisaran lima sampai 10 persen dalam tiga hingga lima tahun.
Sementara itu, target penurunan impor LPG 10 sampai 20 persen dinilai realistis dalam jangka panjang dengan syarat CNG diperluas ke rumah tangga yang siap, jaringan gas kota diperbesar, subsidi LPG 3 kg diperketat, dan opsi lain seperti kompor induksi, biogas, serta DME ikut berjalan.
"CNG sebaiknya tidak dijual sebagai solusi instan penghapus impor LPG, melainkan sebagai instrumen untuk menahan laju kenaikan impor lebih dulu, lalu menurunkannya secara bertahap dengan desain teknis, fiskal, dan sosial yang kredibel," ujar Syafruddin.
Selain CNG, ia menyebut tidak ada satu solusi tunggal untuk menggantikan LPG.
Menurut Syafruddin, pemerintah perlu menggunakan pendekatan portofolio energi seperti jaringan gas kota untuk wilayah urban, LPG berbasis batubara (Dimethyl Ether/ DME) untuk sektor tertentu, kompor induksi untuk rumah tangga menengah, serta biogas di wilayah pedesaan.
Untuk DME, Syafruddin memandang ini sebagai alternatif menarik karena dapat dicampur atau menggantikan LPG dan pemerintah juga memasukkannya dalam agenda hilirisasi, dengan pra-studi kelayakan yang telah dibahas dalam proyek strategis.
"Akan tetapi, DME membutuhkan investasi gasifikasi batu bara besar, kepastian harga, pasokan batu bara, teknologi, pembiayaan, serta pengelolaan emisi," ujar Syafruddin.
Sementara itu, jaringan gas rumah tangga lebih dapat diterapkan di kota padat yang sudah memiliki pipa gas.
Kompor induksi disebut dapat diterapkan di wilayah dengan pasokan listrik andal dan rumah tangga yang mampu membeli perangkat. Selain itu, biogas disebut sesuai untuk desa peternakan atau pertanian.
"Oleh karena itu, strategi paling masuk akal adalah portofolio, yaitu CNG untuk wilayah gas, jargas untuk perkotaan berpipa, DME untuk substitusi industri energi berbasis batu bara yang layak secara ekonomi, induksi untuk kelas menengah perkotaan, dan LPG tetap dipertahankan bagi wilayah yang belum siap," ujar Syafruddin.
Ia menekankan transisi dari LPG ke CNG harus dilakukan hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Pemerintah disebut tidak boleh menarik LPG 3 kg sebelum CNG tersedia, aman, murah, dan mudah diakses.
"Pemerintah juga harus menjaga stok LPG selama masa transisi agar masyarakat tidak panik," ujar Syafruddin.
Harga CNG pun perlu diumumkan secara transparan berdasarkan biaya memasak per hari, bukan hanya harga per tabung.
Setiap tabung CNG harus memiliki nomor seri, uji tekanan, masa berlaku, regulator khusus, dan inspeksi berkala.
Dalam mengkomunikasikan penggunaannya, pemerintah juga disebut harus sejujur dan setransparan mungkin. Pemerintah perlu menyebut CNG adalah alternatif bertahap, bukan penghapusan mendadak LPG 3 kg.
"Jika pemerintah menjaga pasokan lama sambil membangun sistem baru, transisi dapat berlangsung tertib dan tidak menciptakan kelangkaan buatan," ujar Syafruddin.
Di sisi lain, Analis Energi Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Putra Adhiguna mengaku masih meragukan implementasi CNG secara masif, terutama dari sisi keselamatan.
"Sebelum ada uji tuntas yang jelas, saya masih ragu apakah CNG akan bisa dilakukan secara masif," kata Putra.
Ia menekankan CNG memang sudah umum digunakan pada kendaraan, tetapi tekanan tinggi membuat penanganannya jauh lebih kompleks.
Putra mencontohkan India yang telah lama menggunakan CNG untuk kendaraan. Meski begitu, penggunaannya tidak lazim untuk kebutuhan rumah tangga.
"Kalau tidak salah sekitar 20 persen kendaraan di india pakai CNG, tapi enggak di dapur juga," ujar Putra.
Ia menilai penggunaan CNG dalam tabung kecil seperti 3 kg masih tidak lazim, sehingga perlu pengujian ketat, termasuk aspek kekuatan tabung, keamanan distribusi, hingga kesiapan masyarakat.
Putra menyarankan pemerintah melakukan uji coba terbatas terlebih dahulu sebelum memperluas implementasi.
Menurut dia, transparansi terkait lokasi dan waktu uji coba juga penting agar publik memahami arah kebijakan.
"Tabung itu perlu memiliki kemampuan menahan tekanan, berat, dan harga dari tabung, juga kesesuaian untuk transportasi di khalayak ramai," ujar Putra.
Menurut dia, ada opsi lain seperti jaringan gas rumah tangga dan kompor listrik yang perlu didorong. Pengembangan DME juga termasuk di dalamnya, tetapi ia mengingatkan perlunya pengkajian secara terbuka dari sisi biaya dan manfaat.
Lima PR Pemerintah Agar RI Bisa Kurangi Impor Energi
Syafruddin pun mengungkap lima hal yang perlu dilakukan pemerintah agar bisa mengurangi impor komoditas energi Indonesia.
"Indonesia perlu mengubah kebijakan energi rumah tangga dari subsidi komoditas menjadi strategi ketahanan energi nasional," katanya.
Pertama, pemerintah harus mempercepat substitusi LPG impor dengan gas domestik melalui CNG dan jaringan gas di wilayah yang layak.
Kedua, pemerintah perlu memperbaiki subsidi LPG 3 kg agar hanya dinikmati rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan kecil, dan kelompok rentan.
Ketiga, pemerintah perlu membangun cadangan LPG, gas, dan bahan bakar strategis agar gejolak Selat Hormuz atau konflik geopolitik tidak langsung menekan dapur rumah tangga.
Keempat, Indonesia harus memperluas energi alternatif berbasis wilayah seperti CNG, jargas, DME, biogas, dan kompor induksi.
Kelima, pemerintah perlu menjaga nilai tukar dan APBN karena impor energi dibayar dalam dolar. Saat rupiah melemah dan harga energi global naik, beban subsidi langsung membengkak.
"Dengan strategi ini, ketahanan energi tidak lagi bergantung pada satu komoditas, satu sumber impor, atau satu instrumen subsidi," pungkas Syafruddin.
as a preferred