OJK Dukung Demutualisasi BEI, Proses Masih Dibahas Pemerintah-DPR
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mendukung perubahan status kelembagaan Bursa Efek Indonesia (BEI) dari berbasis keanggotaan menjadi entitas yang bisa dimiliki oleh publik atau pihak lain (demutualisasi).
Pasalnya, langkah ini diharapkan bisa memperbaiki tata kelola pasar modal hingga mendorong bursa menjadi lebih berkembang.
"Pada intinya, ini semua untuk kebaikan, perbaikan tata kelola, kemudian kita bagaimana bursa ini bisa lebih besar, bisa berkembang ke depan seperti bursa-bursa lain," ujar wanita yang akrab disapa Kiki ini saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (11/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kiki berharap penguatan BEI ikut menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Saat ini, sambung Kiki, pembahasan terkait demutualisasi BEI masih dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Saat ini masih dibahas antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Parlemen kita. Untuk bagaimana detailnya, saya belum bisa sampaikan sekarang," katanya
Kiki mengaku belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait detail mekanisme perubahan status BEI ini.
Setelah demutualisasi rampung, Danantara Indonesia berpeluang menjadi salah satu pemegang saham BEI.
Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan pihaknya terbuka untuk masuk sebagai pemegang saham BEI setelah proses demutualisasi terealisasi.
"Kita terbuka. Kalau sudah terjadi demutualisasi, tentunya ada keinginan untuk masuk juga," kata Rosan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1).
Ia menambahkan mekanisme masuknya Danantara, termasuk kemungkinan melalui penawaran umum perdana saham (IPO) atau skema lainnya, masih akan dikaji. Danantara siap mengikuti struktur terbaik yang ditetapkan pemerintah dan regulator.
"Kita lihat nanti struktur yang terbaik," ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan Danantara tidak harus melalui perusahaan sekuritas tertentu dan dapat dilakukan secara langsung. Namun demikian, Danantara masih menunggu tahapan kebijakan yang saat ini sedang berproses.
"Stage-nya memang belum di kita, tapi pada dasarnya kita selalu siap," katanya.
Demutualisasi ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola pasar modal nasional. Percepatan proses ini dilakukan di tengah tekanan pasar menyusul perubahan perlakuan indeks oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada akhir Januari 2026.
(dhz/sfr) Add
as a preferred source on Google