Bakom: Jika Tanpa Intervensi, Rupiah Sudah Rp18 Ribu per Dolar AS
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Fithra Faisal mengatakan nilai tukar rupiah seharusnya sudah menembus level Rp18 ribu per dolar AS apabila pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tidak melakukan intervensi di pasar keuangan.
Fithra menyebut tekanan terhadap rupiah saat ini dipengaruhi berbagai faktor global, mulai dari kenaikan risiko geopolitik, lonjakan harga minyak dunia, kenaikan yield obligasi Amerika Serikat, hingga penguatan indeks volatilitas global.
Selain itu, faktor rebalancing MSCI dan arus dividen ke luar negeri pada periode Mei juga disebut ikut menekan rupiah.
"Kalau misalnya tanpa intervensi, berdasarkan simulasi saya memang sudah Rp18 ribu lewat," kata Fithra dalam program Prime Plus CNN Indonesia TV, Senin (18/5).
Menurut dia, apabila faktor geopolitik global tidak terjadi, nilai tukar rupiah seharusnya masih berada di kisaran Rp16.700-Rp16.800 per dolar AS.
"Kalau faktor-faktor geopolitik itu hilang, sebenarnya kita ada di kisaran Rp16.700-Rp16.800," ujarnya.
Fithra menegaskan pemerintah dan Bank Indonesia terus melakukan antisipasi agar rupiah tidak bergerak liar. Ia menyebut cadangan devisa Indonesia saat ini masih berada di level aman, yakni US$146 miliar.
"Kalau misalnya tanpa intervensi memang harusnya sudah Rp18 ribu lewat. Tapi Bank Indonesia sudah melakukan intervensi foreign exchange sejak Januari," kata Fithra.
Ia mengatakan pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah langkah penyangga atau buffer fiskal melalui efisiensi anggaran dan penyesuaian program prioritas.
"Dalam konteks threshold, cadangan devisa kita itu sebenarnya more than enough," ujarnya.
Kepercayaan pasar turun
Sementara itu, ekonom Ferry Latuhihin menilai persoalan utama rupiah saat ini bukan lagi sekadar fundamental ekonomi, melainkan turunnya kepercayaan pasar terhadap pemerintah.
Menurut dia, sentimen negatif mulai terlihat sejak lembaga pemeringkat Fitch dan Moody's menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif meski ekonomi nasional mencatat pertumbuhan 5,11 persen pada 2025.
"Kalau ngomong ketidakpercayaan, itu sebenarnya terjadi setelah kabinet diumumkan. Kita lihat secara sistematik dolar-rupiah itu terus trending up," katanya.
Ferry mengatakan pasar mulai mempertanyakan kemampuan pemerintah menjaga disiplin fiskal di tengah defisit dan kebutuhan pembiayaan yang meningkat.
Ia menyoroti defisit fiskal kuartal I yang mencapai Rp240 triliun serta penarikan utang baru sebesar Rp258 triliun.
"Bagaimana investor bisa percaya bahwa pemerintah bisa menjaga defisit di bawah 3 persen? Kan nggak dipercaya," ujar Ferry.
Ia juga mengkhawatirkan kemungkinan Bank Indonesia kembali membeli Surat Berharga Negara (SBN) apabila pemerintah kehabisan ruang fiskal.
Menurut dia, langkah tersebut berpotensi memicu penurunan peringkat kredit Indonesia dan meningkatkan premi risiko terhadap rupiah.
"Kalau nanti ternyata government is running out of money dan cetak duit lagi untuk membeli SBN, saya khawatir rating kita malah di-downgrade," katanya.
Sedangkan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo Sarman Simanjorang mengatakan pelemahan rupiah mulai menekan psikologi dunia usaha karena biaya produksi dan bahan baku impor meningkat tajam.
Ia menyebut level Rp18 ribu per dolar AS dapat menjadi batas psikologis yang memaksa pelaku usaha melakukan penyesuaian harga.
"Kalau sudah menyentuh angka Rp18 ribu, ini sudah mulai harus menyesuaikan," kata Sarman.
Menurut dia, apabila tekanan terhadap rupiah terus berlanjut, dunia usaha berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan jam kerja hingga rasionalisasi tenaga kerja.
"Kalau antara pemasukan dengan biaya operasional tidak seimbang, mungkin akan melakukan pengurangan jam kerja. Rasionalisasi tenaga kerja walaupun itu alternatif terakhir," ujarnya.
(lau/fra)
