Rupiah Anjlok Dekati Rp17.700, Level Berapa Jadi Warning Ekonomi RI?
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan klaim pemerintah mengenai fundamental ekonomi Indonesia masih kuat itu sebenarnya tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak boleh dibaca secara terlalu nyaman.
Di level indikator makro permukaan, memang ada beberapa bantalan yang masih relatif baik seperti rasio utang pemerintah terhadap PDB masih di bawah banyak negara berkembang lain, defisit transaksi berjalan masih dalam batas yang dianggap dapat dikendalikan, dan cadangan devisa secara nominal masih berada di atas standar kecukupan internasional.
Namun, ia mengingatkan perhatian utama bukan hanya kondisi fundamental saat ini, melainkan arah perubahannya. Sebab, dalam berbagai krisis yang pernah terjadi, masalah seringkali tidak dimulai dari indikator yang langsung runtuh, tetapi dari kepercayaan pasar yang tergerus lebih cepat dibanding kemampuan otoritas merespons.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Itu sebabnya yang menjadi perhatian sekarang harusnya cadangan devisa yang mulai terkuras untuk menjaga stabilitas rupiah, arus keluar modal asing dari pasar SBN dan saham yang terjadi bersamaan, serta premi risiko Indonesia yang mulai melebar di pasar global.
"Jadi, situasinya bukan 'aman sepenuhnya', tetapi juga bukan 'krisis'. Kita sedang berada di fase di mana ruang kebijakan mulai menyempit dan karena itu respons pemerintah harus jauh lebih hati-hati dan kredibel," ujar Yusuf.
Ketimbang terpaku pada level psikologis tertentu rupiah yang menjadi peringatan atau warning bagi perekonomian RI, Yusuf menilai yang lebih penting justru pola pelemahannya.
Rupiah yang melemah secara bertahap bersama mata uang emerging markets lain gara-gara faktor global tentu berbeda dengan rupiah yang melemah lebih dalam dibanding negara peers akibat tambahan sentimen domestik. Ia menyebut yang sekarang mulai dibaca pasar adalah kombinasi keduanya.
Ada tekanan global dari penguatan dolar AS dan suku bunga tinggi Bank Sentral AS (The Fed). Di sisi lain, ada juga faktor domestik berupa kekhawatiran terhadap kualitas fiskal, komunikasi kebijakan, dan arah pembiayaan program-program besar pemerintah.
Ia mengatakan jika pelemahan ini terus berlangsung, dampak berikutnya yang paling perlu diwaspadai adalah tekanan ke inflasi dan biaya pembiayaan negara.
"Semakin rupiah melemah, semakin besar imported inflation yang masuk lewat pangan, energi, bahan baku industri, dan obat-obatan," ujar Yusuf.
Pada saat yang sama, ia menyebut beban bunga utang pemerintah juga meningkat karena sebagian utang masih dalam denominasi valuta asing dan yield SBN baru cenderung naik ketika investor meminta premi risiko lebih tinggi.
Jadi, tekanan kurs pada akhirnya bukan hanya soal pasar keuangan, tetapi bisa menjalar ke APBN dan daya beli masyarakat.
Rem Rupiah Biar Tak Terus Ambrol
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai BI perlu menjaga rupiah melalui intervensi valas terukur, penguatan instrumen rupiah, pengelolaan likuiditas, dan komunikasi yang jelas tentang arah suku bunga.
Pasar sudah mulai memperkirakan BI akan menaikkan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate menjadi 5 persen dari sebelumnya 4,75 persen sehingga BI perlu memberi sinyal yang cukup kuat agar ekspektasi depresiasi tidak melebar.
Pemerintah juga harus menjaga disiplin defisit APBN, mengendalikan subsidi energi, dan memperjelas strategi pembiayaan negara. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memastikan perbankan dan korporasi mengelola risiko valas, terutama perusahaan yang berutang dolar dengan pendapatan rupiah.
Syafruddin juga mengingatkan dunia usaha untuk memperkuat hedging, memperpanjang tenor utang, dan mengurangi ketergantungan impor yang tidak strategis.
"Penguatan rupiah tidak cukup melalui intervensi pasar valas. Rupiah akan lebih kuat jika pasar percaya APBN terkendali, inflasi terjaga, cadangan devisa memadai, sistem keuangan sehat, dan arah kebijakan ekonomi tidak berubah-ubah," ujar Syafruddin.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan BI perlu membeli SBN di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas yield dan mencegah tekanan pasar berubah menjadi kepanikan yang lebih besar. Kemenkeu juga bisa melakukan buyback dalam kondisi tertentu untuk menjaga likuiditas pasar obligasi. Secara prinsip, langkah ini tidak salah.
Namun, Rendy menekankan intervensi pasar hanya efektif kalau pasar percaya arah kebijakan fiskal dan moneter tetap disiplin dan konsisten.
"Kalau intervensi dilakukan terus-menerus tanpa dibarengi sinyal fiskal yang kuat, pasar justru bisa membaca bahwa otoritas sedang 'membeli waktu'," kata Yusuf.
Itu sebabnya, kata dia, yang paling menentukan sebenarnya bukan besar kecilnya intervensi, melainkan kredibilitas kebijakan yang menyertainya.
Menurut Rebdy, penguatan rupiah yang berkelanjutan tidak bisa hanya mengandalkan satu instrumen. BI memang perlu menjaga stabilitas lewat intervensi pasar dan kebijakan suku bunga yang terukur.
Namun, di saat yang sama, pemerintah juga perlu memperkuat jangkar fiskal dengan menjaga disiplin belanja dan memastikan program prioritas memiliki sumber pembiayaan yang jelas.
Ia juga mengatakan pemerintah perlu memperbaiki kualitas komunikasi publik agar tidak menimbulkan persepsi bahwa tekanan pasar sedang diremehkan.
(pta) Add
as a preferred source on Google