MBG Libur, Amran Minta Perusahaan Serap Telur-Daging Ayam Peternak
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta perusahaan yang selama ini menjadi pembeli atau offtaker produk peternakan untuk meningkatkan penyerapan telur dan daging ayam dari peternak lokal selama program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhenti sementara akibat libur sekolah.
Permintaan itu disampaikan di tengah tekanan harga telur ayam di tingkat peternak yang sempat jatuh jauh di bawah harga acuan pemerintah akibat lemahnya serapan pasar.
"Itu adalah perusahaan-perusahaan yang membeli telur kepada produsen. Tolong belilah dengan harga yang menguntungkan peternak supaya bisnis peternakan ini berkesinambungan dan berkelanjutan," ujar Amran di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Amran, keberlanjutan usaha peternak perlu dijaga agar pasokan telur dan daging ayam tetap terjamin. Jika harga terus berada di bawah biaya produksi dan membuat peternak merugi, produksi berpotensi terganggu yang pada akhirnya dapat memicu lonjakan harga di kemudian hari.
"Nah, kalau ini (usaha peternak) merugi tentu berhenti produksi. Nanti harga telur di atas HAP (harga acuan pembelian) lagi," ujarnya.
Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk meredam dampak anjloknya harga telur di tingkat peternak. Salah satunya dengan berkoordinasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar penyerapan telur melalui program MBG ditingkatkan.
"Ada beberapa langkah yang kita ambil. Yang pertama adalah BGN, Kepala BGN (Nanik S Deyang) langsung kami telepon. Yang kedua adalah penyerapan. Yang ketiga adalah pakannya ada SPHP jagung dari (Perum) Bulog. Kemudian juga kita minta kepada seluruh pembeli atau offtaker membeli dengan standar yang ditentukan pemerintah," ujar Amran.
Ia menyebut Kepala BGN Nanik merespons usulan tersebut dengan meningkatkan konsumsi telur dalam menu MBG.
"Bu Nanik langsung merespons. Beliau mengatakan konsumsi telur yang sebelumnya satu butir akan menjadi tiga butir per minggu," ujarnya.
Namun, peningkatan penyerapan melalui MBG untuk sementara tertahan karena program tersebut dihentikan selama masa libur sekolah.
Karena itu, Amran meminta perusahaan-perusahaan besar yang menjadi pembeli hasil peternakan ikut membantu menyerap produksi telur dan daging ayam peternak sesuai harga acuan pemerintah.
"Minimal setelah libur sekolah ini naik lagi (penyerapan telur). Tetapi untuk sementara kita mengimbau seluruh perusahaan besar yang menjadi offtaker membeli dengan standar pemerintah di bawah pengawasan Satgas Pangan," ujarnya.
Kementan sendiri mengusulkan peningkatan penggunaan telur dalam program MBG setelah harga telur di tingkat peternak turun hingga menyentuh kisaran Rp20 ribu-Rp21 ribu per kilogram.
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan bahkan telah mengirim surat kepada BGN pada 8 Mei 2026 untuk mendorong peningkatan pemanfaatan telur dalam menu MBG sekaligus mengutamakan pembelian dari peternak lokal dengan mengacu pada HAP pemerintah.
Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Edaran BGN yang mendorong peningkatan penggunaan telur dalam menu MBG serta penyerapan hasil produksi peternak di sekitar lokasi dapur MBG.
Masalah harga telur menjadi perhatian pemerintah setelah peternak di sejumlah daerah, terutama Blitar, Jawa Timur, mengeluhkan harga jual yang berada di bawah biaya produksi. Peternak menyebut harga telur di kandang sempat berada di kisaran Rp20.600 per kilogram, sementara biaya produksi mencapai sekitar Rp23 ribu per kilogram.
Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memastikan program MBG akan dihentikan sementara selama masa libur sekolah untuk keperluan audit dan pembenahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Menurut Arum, penghentian sementara itu akan dimanfaatkan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kualitas dapur, validasi data penerima manfaat, hingga tata kelola internal program.
"Nanti kami akan audit semua dapur sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi," kata Arum.
BGN juga tengah melakukan penataan ulang penerima manfaat melalui skema refocusing agar bantuan lebih terarah kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.
Proses evaluasi tersebut membuka kemungkinan berkurangnya sekitar 8 juta penerima manfaat MBG. Seiring penyesuaian sasaran program, kebutuhan anggaran MBG tahun 2027 yang saat ini tercatat sekitar Rp268 triliun juga berpotensi turun.
"Rp268 triliun yang terakhir, kemungkinan besar pasti akan berkurang," ujar Arum.
(del/sfr) Add
as a preferred source on Google