Investor China Protes Kebijakan Baru Nikel, Haruskah RI Ubah Aturan?
Syafruddin juga mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi dampak kebijakan terhadap perusahaan nikel melalui peta jalan transisi yang jelas.
Ia mengatakan perusahaan nikel akan menghadapi kenaikan biaya, perubahan struktur pasokan, kebutuhan modal kerja yang lebih besar, serta tekanan margin apabila royalti naik, DHE diperketat, dan kuota produksi dikurangi secara bersamaan.
"Dampak terbesar akan muncul pada perusahaan dengan struktur biaya tinggi, utang besar, teknologi kurang efisien, dan ketergantungan kuat pada pasokan bijih murah," ujar Syafruddin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk menghindari guncangan industri, pemerintah dinilai perlu memberikan masa transisi, menetapkan formula harga patokan mineral (HPM) dan royalti secara terbuka, serta menyediakan kanal dialog permanen dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, pekerja, dan masyarakat lokal.
Di sisi lain, perusahaan juga perlu beradaptasi dengan meningkatkan efisiensi energi, memperbaiki teknologi pengolahan, memperkuat kepatuhan lingkungan, mengamankan pasokan bijih legal, serta mengelola risiko valas secara lebih disiplin.
"Kebijakan yang baik tidak boleh membuat industri berhenti, tetapi harus memaksa industri naik kelas," ujar Syafruddin.
Ia menilai Indonesia membutuhkan hilirisasi yang mampu menghasilkan nilai tambah, meningkatkan penerimaan negara, melindungi lingkungan, sekaligus menjaga kepastian investasi.
Oleh karena itu, antisipasi terbaik bukan berupa pelonggaran aturan tanpa syarat, melainkan reformasi bertahap yang membuat perusahaan patuh tetap berkembang dan perusahaan spekulatif kehilangan ruang.
Prospek Emiten Nikel
Di tengah gonjang-ganjing ini, pengamat pasar modal Elandry Pratama mengakui sektor nikel saat ini memang sedang berada dalam fase yang cukup menantang.
Di satu sisi, kebijakan seperti kenaikan royalti dan kewajiban DHE berpotensi menambah biaya serta mengurangi fleksibilitas pengelolaan kas perusahaan. Di sisi lain, upaya pengendalian produksi nikel berpotensi membantu menjaga keseimbangan pasokan dan mendukung harga nikel yang selama ini tertekan akibat kelebihan pasokan global.
"Jadi dampaknya cenderung mixed, tergantung posisi masing-masing perusahaan dalam rantai nilai industri nikel," ujar Elandry kepada CNNIndonesia.com.
Ia pun menilai PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL), dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) masih memiliki prospek yang cukup baik.
Menurut dia, kinerja ANTM yang membaik menunjukkan perusahaan dengan diversifikasi bisnis dan integrasi yang kuat masih mampu tumbuh di tengah tantangan industri.
Sementara itu, prospek INCO masih ditopang kualitas cadangan dan efisiensi operasional, meski tetap sensitif terhadap pergerakan harga nikel global.
Adapun NCKL dan MBMA dinilai relatif diuntungkan oleh posisi mereka dalam ekosistem hilirisasi dan pertumbuhan kapasitas produksi, sehingga pertumbuhan volume masih menjadi faktor utama yang dapat menopang kinerja.
"Secara keseluruhan, saya melihat ANTM, INCO, NCKL, dan MBMA masih memiliki prospek yang cukup baik," ujar Eladnry.
"Namun, fokus investor saat ini perlu lebih diarahkan pada kemampuan masing-masing emiten menjaga margin, efisiensi biaya, dan memanfaatkan peluang dari tren hilirisasi dibanding hanya mengandalkan kenaikan harga komoditas semata," lanjutnya.
Ia mengatakan prospek sektor nikel pada tahun ini masih menarik, terutama bagi perusahaan yang memiliki biaya produksi kompetitif dan terintegrasi dengan bisnis hilir.
Meski demikian, sektor tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari volatilitas harga nikel global, potensi perlambatan permintaan dari China, kebijakan pemerintah terkait royalti dan tata niaga pertambangan, hingga risiko kelebihan pasokan apabila pertumbuhan produksi lebih cepat dibandingkan permintaan.
"Namun, jika pengendalian pasokan berjalan efektif, maka sentimen terhadap sektor nikel berpotensi membaik pada semester II dan dapat mendukung profitabilitas emiten-emiten nikel," ujar Elandry.
(pta) Add
as a preferred source on Google