Kontribusi Freeport ke Mimika Diproyeksi Tembus Rp7,5 T pada 2029
PT Freeport Indonesia (PTFI) memproyeksikan kontribusi perusahaan ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah mencapai Rp7,5 triliun pada 2029.
Hal itu seiring pemulihan produksi tambang yang tengah berlangsung pasca-insiden longsoran material basah pada 2025.
Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan kontribusi perusahaan kepada Mimika diperkirakan meningkat secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan, sejalan dengan pemulihan kapasitas produksi tambang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tahun berikutnya, tahun 2027 itu bisa Rp5 triliun, tahun 2028 bisa Rp7 triliun. Dan 2029 bisa Rp7,5 triliun dan seterusnya," ujar Tony dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab Mimika, PTFI, dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) di Jakarta, Rabu (17/6).
Tony menjelaskan saat ini operasional Freeport belum sepenuhnya pulih setelah insiden longsoran material basah yang terjadi pada September tahun lalu.
Menurutnya, kapasitas produksi perusahaan pada semester pertama 2026 masih berada di level sekitar 50 persen dari kondisi normal. Angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 65 persen pada semester kedua tahun ini.
"Saat ini semester 1 kami masih 50 persen dari kapasitas normal kami. Dan di semester 2 ini akan meningkat menjadi 65 persen," ujarnya.
Ia memperkirakan kapasitas produksi akan meningkat menjadi 75 persen pada semester pertama 2027 dan kembali normal secara penuh menjelang akhir tahun depan.
Meski produksi belum pulih sepenuhnya, Freeport memperkirakan kontribusinya kepada Mimika tetap mencapai sekitar Rp4 triliun pada tahun ini.
"Walaupun dalam keadaan 50 persen dan 60 persen di semester 2, kami masih akan bisa kontribusi sekitar Rp4 triliun," ujarnya.
Tony sebelumnya mengungkapkan total kontribusi yang menjadi hak Kabupaten Mimika pada 2025 mencapai sekitar Rp6 triliun.
Nilai tersebut terdiri dari Rp4,8 triliun yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), royalti, pajak daerah dan komponen lainnya, ditambah Rp1,2 triliun dari pembagian keuntungan bersih perusahaan yang dibayarkan pada April 2026.
"Totalnya adalah Rp6 triliun. Ini bukan jumlah yang kecil," katanya.
Di sisi lain, Bupati Mimika Johannes Rettob mengungkapkan daerahnya saat ini menghadapi paradoks ekonomi. Meski menjadi daerah penghasil tambang terbesar di Indonesia, pertumbuhan ekonomi Mimika justru tercatat sebagai yang terendah secara nasional.
"Hari ini tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika terendah di Indonesia," kata Johannes.
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena struktur ekonomi Mimika masih sangat bergantung pada sektor pertambangan.
"Kenapa? Karena kita sekarang sangat tergantung dengan pertambangan. Tidak ada pergerakan dari ekonomi dari sisi lain," ujarnya.
Karena itu, ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, Freeport, dan YPMAK dapat membantu mendorong pengembangan sektor-sektor lain di luar pertambangan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat, agar pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih berkelanjutan.
(lau/sfr) Add
as a preferred source on Google