BGN Coret Sementara 76 Sekolah di Jawa dari Sasaran MBG, Ini Alasannya

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa yang akan dikeluarkan sementara dari sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebanyak 39.352 siswa di sekolah tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri sehingga anggaran program akan dialihkan ke kelompok yang lebih membutuhkan intervensi pemerintah.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari penajaman sasaran atau refocusing penerima manfaat MBG yang tengah dilakukan pemerintah.

"Sampai dengan hari ini kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa. Itu juga akan kami efisiensikan dengan memfokuskan anggaran untuk anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi," kata Sari dalam konferensi pers di BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).

Menurut Sari, sekolah-sekolah tersebut dipilih berdasarkan sejumlah indikator yang telah disusun BGN, mulai dari kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, hingga akses terhadap pemenuhan kebutuhan gizi.

Ia menjelaskan hasil pendataan sementara menunjukkan para siswa di sekolah tersebut berasal dari kelompok yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi tanpa bantuan pemerintah.

"Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu adalah kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka. Oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah," ujarnya.

Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut nantinya akan dialihkan ke kelompok penerima manfaat lain yang dinilai lebih membutuhkan, seperti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

"Pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata Agustina.

Ia menegaskan angka 76 sekolah tersebut masih bersifat sementara dan belum final. BGN masih terus memperbarui data penerima manfaat sebelum menetapkan kebijakan secara menyeluruh.

Sari meminta angka tersebut tidak dipandang sebagai hasil akhir karena proses verifikasi dan pemutakhiran data masih berlangsung.

"Kami masih terus bekerja untuk memperbaharui kualitas data. Karena data itu sangat penting untuk menjadi dasar bagi kami membuat kebijakan tentang refocusing penerima manfaat," ujarnya.

Ia menambahkan jumlah sekolah yang masuk kategori mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri masih berpotensi bertambah seiring proses pembaruan data. BGN saat ini terus memasukkan berbagai indikator tambahan agar program MBG benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.

Menurut dia, peserta didik yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lebih baik tidak lagi menjadi prioritas penerima program.

"Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya karena kondisi-kondisi yang tadi mungkin secara ekonomi berada di desil yang tinggi, itu maka tidak akan diberikan program makan bergizi gratis ini," katanya.

Sari menegaskan penajaman sasaran tersebut dilakukan untuk memastikan program MBG berjalan lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.

"Hal ini kami lakukan agar program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar secara efektif diberikan kepada memang yang tepat sasaran, dan efisien karena nanti anggaran APBN yang digunakan pun bisa lebih kita efisiensikan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, BGN juga mengkaji penataan ulang dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah klasterisasi dapur berdasarkan jumlah penerima manfaat dan karakteristik wilayah.

Agustina mengatakan skema tersebut diperlukan karena kondisi daerah 3T berbeda dengan wilayah padat penduduk seperti Pulau Jawa. Karena itu, model operasional dapur dan skema insentif ke depan kemungkinan tidak lagi disamaratakan untuk seluruh wilayah.

Menurut dia, evaluasi tersebut akan dilakukan setelah BGN memiliki data yang lebih akurat mengenai jumlah penerima manfaat di setiap daerah yang dilayani program MBG.