Kenapa Dana MBG Rp120 T Bisa Tak Banyak Netes ke Petani-UMKM?
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan potensi ekonomi dari belanja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp120 triliun lebih per tahun belum sepenuhnya dinikmati petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal.
Hal itu disampaikan Luhut usai bertemu dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, untuk membahas evaluasi serta perbaikan tata kelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan kajian yang dilakukan DEN di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perputaran belanja pangan MBG diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun setiap tahun dan berpotensi menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Luhut, efek berganda (multiplier effect) MBG mulai terlihat di berbagai daerah, tetapi manfaat ekonomi yang besar itu belum sepenuhnya mengalir hingga ke lapisan bawah.
"Banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal yang belum mampu terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Selasa (23/6).
Benarkah klaim Luhut soal anggaran ratusan triliun MBG belum mengalir ke UMKM hingga petani?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan akar persoalan MBG saat ini memang bukan pada tujuan kebijakannya, melainkan pada bagaimana anggaran tersebut didistribusikan hingga ke pelaku usaha di tingkat hulu.
Menurutnya, dalam berbagai program belanja pemerintah, kebocoran nilai tambah justru sering terjadi di lapisan tengah rantai distribusi.
"Masalah utamanya bukan pada niat kebijakan, tetapi pada desain rantai distribusi dan struktur pasar yang menghubungkan anggaran tersebut dengan pelaku di hulu seperti petani dan nelayan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Lihat Juga : |
Ia menjelaskan anggaran konsumsi yang besar memang menciptakan transaksi ekonomi yang tinggi. Namun, nilai ekonomi tersebut banyak berhenti di tangan aggregator, vendor besar, distributor hingga kontraktor pengadaan.
"Akibatnya, meskipun anggaran untuk konsumsi besar secara nominal, yang benar-benar netes ke produsen primer justru sangat kecil karena mereka tidak terintegrasi langsung ke dalam rantai pasok program tersebut," katanya.
Ronny mengatakan ada beberapa penyebab struktural sehingga belanja MBG tidak langsung dirasakan petani-nelayan. Pertama, masalah skala dan standar, sebab program berskala nasional seperti MBG membutuhkan pasokan dalam jumlah besar, berkualitas seragam, dan tersedia secara berkelanjutan.
Sementara itu, mayoritas petani dan nelayan Indonesia masih beroperasi dalam skala kecil, tersebar di berbagai wilayah, serta belum memiliki organisasi yang kuat untuk memenuhi kebutuhan pasokan dalam jumlah besar.
Imbasnya, penyelenggara program lebih memilih bekerja sama dengan pemasok besar yang dinilai siap dari sisi logistik dibanding membeli langsung dari petani maupun nelayan.
"Di sinilah terjadi pemotongan margin yang cukup besar sebelum sampai ke petani dan nelayan," kata Ronny.
Kedua, masalah tata kelola dan pengadaan turut memperbesar persoalan karena selama ini proses pengadaan lebih menitikberatkan pada efisiensi administrasi dan kepastian pasokan dibanding keberpihakan terhadap produsen kecil.
Menurut Ronny, selama tidak ada aturan yang secara eksplisit mewajibkan keterlibatan petani hingga nelayan lokal, sistem akan memilih jalur yang paling mudah dan aman secara operasional.
"Jika tidak ada afirmasi kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan keterlibatan petani dan nelayan lokal, maka sistem akan secara alami memilih jalur yang paling mudah dan paling 'aman' secara operasional, meskipun secara distribusi ekonomi menjadi tidak adil," terangnya.
Ketiga, panjangnya rantai distribusi dan lemahnya kelembagaan di tingkat hulu. Tanpa koperasi atau agregator milik petani-nelayan sendiri yang kuat, posisi tawar mereka akan selalu lemah.
"Akibatnya, mereka hanya menjadi price taker, bukan penerima manfaat utama dari program sebesar itu," imbuh Ronny.
Add
as a preferred source on Google