Kenapa Dana MBG Rp120 T Bisa Tak Banyak Netes ke Petani-UMKM?
Ronny menilai desain kebijakan MBG belum cukup presisi untuk memastikan manfaat ekonomi benar-benar sampai ke lapisan paling bawah.
Jika tak diperbaiki, maka kritik bahwa program ratusan triliun belum menggerakkan ekonomi nelayan dan petani adalah kritik yang layak diperhatikan.
"Solusinya bukan hanya menambah anggaran, tetapi mendesain ulang rantai pasok, misalnya dengan kewajiban sourcing lokal, penguatan koperasi, digitalisasi distribusi, dan skema kontrak langsung dengan kelompok tani dan nelayan. Tanpa itu, kebocoran nilai tambah akan terus berulang," tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman mengatakan besarnya anggaran konsumsi MBG memang menciptakan permintaan pangan yang luar biasa besar, tetapi hal itu belum otomatis meningkatkan pendapatan petani maupun nelayan.
"Saya melihat persoalan utamanya bukan pada besar kecilnya anggaran MBG, melainkan pada desain rantai pasoknya," katanya.
Menurut Rizal, selama pengadaan masih didominasi distributor dan pemasok besar, efek ekonomi lebih banyak dinikmati sektor perdagangan dibanding produsen pangan di tingkat hulu.
"Sementara petani dan nelayan tetap hanya memperoleh margin yang terbatas," tambahnya.
Ia menilai persoalan ini menunjukkan ekosistem produksi pangan Indonesia belum benar-benar dipersiapkan untuk memasok kebutuhan MBG dalam skala nasional.
Sebab, sebagian besar petani-nelayan masih memiliki produksi terbatas, kontinuitas pasokan belum stabil, serta belum didukung fasilitas penyimpanan maupun logistik yang memadai.
Padahal, di sisi lain, MBG membutuhkan bahan pangan dalam jumlah besar dengan kualitas yang seragam dan tersedia setiap hari. Kondisi tersebut membuat penyelenggara program lebih memilih pemasok yang telah memiliki jaringan distribusi matang.
"Akibatnya, penyelenggara program cenderung memilih pemasok yang sudah mapan dibandingkan membeli langsung dari kelompok tani dan nelayan," ujarnya.
Karena itu, Rizal menilai apabila MBG ingin benar-benar menjadi instrumen penggerak ekonomi rakyat, pemerintah perlu mengubah desain pengadaan dengan mewajibkan keterlibatan koperasi, kelompok tani, kelompok nelayan, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pemasok utama.
Selain itu, menurutnya pemerintah perlu memberikan kontrak pembelian yang pasti, memperluas akses pembiayaan, melakukan pendampingan usaha, serta memperkuat infrastruktur logistik agar produsen kecil mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan.
"Tanpa perbaikan tersebut, anggaran ratusan triliun berisiko hanya menghasilkan efek berganda di sektor distribusi, bukan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sebagaimana yang menjadi semangat awal program tersebut," pungkasnya.
(pta) Add
as a preferred source on Google