Membandingkan Proyeksi Laju Ekonomi RI 2026 versi IMF vs Pemerintah

Dana Moneter Internasional (IMF) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5 persen hingga akhir 2026 dalam laporan World Economic Outlook (WEO) Update: Global Economy in Crosscurrents of War and Technology edisi Juli 2026.

Dalam laporan itu, IMF memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi RI tidak berubah dari outlook edisi April 2026.

Proyeksi masih dipertahankan di tengah potensi perlambatan ekonomi dunia akibat rambatan perang di Timur Tengah, melansir CNBC Indonesia.

"Kami memproyeksikan pertumbuhan global sebesar 3 persen pada 2026 dan 3,4 persen pada 2027," tulis IMF dalam laporannya, dilansir Jumat (10/7).

Sementara itu, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada di rentang 5,2-5,8 persen dengan titik tengah 5,4 persen year-on-year (yoy).

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan di rentang 4,9-5,7 persen. Diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tumbuh di level 5,61 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 bisa mencapai 6 persen.

"Saya optimis terus. Kita coba, walaupun di APBN 5,4 persen, kita coba dorong ke arah 6 persen, kalau bisa untuk 2026," ujarnya ditemui di Istana Negara, Kamis (5/2).

Lantas, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia siapa yang lebih realistis untuk dicapai?

Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai angka 5 persen hingga 5,2 persen adalah proyeksi yang paling realistis.

Ia menilai angka 5 persen versi IMF berada di tengah konsensus global, mengingat Bank Dunia dan OECD bahkan memproyeksikan lebih rendah di kisaran 4,7-4,8 persen.

Yusuf menyebut target 5,4 persen dari pemerintah merupakan skenario yang terlampau optimistis.

Meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,6 persen, bertahannya momentum tersebut masih dipertanyakan seiring berkurangnya belanja pemerintah dan stimulus.

"Bukan berarti mustahil, tetapi membutuhkan kombinasi kondisi yang sangat mendukung. Pertanyaannya adalah apakah momentum itu bisa bertahan ketika dorongan belanja pemerintah dan stimulus mulai berkurang. Karena itu saya tetap melihat 5 persen sebagai skenario dasar yang paling masuk akal," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/7).

Yusuf menilai perbedaan angka proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencerminkan cara membaca risiko yang berbeda.

Pemerintah lebih percaya pada kekuatan permintaan domestik, stimulus konsumsi, serta perbaikan akses ekspor melalui penurunan tarif dengan Amerika Serikat (AS).

Sementara itu, IMF memberi bobot lebih besar pada risiko eksternal, seperti perlambatan global, ketidakpastian geopolitik, dan volatilitas komoditas.

"Asumsi pertumbuhan pemerintah juga berfungsi sebagai dasar penyusunan APBN, sehingga wajar jika lebih optimistis karena menjadi target kebijakan," terangnya.

Jika realisasi akhirnya meleset ke angka IMF, Yusuf memperingatkan basis penerimaan pajak (PPN dan PPh) akan menyusut akibat mengecilnya PDB nominal. Hal ini berpotensi menekan defisit APBN tetap di bawah 3 persen sehingga pemerintah terpaksa harus memotong belanja atau menambah utang.

"Pada akhirnya pemerintah hanya memiliki beberapa pilihan, yaitu menyesuaikan belanja, menambah pembiayaan melalui penerbitan surat utang, atau mencari sumber penerimaan baru," ungkap Yusuf.

Senada, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai target 5,4 persen pemerintah lebih mencerminkan aspirasi kebijakan daripada realita lapangan.

Menurutnya, angka 5 persen milik IMF jauh lebih masuk akal di tengah ketidakpastian global seperti suku bunga tinggi dan perlambatan mitra dagang utama.

Ronny mengatakan pemerintah kerap dinilai terlalu tinggi mengestimasi dampak berganda (multiplier effect) dari investasi, proyek strategis nasional (PSN), hilirisasi, dan kekuatan konsumsi domestik. Sementara itu, risiko eksternal justru sering kali diabaikan.

"IMF cenderung lebih konservatif karena melihat faktor global secara lebih ketat, termasuk potensi perlambatan ekonomi dunia dan dampaknya terhadap ekspor serta arus modal," jelas Ronny.

Ia pun mewanti-wanti dampak signifikan terhadap APBN jika pertumbuhan mandek di level 5 persen. Selain jatuhnya penerimaan pajak dan menyempitnya ruang fiskal, rasio defisit terhadap PDB berisiko melebar.

Ronny menilai situasi ini akan menjebak pemerintah pada pilihan dilematis, yaitu melakukan penyesuaian belanja (spending cut) atau menggenjot pembiayaan utang baru.

"Secara kritis, ini menunjukkan bahwa menetapkan target pertumbuhan yang terlalu optimistis tanpa buffer (bantalan) kebijakan yang memadai justru bisa meningkatkan risiko fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global," jelas Ronny.