Negara Makin Banyak Turun Tangan Urusi Bisnis, Swasta Bakal Tersisih?
Ekonom Center of Economic Reform (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai menguatnya peran negara dalam bisnis tidak bisa langsung dinilai positif maupun negatif. Dampaknya sangat bergantung pada tujuan dan kualitas pelaksanaannya.
Ia menilai pembentukan PT DSI, Kopdes Merah Putih, hingga Danantara berangkat dari persoalan yang nyata. PT DSI diarahkan untuk memperbaiki tata niaga komoditas dan mengurangi kebocoran nilai tambah sumber daya alam.
Sementara Kopdes Merah Putih ditujukan memperkuat ekonomi desa, sedangkan Danantara diharapkan mengoptimalkan pengelolaan aset BUMN yang selama ini masih terfragmentasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau dijalankan dengan tata kelola yang baik, negara memang bisa meningkatkan efisiensi, memperkuat penerimaan negara, dan mengoptimalkan aset strategis," ujarnya.
Meski demikian, Yusuf mengingatkan semakin besar peran negara berarti semakin besar pula tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya potensi inefisiensi birokrasi, tetapi juga risiko terkonsentrasinya kekuasaan ekonomi yang membuka ruang konflik kepentingan dan kapitalisme kroni. Khusus Danantara, perhatian pelaku pasar saat ini bukan lagi tertuju pada konsepnya, melainkan tata kelolanya.
"Lembaga sebesar itu harus mampu menunjukkan standar transparansi yang setara dengan sovereign wealth fund kelas dunia agar kepercayaan investor benar-benar terbentuk," katanya.
Yusuf mengatakan investor pada dasarnya mencari kepastian. Perubahan kebijakan yang terlalu cepat tanpa aturan pelaksana yang jelas dapat meningkatkan persepsi risiko.
"Perubahan kebijakan yang cepat memang dapat meningkatkan persepsi risiko, terutama jika aturan pelaksanaannya belum jelas," ujarnya.
Karena itu, menurut Yusuf, persoalan utamanya bukan besarnya peran negara, melainkan konsistensi kebijakan.
"Negara yang aktif tetap bisa menarik investasi selama aturan mainnya jelas, transparan, dan tidak berubah-ubah. Sebaliknya, intervensi yang tidak dapat diprediksi justru akan meningkatkan biaya investasi dan menurunkan minat pelaku usaha," katanya.
Ia menilai negara memang perlu hadir pada sektor strategis maupun ketika mekanisme pasar gagal bekerja secara efisien sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Namun, negara tidak perlu menggantikan fungsi pasar yang telah berjalan baik.
"Peran yang ideal adalah menjadi regulator yang kuat, pemegang aset strategis yang profesional, dan katalis investasi, bukan mendominasi seluruh aktivitas bisnis," ujarnya.
Yusuf menilai Prabowonomics pada dasarnya merupakan upaya menggeser paradigma pembangunan menuju negara yang lebih aktif mengarahkan perekonomian. Meski demikian, keberhasilannya tetap ditentukan kualitas institusi.
"Negara yang besar tanpa tata kelola yang kuat justru berisiko menciptakan inefisiensi. Sebaliknya, negara yang kuat, kredibel, dan akuntabel mampu menjadi penggerak pembangunan sekaligus menjaga kepercayaan pasar," katanya.
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi memandang Prabowonomics sebagai pendekatan pembangunan yang menempatkan negara sebagai pengarah utama transformasi ekonomi, dengan penekanan pada kedaulatan pangan dan energi, hilirisasi, ekonomi rakyat, pembangunan manusia, serta mobilisasi modal melalui institusi negara.
Menurutnya, pendekatan tersebut memiliki kekuatan karena mampu mengonsolidasikan sumber daya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Namun, tantangan terbesar adalah implementasi.
"Intervensi kuat akan produktif jika berbasis kelayakan, diawasi parlemen dan publik, menjaga ruang swasta, serta tidak menumpuk risiko pada APBN dan perusahaan negara," ujarnya.
Sebaliknya, tanpa pembatas kelembagaan yang kuat, Prabowonomics berisiko bergeser menjadi kapitalisme negara yang memusatkan modal, izin, dan pengambilan keputusan pada birokrasi maupun korporasi negara.
Menurutnya, keberhasilan pendekatan tersebut harus diukur melalui peningkatan produktivitas, tumbuhnya investasi swasta, penciptaan lapangan kerja berkualitas, efisiensi fiskal, serta kenaikan kesejahteraan masyarakat secara merata.
(pta) Add
as a preferred source on Google