Luhut Usul Uji Coba Digitalisasi Bansos Diperluas ke 100 Daerah Baru

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perluasan uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) ke 100 kabupaten/kota baru.

Usulan itu telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna sebagai bagian dari persiapan penerapan sistem secara nasional.

Luhut mengatakan saat ini program percontohan digitalisasi bansos telah berjalan di 43 kabupaten/kota yang tersebar di 26 provinsi. Pemerintah mengusulkan penambahan cakupan agar sistem dapat diuji lebih luas sebelum diterapkan secara nasional.

"Saat Sidang Kabinet Paripurna kemarin, saya menyampaikan keinginan sekaligus meminta izin dari Presiden Prabowo untuk memperluas piloting digitalisasi bantuan sosial. Dari 43 kabupaten/kota di 26 provinsi, kami mengusulkan penambahan 100 kabupaten/kota baru," tulis Luhut melalui akun Instagram resm @luhut.pandjaitan, Selasa (21/7).

Menurut Luhut, perluasan tersebut tidak hanya bertujuan menambah wilayah uji coba, tetapi juga menguji ketangguhan sistem sebelum diterapkan secara nasional pada Oktober-November tahun ini.

"Perluasan ini bukan hanya menambah cakupan, melainkan menguji ketangguhan sistem yang digunakan. Harapannya, saat diterapkan secara nasional pada Oktober-November tahun ini, sistem benar-benar siap melayani masyarakat tanpa kendala," ujarnya.

Ia menjelaskan uji coba yang saat ini berlangsung melibatkan sekitar 140 ribu agen dan menjangkau 38,7 juta jiwa. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring perluasan lokasi piloting.

Tahap berikutnya, kata Luhut, akan difokuskan pada daerah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat agar penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih cepat.

Sebagai tindak lanjut, Luhut mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memastikan seluruh persiapan perluasan uji coba berjalan sesuai rencana. Ia juga meminta dukungan pemerintah daerah agar aktif berkoordinasi dalam pelaksanaan program di wilayah masing-masing.

Setelah proses rollout selesai, pemerintah berencana mengumumkan data masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan sosial sebelum penyaluran dilakukan.

Pada tahap awal, masyarakat juga akan diberi kesempatan mengajukan sanggahan apabila menemukan data penerima yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Menurut Luhut, mekanisme tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan publik terhadap penyaluran bansos sekaligus memperbaiki akurasi data penerima bantuan.

"Mekanisme ini penting agar publik ikut mengawasi, memperbaiki, dan memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran," tulisnya.

Luhut menambahkan digitalisasi penyaluran bansos diharapkan mampu mempercepat layanan kepada masyarakat dan meminimalkan hambatan administratif dalam proses penyaluran bantuan.

"Jangan sampai rakyat yang sedang kesulitan harus menunggu terlalu lama hanya karena alasan administratif. Transformasi digital ini harus menjadi sarana yang semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat agar tercipta pelayanan publik yang adil dan transparan bagi seluruh rakyat Indonesia," tutur dia lebih lanjut.