BGN Pastikan Ada Efisiensi Anggaran MBG, Berkurang Jauh dari Rp268 T

CNN Indonesia
Selasa, 21 Jul 2026 12:58 WIB
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari (tengah) dan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin (kiri) menyampaikan keterangan usai melakukan audiensi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/7/2026). KPK menerima audiensi B
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memastikan akan ada efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) imbas perbaikan tata kelola. (Foto: ANTARA FOTO/RENO ESNIR)
Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari memastikan akan ada efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Agustina menyampaikan hal itu merupakan dampak yang terjadi dengan upaya perbaikan tata kelola.

"Dengan perbaikan tata kelola, misal tadi lah insentif, kita akan mencari skema yang paling fair, ya kan? Lalu refocusing kan otomatis, otomatis tuh nanti efisiensinya pasti akan otomatis mengikuti," kata Agustina di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, Agustina belum merinci seberapa besar efisiensi anggaran yang akan dilakukan BGN. Ia hanya memastikan anggaran MBG sudah berkurang dan efisiensi anggaran juga masih terus berproses.

"Kalau angka, sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi sudah yang jelas sudah tidak Rp268 triliun, sudah jauh berkurang, tapi angkanya karena saya masih berjalan prosesnya," imbuhnya.

Berdasarkan alokasi APBN 2026, BGN mendapatkan kucuran dana sebesar Rp268 triliun. Dari jumlah, 93 persen dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam Program MBG.

Pemerintah tengah memperbaiki tata kelola program MBG. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan menyelesaikan persoalan dalam waktu satu bulan.

"Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu, satu bulan. Ya, satu bulan lagi. Satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan," kata Zulhas usai rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7).

Zulhas mengatakan akan mengkaji secara mendalam dalam kurun waktu satu bulan ini.

"Banyak ya. Yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi, tetapi belum ada SPPG-nya," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]

(mnf/pta) Add as a preferred
source on Google