Bos BGN Jamin Anggaran MBG Rp15 Ribu per Porsi Tak Pangkas Kualitas

CNN Indonesia
Rabu, 29 Jul 2026 12:31 WIB
Bos BGN Sudaryono pastikan anggaran Rp15 ribu per porsi dalam program MBG tak mengurangi kualitas makanan siswa. Transparansi dan pengawasan masyarakat dijamin. (FOTO:CNN Indonesia/Adi ibrahim).
Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan anggaran Rp15 ribu per porsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan mengurangi kualitas makanan yang diterima para siswa.

Menurutnya, besaran anggaran tersebut telah dihitung sejak awal, termasuk tanpa menggunakan barang-barang subsidi seperti minyak goreng Minyakita, LPG 3 kilogram, dan beras SPHP.

"Cukup (per porsi MBG Rp15 ribu), sudah dihitung itu. Sudah perhitungannya Rp15 ribu kemudian sekian-sekian hitung-hitung itu sudah termasuk," kata Sudaryono di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (28/7).

Sudaryono menjelaskan biaya penyediaan makanan telah disusun berdasarkan kebutuhan bahan baku utama, seperti ayam, telur, dan sayuran.

Sementara itu, minyak goreng dinilai bukan komponen utama dalam penyusunan menu sehingga penggunaannya tidak membutuhkan porsi anggaran sebesar bahan pangan lainnya.

Sudaryono meyakinkan bahwa larangan penggunaan barang subsidi tidak akan memengaruhi kualitas menu yang disajikan kepada penerima manfaat MBG.

BGN, kata Sudaryono, juga akan memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG tetap menyajikan makanan yang aman dan bergizi sesuai standar yang telah ditetapkan.

"Intinya bagaimana kita memastikan menyediakan menu yang dimakan oleh anak-anak ini satu aman, yang kedua bergizi," ujarnya.

Ia mengatakan BGN tengah menyiapkan sistem yang memungkinkan masyarakat ikut mengawasi kualitas makanan yang disajikan. Menurutnya, masyarakat dapat menilai secara langsung apakah menu yang diberikan layak dan melaporkannya apabila ditemukan ketidaksesuaian.

"Kalau memang ada menu dilihat kasat mata, 'pantas enggak?' Kalau enggak dirasa pantas, laporkan. Kita mau ada transparansi, enggak boleh ada eksklusivitas, enggak boleh ada sembunyi-sembunyi, semuanya harus terang benderang," kata Sudaryono.

Menurut dia, keterbukaan tersebut penting karena program MBG dibiayai menggunakan uang negara sehingga pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sudaryono juga merespons soal kasus ratusan siswa yang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi MBG di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ia mengaku masih akan mengecek perkembangan penanganan kasus tersebut.

"Nanti aku cek," ujarnya singkat saat ditanya mengenai pemantauan BGN terhadap dugaan keracunan tersebut.

Sebelumnya, sebanyak 211 pelajar dari SMP Negeri 1 Kras dan SD Negeri 1 Purwodadi, Kabupaten Kediri, dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap menu MBG yang dipasok SPPG Purwodadi.

Kasus serupa juga terjadi di Kota Malang. Program MBG di SDN Kauman 1 dihentikan sementara setelah 33 siswa diduga mengalami keracunan makanan.

Hasil pemeriksaan laboratorium menemukan olahan telur yang disajikan mengandung bakteri Escherichia coli (E coli) melebihi ambang batas, sehingga distribusi makanan dari dapur penyedia dihentikan sementara sambil menunggu evaluasi lebih lanjut.

(del/ins)
KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK