Menerka Nasib MBG usai MK Larang Dana Pendidikan Buat Makan Bergizi
Ia menegaskan jika pemerintah ingin mengalihkan atau mencari pos anggaran lain pascaputusan MK, terdapat kriteria ketat yang harus dipenuhi. Pemerintah dituntut memilah dengan cermat pos mana yang benar-benar krusial dan tidak boleh diotak-atik.
Menurutnya, sektor seperti pendidikan, kesehatan, dana desa, dan bansos merupakan hal yang sangat krusial dan dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, pengalihan anggaran juga wajib didasarkan pada evaluasi berbasis bukti.
"Pengalihan ini harus didasarkan pada evaluasi berbasis bukti program MBG memang memberi manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Hingga saat ini buktinya kita tidak pernah mendapatkan pertanggungjawaban apa pun dari pemerintah," terangnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati demikian, Isnawati menilai langkah pencarian anggaran baru sebenarnya tidak mendesak sama sekali. Sebaliknya, sangat berisiko bagi pemerintah jika asal menggeser anggaran dari kementerian atau lembaga lain demi membiayai program tersebut.
"Belanja daerah sekarang ini terganggu karena adanya efisiensi dari pemerintah pusat untuk membiayai program strategis mereka, salah satunya adalah MBG. Saat ini, itu mengganggu bagaimana pemerintah daerah memberikan pelayanan kepada publik," kata Isnawati.
Senada, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita mengatakan urgensi anggaran MBG seharusnya diukur terhadap prioritas nasional lain yang dampaknya jauh lebih langsung dan terbukti di masyarakat.
Menurutnya, dari perspektif ekonomi publik, urgensi tersebut seharuanya diukur secara cermat terhadap prioritas nasional lain yang dampaknya jauh lebih langsung dan sudah terbukti di masyarakat.
Risiko terbesar jika pemerintah 'asal geser' anggaran K/L adalah terjadinya disrupsi pada program yang sudah berjalan efektif," jelas Ronny.
Ronny juga menyoroti dampak serius ke masyarakat apabila pemerintah nekat menyuntikkan dana MBG dari pos anggaran vital lain seperti bansos atau ketahanan pangan.
Pengalihan dana dari program yang memiliki multiplier effect jelas ke program yang masih bersifat eksperimental dinilai berisiko merugikan masyarakat luas dan mengganggu stabilitas ekonomi.
"Jika bersumber dari pos yang langsung menyentuh masyarakat, seperti bansos atau dana desa, maka dalam jangka pendek masyarakat bisa kehilangan manfaat yang lebih pasti dan terukur, ditukar dengan program yang efektivitasnya belum sepenuhnya terbukti," ungkap Ronny.
"Jika bansos dipangkas, daya beli kelompok bawah bisa langsung terpukul. Jika ketahanan pangan terganggu, dampaknya bisa sistemik terhadap inflasi," pungkasnya.
(ins)