Airlangga Ungkap Serapan Tenaga Kerja RI Naik 15% saat Marak Isu PHK

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan penyerapan tenaga kerja pada semester I 2026 meningkat di tengah maraknya isu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Penyerapan tenaga kerja langsung pada semester I 2026 tercatat mencapai 1,45 juta orang. Angka ini meningkat 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Jumlah orang yang bekerja terekrut lebih banyak 15 persen dari tahun lalu. Di tengah adanya beberapa isu ataupun kasus-kasus PHK, jumlah orang yang dipekerjakan dengan lapangan kerja baru, investasi baru, meningkat tinggi," ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat, Rabu (5/8).

Ia menjelaskan capaian investasi berjalan tumbuh 7,2 persen atau berada di atas pertumbuhan ekonomi sampai semester I 2026. Total realisasi investasi telah mencapai Rp1.010,6 triliun, atau setara 49,5 persen dari target tahunan sebesar Rp2.041,3 triliun.

Porsi investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang Rp507,6 triliun atau 50,2 persen. Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencatatkan angka Rp502,9 triliun.

Berdasarkan data Badan Kebijakan Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi di Pulau Jawa mencapai Rp502,8 triliun atau 49,8 persen, sedangkan di luar Pulau Jawa tercatat sebesar Rp507,8 triliun atau 50,2 persen.

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tujuan investasi terbesar yang mencapai Rp173,6 triliun atau 17,2 persen dari total nasional.

Posisi selanjutnya disusul Jawa Barat sebesar Rp138,1 triliun, Jawa Timur Rp72,7 triliun, Sulawesi Tengah Rp68,7 triliun, dan Banten Rp66,3 triliun.

Berdasarkan sektor usaha, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya menjadi penyumbang investasi terbesar dengan nilai Rp150,4 triliun atau 14,9 persen dari total realisasi semester I.

Selanjutnya disusul sektor jasa lainnya yang didominasi pembangunan pusat data (data center) sebesar Rp114 triliun, pertambangan Rp105 triliun, transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi Rp102,7 triliun, serta perumahan, kawasan industri, dan perkantoran Rp85,8 triliun.

Adapun menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), sebanyak 126 ribu buruh terkena PHK selama periode Januari hingga Mei 2026. Angka tersebut tercermin dari data BPJS Ketenagakerjaan mengenai tenaga kerja nonaktif akibat PHK. Demografi.

Selain jumlah pekerja yang terkena PHK, klaim Jaminan Hari Tua (JHT) akibat PHK juga telah mencapai sekitar 50 ribu klaim pada periode yang sama.