Pesantren dengan 1.000 Santri atau Lebih Boleh Punya Dapur MBG Sendiri

Pemerintah memutuskan pondok pesantren dan sekolah berbasis keagamaan dengan sistem asrama (boarding school) yang memiliki sedikitnya 1.000 santri atau siswa diperbolehkan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri.

Namun, dapur tersebut tetap wajib memenuhi standar, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kebijakan itu diputuskan dalam rapat koordinasi pemerintah sebagai bagian dari penyesuaian pelaksanaan program MBG di lingkungan pesantren dan sekolah berasrama.

"Hari ini juga sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan, yang boarding, yang di atas 1.000 ke atas, mereka boleh bikin dapur, tapi standar SPPG," ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (6/8).

Menurut Zulhas, kebijakan tersebut hanya berlaku bagi pesantren atau sekolah berasrama dengan jumlah penghuni yang besar. Sementara itu lembaga yang memiliki kurang dari 1.000 santri atau siswa tetap akan dilayani oleh SPPG terdekat.

"Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri yang boarding, mereka bisa buat dapur di tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS," imbuhnya.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pemerintah juga tengah melakukan pemetaan terhadap pondok pesantren sebagai bagian dari penyusunan data penerima manfaat dan kesiapan pelaksanaan program MBG.

Ia mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan BGN dan menawarkan bantuan untuk mengurus proses pendirian dapur MBG.

"Termasuk pondok pesantren kami juga cek. Jangan sampai pernyataan sedikit kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda ada oknum-oknum yang kemudian menjajakan jasa di level bawah," ujar Sudaryono.

Ia menegaskan seluruh proses penentuan lokasi dapur maupun penerima manfaat dilakukan melalui sistem yang telah disiapkan pemerintah dan tidak melibatkan pihak perantara.

"Saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapa pun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan," ucapnya.

Sudaryono mengatakan saat ini BGN masih melakukan penyisiran terhadap sekitar 27 ribu titik dapur yang telah terdata, sekaligus memverifikasi sekolah dan lokasi penerima manfaat.

Setelah proses tersebut selesai, pemerintah akan memprioritaskan pengoperasian dapur di wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.

"Yang jelas kita yang ada sekarang ini ada 27 ribu sekian (SPPG), kita lagi sisir termasuk penerima manfaat di sekolah mana kita sisir semua. Minggu depan mana yang kurang itu prioritas kita daerah Papua, NTT, Nias, daerah-daerah yang jauh di Kepulauan Maluku Utara, Maluku. Itu jauh-jauh dan mereka sangat membutuhkan," tutur Sudaryono.