Kemenkeu Minta Pasar Modal Biayai 91 Persen Investasi RI 2027

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong pasar modal untuk menopang 91 persen dari total kebutuhan investasi Indonesia pada 2027 mendatang sehingga mampu mengakselerasi pembangunan nasional.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan sanggup membiayai seluruh kebutuhan pembangunan, mulai dari infrastruktur, energi, pendidikan, hingga hilirisasi industri.

"APBN saja itu tidak pernah cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan kita. Kebutuhan infrastruktur, kebutuhan energi, pendidikan yang sekarang ini sedang digalakkan, kualitas SDM, hingga hilirisasi, membutuhkan skala pembiayaan yang jauh melampaui kemampuan dari fiskal kita," ujar Juda dalam Peringatan HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia dan Peluncuran ETF Emas di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta Selatan, Senin (10/8).

Juda menyebut dalam APBN 2027, total kebutuhan investasi Indonesia diperkirakan mencapai Rp8.705 triliun, sementara APBN hanya mampu mencakup sekitar Rp459 triliun atau sekitar 5 persen.

Kemudian, sebesar Rp330 triliun akan ditutupi oleh peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk Danantara, dan sebagian besar sisanya harus berasal dari sumber pembiayaan swasta.

Dengan begitu, ia mengatakan pembiayaan swasta menjadi kunci dengan target mencapai Rp7.973 triliun atau 91 persen dari total kebutuhan investasi.

Juda menegaskan bahwa pasar modal memegang peran strategis sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat secara efisien, transparan, dan berkeadilan.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong agar pasar modal Indonesia menjadi lebih dalam, likuid, serta kredibel untuk memfasilitasi target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memperluas basis investor dan melakukan diversifikasi instrumen, seperti peluncuran Exchange Traded Fund (ETF) emas.

Menurut Juda, peluncuran ETF emas bukan sekadar penambahan instrumen investasi, melainkan langkah strategis untuk memperdalam pasar keuangan domestik agar mampu bersaing di tingkat regional dan global.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dalam setiap inovasi produk keuangan yang diluncurkan.

"Inovasi harus selalu berjalan bersama integritas. Karena pada akhirnya pasar hanya dapat bekerja bila ada trust. Hal ini, trust adalah faktor paling fundamental di pasar keuangan," tambahnya.

Lebih lanjut, Juda mengingatkan bahwa pengembangan produk inovatif seperti ETF emas harus dibarengi dengan penguatan tata kelola, akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan investor yang kuat.

"Pemerintah akan terus bersinergi dengan OJK, dengan BI sebagai SRO, para pelaku pasar modal dan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membangun pasar keuangan yang makin dalam, inklusif, inovatif, tapi tetap pruden," pungkas Juda.