Amran Jaga Harga Pakan Ayam, Telur Peternak Wajib Diserap Dapur MBG

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan harga pakan ayam akan dijaga hingga akhir 2026.

Di saat yang sama, pemerintah mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap telur dari peternak sesuai petunjuk teknis.

Kebijakan itu diambil saat pemerintah merespons keluhan peternak ayam terkait tingginya biaya pakan di tengah tekanan harga telur. Amran mengatakan keputusan tersebut dibahas hingga dini hari dalam rapat bersama pihak terkait di Surabaya, Jawa Timur.

"Kami mengapresiasi peternak ayam seluruh Indonesia karena cukup komunikatif menyampaikan aspirasinya. Sampai jam 3 subuh tadi kami membahas bagaimana nasib peternak kita. Alhamdulillah hari ini sepakat. Harga pakan kita lanjutkan sampai akhir tahun," kata Amran dalam keterangan resmi di Surabaya, Selasa (11/8).

Menurut Amran, persoalan peternak tidak cukup diselesaikan dengan menjaga harga telur. Biaya pakan sebagai salah satu komponen utama produksi juga perlu dikendalikan agar tekanan terhadap peternak tidak semakin besar.

"HPP untuk harga telur kita jaga, tetapi harga pakan juga harus kita jaga, jangan terlalu tinggi. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu kita sudah sepakat semua," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah akan memperkuat penyerapan telur melalui dapur SPPG. Amran mengatakan SPPG sudah mendapat instruksi untuk membeli telur peternak sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sudah ada instruksi, sudah ada surat bahwa wajib menyerap sesuai juknisnya. Itu kita lakukan demi peternak-peternak kita seluruh Indonesia," ujar Amran.

Ia juga menyebut konsumsi telur dalam menu MBG berpeluang ditambah. Jika sebelumnya telur diberikan satu kali dalam sepekan, frekuensinya dapat ditingkatkan menjadi dua hingga tiga kali dalam sepekan sesuai prosedur yang disiapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Insyaallah harga telur kita jaga di tingkat SPPG. Kemudian kalau konsumsi satu kali per minggu bisa menjadi dua kali, bahkan tiga kali. Itu sudah dibuat prosedurnya BGN," ujarnya.

Amran mengatakan kebijakan tersebut menyasar keberlangsungan sekitar 3,8 juta peternak yang bergantung pada sektor perunggasan. Ia menilai pemerintah perlu merespons ketika tekanan mulai muncul di lapangan.

"Ini 3,8 juta peternak kita harus jaga. Apa mau biarkan mereka berteriak tiap hari? Itu tugas kami. Begitu kami lihat ada demo di beberapa daerah, langsung kami rapat di Surabaya. Tidak menunggu lagi rapat di Jakarta," tutur Amran.

Keluhan peternak sebelumnya mengemuka dalam aksi sejumlah produsen dan peternak ayam petelur di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (10/8). Mereka mempersoalkan harga pakan yang tinggi sementara harga jual telur mengalami tekanan.

Peternak meminta pemerintah membuka transparansi mengenai harga bahan baku pakan impor, mekanisme pembentukan harga, data impor, serta distribusinya.

Mereka juga meminta penyerapan telur melalui program pemerintah, termasuk MBG, diperbesar agar harga di tingkat peternak tidak jatuh di bawah harga acuan.

Selain itu, peternak meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme impor bahan baku, memperbaiki data produksi dan ketersediaan jagung, serta memperkuat pascapanen dan distribusi.

Mereka juga meminta pembatasan populasi ayam petelur skala besar dan pembentukan kementerian khusus yang menangani sektor peternakan.

Di tengah persoalan tersebut, Koordinator Rumah Kebersamaan Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang, dan Trenggalek (BKT MT) Eti Marlina mengatakan kepastian harga pakan menjadi kebutuhan penting bagi peternak mikro, kecil, dan menengah.

Ia mengusulkan masa berlaku kebijakan harga pakan diperpanjang, yakni dari tiga menjadi enam bulan untuk peternak mikro, dua menjadi empat bulan untuk peternak kecil, dan satu menjadi dua bulan untuk peternak menengah.

"Alhamdulillah tadi sudah direspons sama Bapak Mentan," ujar Eti.

Eti juga meminta pengendalian harga pakan tidak mengorbankan kualitas produk yang digunakan peternak.

"Kami berharap adanya komitmen bersama untuk tidak menaikkan pakan, baik itu konsentrat maupun pakan jadi, tapi kami berharap tetap menjaga kualitas yang ber-SNI," ujar Eti.