ANALISIS

Mencari Tahu Kenapa Harga Beras dan Minyak Goreng Masih Naik

CNN Indonesia
Kamis, 13 Agu 2026 09:15 WIB
Pedagang menakar beras pesanan pembeli di Pasar Tradisional Masomba, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (5/8/2025). Setelah sempat naik selama sepekan dari rata-rata Rp14 ribu menjadi Rp18 ribu perkilogram, harga beras di tingkat pengecer di wilayah itu k
Harga pangan, terutama beras dan minyak goreng, tetap tinggi meski stok cukup. Pengamat menyoroti masalah distribusi dan biaya logistik yang mempengaruhi harga. (FOTO:ANTARA/BASRI MARZUKI).
Jakarta, CNN Indonesia --

Harga sejumlah kebutuhan pangan masih mahal di pertengahan Agustus ini. Beberapa diantaranya harga beras dan minyak goreng, misalnya, masih dibanderol tinggi di sejumlah wilayah meski pemerintah menyatakan stok pangan dalam kondisi cukup.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap harga rata-rata beras tercatat Rp15.545 per kilogram (kg), sedangkan minyak goreng mencapai Rp20.221 per liter.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan stok secara nasional tidak otomatis membuat pasokan tersedia dengan harga murah di setiap daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mencontohkan stok beras nasional, termasuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berada di Bulog dan mencapai sekitar 5,25 juta ton. Menurutnya, stok besar tersebut belum tentu langsung menjawab persoalan pasokan di wilayah yang mengalami kekurangan.

"Ini terletak pada perbedaan mendasar antara ketersediaan secara nasional dan ketersediaan di pasar lokal. Stok yang besar di tingkat nasional, misalnya cadangan Bulog yang mencapai 5,25 juta ton, tidak otomatis berarti beras tersebut tersedia di pasar setempat dengan biaya yang relatif murah," ujar Eliza kepada CNNIndonesia.com.

Menurut dia, stok beras cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu karena sentra produksi utama berada di Jawa dan sebagian Sulawesi. Sementara kebutuhan masyarakat tidak hanya berada di daerah penghasil.

Kondisi tersebut diperparah dengan biaya logistik yang tinggi serta transmisi harga yang belum sempurna. Akibatnya, perbedaan harga antarwilayah tetap lebar.

Eliza mengatakan kondisi produksi beras Indonesia juga sangat dipengaruhi faktor geografis dan waktu panen. Produksi terkonsentrasi di sejumlah sentra, sementara musim panen tidak berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu membuat ketersediaan beras bersifat temporal sekaligus spasial.

[Gambas:Youtube]

Di daerah kepulauan dan terpencil, misalnya, upaya memindahkan beras dari wilayah surplus ke daerah defisit membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Akibatnya, meskipun secara agregat produksi melebihi konsumsi, pasar lokal di zona defisit tetap mengalami tekanan pasokan," katanya.

Dengan kondisi tersebut, klaim swasembada dan stok CBP Bulog sebesar 5,25 juta ton tetap dapat berjalan beriringan dengan harga beras yang tinggi di daerah tertentu.

Eliza menilai persoalannya bukan semata-mata jumlah stok, melainkan bagaimana stok tersebut ditransmisikan ke pasar dan sampai kepada konsumen.

"Transmisi harga ke pasar lokal tidak sempurna karena struktur biaya, margin, distribusi spasial, dan insentif produsen," imbuhnya.

Ia mengatakan harga beras secara nasional juga masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), terutama di zona defisit dan daerah terpencil. Pemerintah selama ini mengandalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menambah pasokan beras dan menahan kenaikan harga.

Namun, menurut Eliza, realisasi program tersebut belum optimal. Salah satu masalahnya adalah volume beras SPHP masih terbatas dibandingkan dengan kesenjangan pasokan di pasar.

Selain itu, penyaluran SPHP dinilai belum selalu tepat menyasar wilayah yang mengalami kekurangan pasokan paling parah.

"Efek penurunannya sering bersifat sementara atau lokal," ujarnya.

Persoalan lain berada pada desain produk. Eliza menilai kemasan beras SPHP yang umumnya berukuran 5 kilogram belum sepenuhnya sesuai dengan kemampuan membeli masyarakat menengah bawah yang sebagian membutuhkan beras untuk konsumsi harian.

Karena itu, ia mengusulkan agar tersedia kemasan lebih kecil, misalnya 1 kilogram, sehingga masyarakat dapat membeli sesuai kemampuan keuangannya.

Menurut Eliza, SPHP tetap penting untuk menahan kenaikan harga di titik tertentu. Namun, dengan keterbatasan volume dan distribusi, program tersebut belum cukup untuk menjadi jangkar harga beras secara nasional.

"SPHP bisa membantu menahan laju kenaikan harga di titik-titik tertentu, tetapi belum cukup kuat untuk menjadi jangkar harga secara nasional," katanya.

Perbedaan Data Harga Pangan BACA HALAMAN BERIKUTNYA

HALAMAN:
1 2