Mencari Tahu Kenapa Harga Beras dan Minyak Goreng Masih Naik
Eliza juga menyoroti adanya perbedaan data harga pangan yang dikeluarkan sejumlah lembaga, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Panel Harga Pangan.
Menurutnya, perbedaan tersebut dapat terjadi karena masing-masing lembaga memiliki metodologi sampling, cakupan pasar, dan definisi kualitas beras yang berbeda.
Karena itu, harga tertinggi di suatu lokasi tidak serta-merta dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi harga beras secara nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi harga tertinggi di lokasi tertentu sangat volatil dan tidak dapat dijadikan representasi kondisi nasional," terangnya.
Untuk mengatasi persoalan harga beras, Eliza menilai pemerintah perlu melakukan realokasi stok Bulog secara lebih cepat ke daerah yang harga dan ketersediaannya belum memadai. Pemerintah juga perlu menekan biaya distribusi melalui sejumlah kebijakan, seperti subsidi angkutan sementara, pemanfaatan kapal, maupun kerja sama dengan operator logistik.
Selain itu, jaringan distribusi lokal perlu diperkuat agar perpindahan pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit dapat berlangsung lebih efisien.
"Dalam jangka menengah, pemerintah juga perlu mengevaluasi HET dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) secara berkala berdasarkan struktur biaya aktual," katanya.
Perhitungan tersebut, menurut Eliza, semestinya mempertimbangkan biaya gabah, penggilingan, logistik, hingga margin yang wajar, bukan menggunakan formula yang terlalu kaku.
Pemerintah juga dinilai perlu membangun sistem informasi stok secara real time mulai dari tingkat petani, penggilingan, Bulog, hingga pedagang. 'Price dashboard' yang terbuka kepada publik juga penting agar masyarakat dan pelaku usaha dapat melihat perkembangan stok serta harga secara lebih transparan.
"Di sisi hilir, pengawasan mutu dan klaim fortifikasi beras juga perlu diperkuat, termasuk dengan pemberian sanksi tegas dan publikasi hasil pengujian." imbuhnya.
Persoalan serupa, menurut Eliza, juga terlihat pada komoditas minyak goreng. Indonesia merupakan salah satu produsen sawit terbesar, tetapi kondisi tersebut tidak otomatis membuat harga minyak goreng selalu murah dan pasokannya terjamin.
Ia mengingatkan kembali kondisi kelangkaan minyak goreng pada 2022. Saat itu, menurut Eliza, tingginya harga energi dan perubahan insentif pasar membuat pengolahan sawit untuk biodiesel menjadi lebih menarik dibandingkan minyak goreng.
Lihat Juga : |
"Jangan sampai ada pelaku usaha yang crude oil-nya itu harusnya diolah jadi minyak goreng, malah dialihkan ke biofuel karena harganya lebih menarik," jelasnya.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memiliki mekanisme pengawasan yang ketat dan memperoleh laporan stok secara transparan serta real time dari pelaku industri sawit, terutama terkait alokasi bahan baku untuk minyak goreng dan biofuel.
Menurut Eliza, persoalan tersebut menjadi penting agar Indonesia tidak kembali mengalami ironi sebagai produsen sawit besar tetapi menghadapi harga minyak goreng yang mahal atau bahkan kelangkaan produk seperti Minyakita.
Dominasi swasta dalam pengolahan minyak sawit juga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau.
Menurutnya, perusahaan pada dasarnya akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan keuntungan. Sementara pemerintah memiliki mandat untuk memastikan pangan strategis tersedia dengan harga terjangkau.
"Ada bahaya mengintai jika korporasi terlalu mendominasi pangan strategis. Sebab mereka akan memaksimalkan profit, bukan karena mandat sosial ingin menyediakan pangan murah, berkualitas dan terjangkau," tegasnya.
Karena itu, ia mendorong adanya penambahan kapasitas pabrik pengolahan minyak sawit yang dimiliki pemerintah. Dengan begitu, pemerintah memiliki instrumen langsung untuk melakukan intervensi ketika terjadi tekanan harga maupun pasokan.
"Selagi dikendalikan swasta, pemerintah akan sulit memastikan kebutuhan minyak goreng dengan harga terjangkau dapat terpenuhi," terangnya.
(ldy/ins)