1.000 Perusahaan Jepang Gulung Tikar per Juli 2026

Sebanyak 1.028 perusahaan bangkrut di Jepang pada Juli 2026. Angka ini naik 6,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Jumlah tersebut menembus angka 1.000 untuk dua bulan berturut-turut di tengah tekanan kekurangan tenaga kerja dan kenaikan harga.

Berdasarkan data Tokyo Shoko Research, total kewajiban perusahaan yang bangkrut juga melonjak 41,4 persen menjadi 236,3 miliar yen atau sekitar Rp26,48 triliun (asumsi kurs Rp112 per yen Jepang).

Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi kebangkrutan Zentoshin, perusahaan penyedia sistem transaksi kartu kredit yang berbasis di Osaka.

Zentoshin, yang banyak menyediakan layanan penyelesaian transaksi kartu kredit bagi restoran dan pelaku usaha lainnya, mengajukan kebangkrutan pada Juli dengan total kewajiban mencapai 115,16 miliar yen atau Rp12,90 triliun.

Perusahaan riset kredit Teikoku Databank Ltd menyebut nilai kewajiban tersebut membuat Zentoshin berpotensi menjadi perusahaan dengan nilai kebangkrutan terbesar di Jepang sepanjang 2026.

Kekurangan tenaga kerja menjadi salah satu sumber tekanan yang semakin besar bagi perusahaan di Jepang. Kebangkrutan yang dikaitkan dengan masalah tenaga kerja mencapai 63 kasus pada Juli, menjadi rekor tertinggi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 36 kasus dipicu kenaikan biaya tenaga kerja, dua kali lipat dibandingkan setahun sebelumnya. Kenaikan upah menjadi tantangan bagi perusahaan yang harus mempertahankan pekerja, tetapi belum memiliki pendapatan yang cukup untuk menutup biaya tambahan.

"Kenaikan upah memang tidak bisa dihindari untuk mendapatkan pekerja. Namun, kondisi keuangan perusahaan justru semakin tertekan ketika mereka menaikkan upah melebihi kemampuan, sementara pendapatan yang dihasilkan tidak cukup untuk menutup kenaikan biaya tersebut," kata seorang pejabat perusahaan riset tersebut.

Selain biaya tenaga kerja, kenaikan harga juga semakin menekan dunia usaha. Sebanyak 93 kasus kebangkrutan pada Juli dikaitkan dengan kenaikan harga, menjadi jumlah tertinggi sejak 2022.

Pelemahan yen turut meningkatkan biaya material dan bahan baku sehingga memperbesar tekanan terhadap perusahaan yang masih bergantung pada pasokan dari luar negeri.

Tekanan kebangkrutan terjadi di berbagai sektor. Jumlah perusahaan yang bangkrut meningkat secara tahunan di tujuh dari 10 sektor, termasuk konstruksi, ritel, dan transportasi.

Sektor informasi dan komunikasi mencatat lonjakan kebangkrutan sebesar 62,5 persen. Salah satu faktor yang disebut turut memengaruhi kondisi tersebut adalah semakin luasnya penggunaan kecerdasan buatan (AI), yang berdampak pada sejumlah perusahaan berbasis perangkat lunak.

Sementara itu, sektor jasa mencatat jumlah kebangkrutan terbanyak, yakni 342 kasus pada Juli.

Perusahaan dengan skala kecil menjadi kelompok yang paling banyak terdampak. Hampir 80 persen dari seluruh perusahaan yang bangkrut memiliki total kewajiban kurang dari 100 juta yen atau setara Rp11,2 miliar.

Data tersebut menunjukkan tekanan biaya tenaga kerja dan kenaikan harga masih menjadi persoalan bagi bisnis kecil di Jepang yang memiliki kapasitas keuangan lebih terbatas untuk menyerap kenaikan biaya.