Puan: Utang Harus Dikelola Hati-hati

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengelola defisit dan utang negara secara hati-hati dalam penyusunan APBN 2027.

Ia mengingatkan setiap pembiayaan harus mempertimbangkan manfaat, risiko, serta beban yang mungkin ditanggung generasi mendatang.

"Defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI dan Penyampaian RAPBN 2027 Jakarta, Jumat (14/8).

Puan menyampaikan pandangan tersebut saat membahas arah penyusunan APBN 2027. Menurutnya, kebijakan fiskal tak boleh hanya mengejar kebutuhan pembangunan saat ini, tetapi juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap generasi berikutnya.

"Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang," ucapnya.

Selain pengelolaan utang, Puan meminta pendapatan negara dihimpun secara optimal tanpa mengorbankan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Pemerintah juga diminta memastikan belanja negara semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.

Puan juga menyoroti transfer ke daerah (TKD) agar benar-benar berdampak pada pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan.

Ia mengatakan APBN 2027 perlu diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan.

Menurut Puan, seluruh program tersebut perlu ditempatkan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan, kata dia, harus memastikan masyarakat di berbagai wilayah memiliki akses yang setara terhadap pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan.

"Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara; karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil," tutur dia lebih lanjut.

Puan menegaskan ukuran keberhasilan APBN bukan semata-mata besarnya anggaran yang disusun pemerintah. Dampak terhadap kehidupan masyarakat menjadi ukuran yang lebih penting.

"APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik," imbuhnya.

Peringatan Puan mengenai pengelolaan utang disampaikan di tengah posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia yang mencapai US$444,4 miliar atau sekitar Rp8.030,35 triliun pada Mei 2026 (asumsi kurs Rp18.070 per dolar AS).

Bank Indonesia mencatat angka tersebut tumbuh 2,1 persen secara tahunan. Pertumbuhan itu sedikit meningkat dibandingkan April 2026 yang sebesar 2 persen.