Dukung Transisi Energi, Indonesia-Jerman Siap Gelontorkan Rp47,5 T

Pemerintah Indonesia dan Jerman menggelontorkan dukungan lebih dari 2,3 miliar euro atau sekitar Rp47,5 triliun (asumsi kurs Rp20.650 per euro) untuk mendukung transisi energi Indonesia.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan dukungan tersebut diberikan melalui kerja sama energi Jerman-Indonesia yang mencakup bantuan teknis, peningkatan kapasitas, hingga investasi modal.

"Kerja sama strategis ini telah berkomitmen memberikan dukungan kumulatif lebih dari 2,3 miliar euro melalui portofolio kerja sama yang mencakup bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan investasi modal," ujar Yuliot dalam pembukaan Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2026 di Jakarta, Rabu (19/8).

Ia mengatakan kerja sama tersebut sejalan dengan target Indonesia mencapai net zero emission sektor energi pada 2060. Selain itu, kerja sama diarahkan mendukung target transisi energi dan peningkatan porsi energi terbarukan.

Menurut Yuliot, transisi energi juga menjadi penting di tengah ketidakpastian geopolitik dan gangguan jalur perdagangan energi global.

Konflik di Timur Tengah dan gangguan terhadap jalur distribusi minyak dapat memicu kenaikan harga energi, gangguan pasokan, hingga peningkatan biaya logistik.

"Ketegangan antarnegara, konflik di kawasan strategis seperti Timur Tengah, serta gangguan terhadap jalur transit minyak utama secara langsung memicu gejolak harga, kekurangan pasokan, dan ketidakpastian ekonomi global," ujar Yuliot.

Ia menuturkan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil membuat perekonomian rentan terhadap perubahan kebijakan dan kondisi geopolitik global. Kenaikan harga energi juga dapat mendorong biaya transportasi dan harga komoditas, sekaligus meningkatkan beban subsidi energi pemerintah.

"Ketergantungan yang tinggi pada minyak dan gas membuat pasar sangat rentan terhadap volatilitas kebijakan luar negeri," ujar Yuliot.

Karena itu, pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Yuliot menyebut Indonesia memiliki potensi EBT sekitar 6.600 GW, tetapi pemanfaatannya saat ini baru sekitar 16 GW atau kurang dari 0,5 persen.

Potensi tersebut berasal antara lain dari energi surya, hidro, dan panas bumi. Pemerintah juga mendorong pengembangan biodiesel berbasis sawit serta teknologi pengolahan sampah menjadi energi sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Dalam kerja sama dengan Jerman, pengembangan EBT mencakup pembangkit hidro, surya, dan panas bumi, serta penguatan jaringan listrik dan efisiensi energi.

Yuliot mengatakan modernisasi jaringan listrik menjadi penting untuk mendukung rencana pengembangan jaringan listrik antarpulau atau super grid. Kerja sama juga mencakup pengembangan teknologi seperti hidrogen hijau dan mekanisme monetisasi karbon.

"Untuk tetap menjaga ketahanan energi nasional, pemerintah Indonesia menempuh berbagai pendekatan untuk meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan," katanya.

Di sisi lain, Yuliot menilai transisi energi tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi, tetapi juga dengan penguatan ekonomi dan ketahanan energi nasional.

Menurut dia, pengembangan energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus menekan risiko kenaikan biaya energi dan logistik akibat gejolak pasar global.

"Transisi energi menjadi dilema di tengah krisis karena negara terkadang memilih bahan bakar fosil yang tersedia dan berbiaya rendah dalam jangka pendek, yang berisiko menunda pencapaian target pengurangan emisi dalam jangka panjang," tuturnya.