Wamen ESDM Ungkap Subsidi Energi Bisa Bengkak Rp300 T Jika EBT Lambat

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi energi bisa bengkak sekitar Rp300 triliun jika pengembangan energi baru terbarukan (EBT) tidak dikebut.

Menurut Yuliot, risiko tersebut muncul di tengah ketidakpastian geopolitik global yang dapat mengganggu rantai pasok energi dan mendorong kenaikan harga energi.

"Dampak geopolitik ini terjadinya gangguan rantai pasok ketersediaan energi ini secara global. Ini kita bisa melihat dengan adanya konflik antara Amerika dengan Iran, kemudian Ukraina dengan Rusia itu belum berhenti," ujar Yuliot dalam acara Indo EBTKE ConEx and Exhibition 2026, Rabu (2/9).

Yuliot mengatakan kenaikan harga energi global dapat berdampak luas terhadap perekonomian, mulai dari peningkatan inflasi hingga kenaikan biaya produksi. Bagi Indonesia, kenaikan harga energi juga akan meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi, baik untuk bahan bakar minyak (BBM), listrik, maupun LPG.

"Kementerian ESDM sudah menghitung ini dampak kenaikan ini kalau kita tidak antisipasi dengan ketersediaan energi baru dan terbarukan, ini konsekuensinya peningkatan kompensasi dan subsidi dari Rp400 triliun itu bisa meningkat sekitar Rp300 triliun," jelasnya.

Dengan demikian, kebutuhan subsidi dan kompensasi energi yang saat ini berada di kisaran Rp400 triliun (Rp381,3 triliun dalam APBN) berpotensi meningkat menjadi sekitar Rp700-an triliun apabila kenaikan harga energi tidak diantisipasi.

Yuliot menuturkan tambahan beban tersebut pada akhirnya akan berdampak terhadap APBN, termasuk meningkatkan kebutuhan pembiayaan negara. Apalagi di tahun ini, beban anggaran sudah cukup berat untuk membiayai berbagai program pemerintah.

"Kalau ini ada peningkatan sekitar Rp300 triliun itu dampaknya juga ada defisit pembiayaan yang dibiayai dari APBN, khususnya pada 2026 ini," katanya.

Yuliot menyebutkan pengembangan EBT menjadi salah satu langkah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil dan impor energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Salah satu program yang tengah dijalankan adalah implementasi biodiesel B50 pada 2026. Pemerintah juga menyiapkan penerapan B60 pada tahun depan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan cadangan operasional energi nasional. Saat ini, cadangan energi nasional rata-rata berada di sekitar 21 hari dan ditargetkan meningkat menjadi minimal 30 hari.

"Dari cadangan secara nasional saat ini kita rata-rata sekitar 21 hari, kita berusaha untuk meningkatkan cadangan operasional menjadi minimal sekitar 30 hari," pungkas Yuliot.