Stok Melimpah, Mengapa Beras Premium 5 Kg Malah Langka di Pasaran?
Beras premium kemasan 5 kilogram (kg) belakangan sulit ditemukan di sejumlah ritel modern. Kondisi tersebut terjadi di tengah klaim pemerintah bahwa stok beras melimpah, berada pada level tinggi.
Imbas seretnya pasokan, sejumlah toko ritel bahkan memberlakukan pembatasan pembelian beras premium 5 kg kepada setiap konsumen.
Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan kelangkaan beras premium di rak ritel bukan berarti Indonesia kekurangan beras secara fisik. Persoalan utama justru terletak pada ketidaksinkronan kebijakan harga.
"Pasar beras kita sedang mengalami penyesuaian terhadap perubahan peran negara. Masalah muncul ketika negara menetapkan harga di hilir, sementara pembentukan biaya dan harga di hulu tetap mengikuti mekanisme pasar," ujar Eliza kepada CNNIndonesia.com.
Menurutnya, ketika kedua sisi tersebut tidak sinkron, yang muncul bukan kekurangan stok, melainkan dislokasi pasar. Beras sebenarnya tersedia, tetapi tidak mengalir ke kanal penjualan yang harganya dibatasi pemerintah. Karena itu, secara ekonomi hal tersebut tidak lagi menarik bagi pelaku usaha.
Eliza menilai persoalan beras premium saat ini juga tidak bisa dilepaskan dari semakin aktifnya pemerintah dalam mengelola pangan. Pemerintah memiliki instrumen mulai dari Bulog, cadangan beras pemerintah, pengendalian harga, harga eceran tertinggi (HET), hingga intervensi distribusi.
"Negara memang harus hadir untuk masalah pangan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang harus dievaluasi adalah batas dan desain intervensinya," imbuhnya.
Selama bertahun-tahun, kata Eliza, pelaku usaha swasta telah membangun ekosistem beras premium sendiri. Ekosistem tersebut mencakup pengadaan gabah, penggilingan, grading, pengemasan, pemberian merek, distribusi, pergudangan, hingga penjualan melalui ritel modern.
Dalam menjalankan bisnis tersebut, pelaku usaha memperhitungkan biaya, margin keuntungan, risiko stok, serta biaya distribusi.
"Ketika harga beras di tingkat penggilingan sudah tinggi, tetapi harga jual di ritel dibatasi oleh HET, ruang ekonominya menjadi semakin sempit," jelas Eliza.
Kondisi itu membuat beras premium yang secara fisik tersedia belum tentu masuk ke ritel dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Pelaku usaha memiliki pilihan untuk mengurangi pasokan ke kanal yang dinilai tidak lagi ekonomis.
"Negara punya stok dan kewenangan untuk menjaga harga, sedangkan korporasi punya jaringan produksi dan distribusi. Persoalannya adalah kedua mekanisme tersebut belum tentu bekerja dengan struktur harga yang sama," katanya.
Eliza menyoroti kondisi harga gabah saat ini. Pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kg. Namun, harga GKP di tingkat petani dalam beberapa bulan terakhir sekitar Rp7.000-Rp7.500 per kg.
Di sisi lain, HET beras premium belum mengalami penyesuaian yang sebanding dengan perubahan biaya di hulu.
"Jadi produk premium menghilang karena akar persoalan utamanya adalah ketidaksesuaian HET dengan struktur biaya hulu," katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan paradoks di pasar beras Indonesia. Di satu sisi stok beras pemerintah berada pada level tinggi, tetapi di sisi lain masyarakat justru kesulitan menemukan beras premium kemasan 5 kg di sejumlah supermarket dan ritel modern.
"Stok pemerintah tidak otomatis sama dengan stok premium bermerek di rak supermarket. Ada proses penggilingan, grading, pengemasan, distribusi, pergudangan, dan biaya ritel yang harus dilewati," ucapnya.