Membaca Sebab Purbaya Direshuffle Prabowo
Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan dan menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai penggantinya pada Senin (14/9).
Pergantian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2024-2029.
Usai dilantik Prabowo di Istana Kepresidenan, Suahasil mengaku mendapat arahan untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara serta memastikan APBN tetap mendukung program prioritas pemerintah. Ia juga menegaskan defisit APBN akan tetap dijaga di bawah 3 persen.
Pergantian tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan. Apa yang membuat Prabowo mengganti Purbaya yang baru sekitar setahun menjabat? Apakah periode tersebut cukup untuk menilai kinerja seorang menkeu?
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan belum ada penjelasan resmi yang merinci alasan Prabowo mengganti Purbaya. Karena itu, terlalu dini menyimpulkan pencopotannya disebabkan kinerja ekonomi yang gagal.
"Belum ada penjelasan resmi yang merinci alasan Presiden Prabowo mengganti Purbaya, sehingga terlalu jauh bila langsung menyimpulkan ia dicopot karena kinerja ekonomi dinilai gagal," kata Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/9).
Ia menilai sejumlah indikator justru menunjukkan kondisi fiskal masih relatif terjaga. Hingga akhir Juli 2026, defisit APBN berada di sekitar 0,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara tumbuh kuat. Di sisi lain, S&P tetap mempertahankan peringkat Indonesia pada BBB dengan outlook stabil.
Menurut Syafruddin, pergantian Purbaya lebih masuk akal dibaca sebagai persoalan kecocokan arah kebijakan, gaya komunikasi, serta kebutuhan presiden untuk menjaga kendali atas agenda fiskal yang semakin besar.
Lihat Juga : |
Purbaya, kata dia, dikenal mendorong pertumbuhan yang lebih agresif dan ruang fiskal yang lebih longgar. Sementara itu, pasar global kini semakin sensitif terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia.
"Karena itu, pergantian ini lebih tepat dibaca sebagai keputusan politik-ekonomi untuk mengubah cara APBN dikelola dan dikomunikasikan, bukan bukti sederhana bahwa Purbaya gagal," ujarnya.
Menurut Syafruddin, ukuran sebenarnya baru dapat terlihat dari kemampuan pemerintahan berikutnya menjaga pertumbuhan ekonomi tanpa meningkatkan premi risiko dan biaya utang.
Syafruddin menilai masa sekitar satu tahun terlalu pendek untuk menilai seluruh hasil kebijakan seorang menkeu. Pasalnya, kebijakan fiskal seperti reformasi penerimaan, kualitas belanja, pembiayaan, dan investasi publik membutuhkan waktu sebelum dampaknya terlihat terhadap produktivitas, lapangan kerja, maupun kapasitas fiskal.
Namun, satu tahun tetap cukup untuk melihat arah kebijakan, kualitas eksekusi, disiplin anggaran, dan kemampuan membangun kepercayaan pasar.
"Penilaian yang adil harus memisahkan hasil akhir dari proses kebijakan," katanya.
Ia menilai Purbaya tidak layak hanya dinilai dari angka pertumbuhan atau defisit selama masa singkatnya, terlebih sejumlah program pada 2026 diwarisi dari desain kebijakan sebelumnya.
Hal yang dapat diuji, lanjut Syafruddin, adalah apakah Purbaya mampu meningkatkan kualitas penerimaan, menjaga belanja tetap produktif, memperkuat kredibilitas APBN, serta membangun komunikasi yang konsisten dengan Bank Indonesia dan investor.
"Pergantian setelah satu tahun karena itu lebih mencerminkan pilihan kepemimpinan daripada evaluasi lengkap atas hasil fiskal jangka panjang," ujarnya.