Sederet PR Berat di Pundak Menkeu Baru Suahasil Nazara
Muhammad Falah Nafis | CNN Indonesia
Kamis, 17 Sep 2026 07:50 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
PR berat Suahasil adalah ketika belanja negara besar, kebutuhan program prioritas naik, sementara penerimaan belum tentu tumbuh dengan kecepatan yang sama. (Foto: Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden)
Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 97p Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029.
Usai dilantik, Suahasil mengatakan Prabowo memberikan arahan untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Ia menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus tetap sehat dan kredibel sekaligus mampu menjalankan program-program prioritas pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia," ujar Suahasil usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Selain itu, Suahasil juga menegaskan defisit APBN akan tetap dijaga di bawah 3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
"Defisit (APBN) akan tetap di bawah 3 persen (terhadap PDB)," katanya. Adapun batas defisit APBN maksimal 3 persen sendiri sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Lantas, apa PR besar yang menanti Suahasil dalam mengatur dan mengelola keuangan negara?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menyampaikan terdapat empat PR besar yang menanti Suahasil.
Pertama, menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN, terutama defisit, utang, dan kualitas belanja. Kedua, meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani dunia usaha secara berlebihan.
Ketiga, menjaga agar program prioritas pemerintah tetap berjalan, tetapi tidak membuat fiskal kehilangan ruang gerak. Keempat, memulihkan kepastian (predictability) kebijakan fiskal agar pasar dan investor kembali mendapatkan kepastian.
"Jadi bukan hanya soal mencari uang lebih banyak, tetapi bagaimana setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar," ungkap Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/9).
Ronny menilai dari sisi kapasitas, Suahasil mempunyai modal teknokratis yang cukup kuat karena bukan orang baru di Kementerian Keuangan, melainkan sebelumnya sudah lama menjadi Wakil Menteri Keuangan dan memahami mesin fiskal dari dalam.
Karena itu, tantangan bagi Suahasil bukan memahami APBN, tetapi keberanian mengambil keputusan dan memastikan disiplin fiskal benar-benar dijalankan. Kemampuan Suahasil akan diuji oleh seberapa kuat mandat politik yang diberikan kepadanya.
"Karena Menkeu yang bagus tidak cukup hanya punya kemampuan teknokratis, tapi juga harus punya otoritas untuk mengatakan 'tidak' ketika ada belanja atau kebijakan yang berisiko terhadap kesehatan APBN," terangnya.
Ia juga memandang PR menjaga defisit APBN di bawah 3 persen bukan sesuatu yang mustahil bagi Suahasil, tetapi ruangnya tidak longgar. Justru tantangannya adalah ketika belanja pemerintah besar, kebutuhan program prioritas meningkat, sementara penerimaan negara belum tentu tumbuh dengan kecepatan yang sama.
Dengan demikian, Ronny menilai pengendalian utang jangan hanya dilakukan dengan membatasi utang baru.
"Yang lebih penting adalah menjaga debt sustainability, pertumbuhan ekonomi harus lebih cepat daripada pertumbuhan beban utang, biaya bunga terkendali, dan utang digunakan untuk membiayai aktivitas yang menghasilkan produktivitas, bukan hanya menutup belanja rutin," tutur Ronny.
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai warisan kebijakan menkeu sebelumnya sebaiknya dinilai berdasarkan hasil terukur, sebelum menentukan kebijakan itu diteruskan atau dihentikan oleh Suahasil.
Menurutnya, reformasi perpajakan dan bea cukai, penguatan Coretax, peningkatan kepatuhan, transparansi APBN, penajaman belanja, serta kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) memiliki tujuan yang konsisten dengan kebutuhan memperkuat penerimaan dan kredibilitas fiskal. Ini patut dilanjutkan.
Kemudian, kebijakan yang menggunakan neraca pemerintah atau likuiditas publik untuk mendorong pertumbuhan perlu diuji lebih ketat terhadap additionality, risiko, dan biaya peluang.
Syafruddin mencontohkan soal penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebanyak Rp200 triliun di bank perlu dievaluasi dari dampaknya terhadap kredit produktif, bukan sekadar pertumbuhan likuiditas semata.
"Kerangka yang tepat adalah mempertahankan kebijakan yang terbukti memperkuat penerimaan, efisiensi, dan stabilitas, memperbaiki desain yang hasilnya campuran, serta menghentikan instrumen yang manfaat marginalnya lebih kecil daripada risiko fiskalnya," ucap Syafruddin.
Ia yakin evaluasi berbasis hasil tersebut dapat mengurangi risiko perubahan kebijakan yang terlalu reaktif ke depannya.
Syafruddin berpandangan Indonesia saat ini membutuhkan menkeu yang mampu menjalankan tiga fungsi sekaligus, yakni penjaga kredibilitas, perancang pembiayaan pembangunan, dan pengelola risiko.
Ia menyebut tantangan utamanya bukan memilih antara ekspansi dan disiplin, melainkan memastikan ambisi pembangunan tidak menciptakan kewajiban yang melampaui kemampuan pendapatan negara.
Syafruddin menilai sosok yang efektif tersebut perlu menguasai detail fiskal, mampu berkomunikasi kepada Presiden, DPR, pasar, dan publik, serta berani meminta bukti manfaat sebelum anggaran diperbesar.
"Ia juga harus menjaga jarak profesional dari kepentingan sektoral tanpa menganggap Kemenkeu sebagai lembaga yang terpisah dari pemerintah. Independensi yang relevan di sini adalah integritas teknokratis: keputusan harus berbasis data, aturan, dan analisis risiko," jelasnya.
Ujian terbesar, terang dia, muncul ketika pertumbuhan melambat atau pasar menuntut premi risiko lebih tinggi.
"Pada saat itu, kredibilitas dibangun bukan melalui retorika, tetapi melalui kemampuan menetapkan prioritas, membuka trade-off secara transparan, dan menjaga agar APBN tetap punya ruang menghadapi krisis berikutnya," kata Syafruddin.
Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 97p Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029.
Usai dilantik, Suahasil mengatakan Prabowo memberikan arahan untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Ia menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus tetap sehat dan kredibel sekaligus mampu menjalankan program-program prioritas pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia," ujar Suahasil usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Selain itu, Suahasil juga menegaskan defisit APBN akan tetap dijaga di bawah 3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
"Defisit (APBN) akan tetap di bawah 3 persen (terhadap PDB)," katanya. Adapun batas defisit APBN maksimal 3 persen sendiri sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Lantas, apa PR besar yang menanti Suahasil dalam mengatur dan mengelola keuangan negara?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menyampaikan terdapat empat PR besar yang menanti Suahasil.
Pertama, menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN, terutama defisit, utang, dan kualitas belanja. Kedua, meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani dunia usaha secara berlebihan.
Ketiga, menjaga agar program prioritas pemerintah tetap berjalan, tetapi tidak membuat fiskal kehilangan ruang gerak. Keempat, memulihkan kepastian (predictability) kebijakan fiskal agar pasar dan investor kembali mendapatkan kepastian.
"Jadi bukan hanya soal mencari uang lebih banyak, tetapi bagaimana setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar," ungkap Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/9).
Ronny menilai dari sisi kapasitas, Suahasil mempunyai modal teknokratis yang cukup kuat karena bukan orang baru di Kementerian Keuangan, melainkan sebelumnya sudah lama menjadi Wakil Menteri Keuangan dan memahami mesin fiskal dari dalam.
Karena itu, tantangan bagi Suahasil bukan memahami APBN, tetapi keberanian mengambil keputusan dan memastikan disiplin fiskal benar-benar dijalankan. Kemampuan Suahasil akan diuji oleh seberapa kuat mandat politik yang diberikan kepadanya.
"Karena Menkeu yang bagus tidak cukup hanya punya kemampuan teknokratis, tapi juga harus punya otoritas untuk mengatakan 'tidak' ketika ada belanja atau kebijakan yang berisiko terhadap kesehatan APBN," terangnya.
Ia juga memandang PR menjaga defisit APBN di bawah 3 persen bukan sesuatu yang mustahil bagi Suahasil, tetapi ruangnya tidak longgar. Justru tantangannya adalah ketika belanja pemerintah besar, kebutuhan program prioritas meningkat, sementara penerimaan negara belum tentu tumbuh dengan kecepatan yang sama.
Dengan demikian, Ronny menilai pengendalian utang jangan hanya dilakukan dengan membatasi utang baru.
"Yang lebih penting adalah menjaga debt sustainability, pertumbuhan ekonomi harus lebih cepat daripada pertumbuhan beban utang, biaya bunga terkendali, dan utang digunakan untuk membiayai aktivitas yang menghasilkan produktivitas, bukan hanya menutup belanja rutin," tutur Ronny.
Warisan Menkeu Lama, Lanjut atau Setop?
Warisan Menkeu Lama, Lanjut atau Setop? (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai warisan kebijakan menkeu sebelumnya sebaiknya dinilai berdasarkan hasil terukur, sebelum menentukan kebijakan itu diteruskan atau dihentikan oleh Suahasil.
Menurutnya, reformasi perpajakan dan bea cukai, penguatan Coretax, peningkatan kepatuhan, transparansi APBN, penajaman belanja, serta kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) memiliki tujuan yang konsisten dengan kebutuhan memperkuat penerimaan dan kredibilitas fiskal. Ini patut dilanjutkan.
Kemudian, kebijakan yang menggunakan neraca pemerintah atau likuiditas publik untuk mendorong pertumbuhan perlu diuji lebih ketat terhadap additionality, risiko, dan biaya peluang.
Syafruddin mencontohkan soal penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebanyak Rp200 triliun di bank perlu dievaluasi dari dampaknya terhadap kredit produktif, bukan sekadar pertumbuhan likuiditas semata.
"Kerangka yang tepat adalah mempertahankan kebijakan yang terbukti memperkuat penerimaan, efisiensi, dan stabilitas, memperbaiki desain yang hasilnya campuran, serta menghentikan instrumen yang manfaat marginalnya lebih kecil daripada risiko fiskalnya," ucap Syafruddin.
Ia yakin evaluasi berbasis hasil tersebut dapat mengurangi risiko perubahan kebijakan yang terlalu reaktif ke depannya.
Syafruddin berpandangan Indonesia saat ini membutuhkan menkeu yang mampu menjalankan tiga fungsi sekaligus, yakni penjaga kredibilitas, perancang pembiayaan pembangunan, dan pengelola risiko.
Ia menyebut tantangan utamanya bukan memilih antara ekspansi dan disiplin, melainkan memastikan ambisi pembangunan tidak menciptakan kewajiban yang melampaui kemampuan pendapatan negara.
Syafruddin menilai sosok yang efektif tersebut perlu menguasai detail fiskal, mampu berkomunikasi kepada Presiden, DPR, pasar, dan publik, serta berani meminta bukti manfaat sebelum anggaran diperbesar.
"Ia juga harus menjaga jarak profesional dari kepentingan sektoral tanpa menganggap Kemenkeu sebagai lembaga yang terpisah dari pemerintah. Independensi yang relevan di sini adalah integritas teknokratis: keputusan harus berbasis data, aturan, dan analisis risiko," jelasnya.
Ujian terbesar, terang dia, muncul ketika pertumbuhan melambat atau pasar menuntut premi risiko lebih tinggi.
"Pada saat itu, kredibilitas dibangun bukan melalui retorika, tetapi melalui kemampuan menetapkan prioritas, membuka trade-off secara transparan, dan menjaga agar APBN tetap punya ruang menghadapi krisis berikutnya," kata Syafruddin.
