Pengusaha Buka-bukaan Industri Tekstil RI Kalah dari Vietnam-Kamboja

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap kondisi industri tekstil Indonesia saat ini kian tertinggal, bahkan tersalip oleh Vietnam dan Kamboja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menilai kondisi ini dinilai sangat ironis mengingat pada tahun 2000 performa industri tekstil nasional sempat berjaya dan diklaim melampaui China.

Bob menceritakan pengalaman seorang anggota keluarganya yang dulu bekerja di sektor perbankan dan kerap menyalurkan dana kredit untuk industri tekstil Tanah Air.

"Waktu itu dia bilang industri kita lebih bagus dari China. Jadi dia heran sekarang setengah mati begitu saya cerita, jangankan dengan China, sekarang dengan Vietnam aja tekstil kita 1 per 5, 20 persen, bahkan di bawah Kamboja," ujar Bob dalam acara diskusi bertajuk "Mencari Format Peraturan Ketenagakerjaan yang Melindungi dan Mendukung Daya Saing" di Jakarta Pusat, Kamis (24/9).

Bob menekankan kontribusi industri tekstil Indonesia di ASEAN kini sudah merosot di bawah Kamboja. Padahal, ceruk pasar untuk sektor industri ini masih besar.

"Padat karya ini volumenya masih besar di seluruh dunia, masih cukup besar gitu lho," ujar Bob.

Keterpurukan industri tekstil dalam negeri tersebut kini telah mendapat perhatian khusus dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini, pemerintah tengah menggodok rencana pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) kepada pengusaha tekstil dalam negeri.

Insentif PPN ini akan berlaku bagi perusahaan tekstil berorientasi ekspor yang mempekerjakan pekerja alih daya atau outsourcing.

Sayangnya, pemerintah belum mengungkap lebih lanjut bentuk insentif PPN apa yang akan diberikan. Opsinya adalah antara pembebasan atau keringanan.

Merespons wacana tersebut, Bob menyambut baik rencana insentif dari pemerintah lantaran dinilai mampu meringankan beban operasional perusahaan.

Namun, ia mengingatkan industri tekstil tidak akan bisa bertahan jika hanya diberikan insentif pajak.

"Ya pasti mengurangi beban. Insentif bagus supaya mereka bisa bertahan, tapi kan kita enggak bisa bergantung (pada) insentif, pasti ada batas waktunya," ujar Bob.

Menurut dia, pemerintah harus menyasar akar permasalahan yang sebenarnya untuk solusi jangka panjang, yakni mengenai regulasi perburuhan.

Pembenahan regulasi perburuhan dinilai sangat krusial dan mendesak agar industri padat karya dapat kembali menarik masuknya aliran investasi berskala besar.

"Nah yang sifatnya sustain ini adalah diberesin di perburuhannya gitu lho. Yang paling utama adalah itu karena kita berharap bukan hanya bertahan, investasi bisa masuk gitu lho," ujar Bob.

Langkah penguatan pemerintah untuk industri tekstil tidak hanya merencanakan pemberian insentif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Prabowo meminta adanya sejumlah langkah lain seperti penguatan pasokan bahan baku baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Prabowo juga meminta harmonisasi tarif kebijakan di hulu dan hilir serta penertiban impor barang-barang ilegal.

"Selama ini industri tekstil dan produk tekstil ini gangguannya adalah barang-barang selundupan kiloan atau balpres. Kemarin bapak presiden sudah memanggil langsung Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan agar ini segera ditertibkan," ujar Airlangga dalam acara Antara Business Forum 2026 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (23/9).

Langkah penguatan lainnya adalah fleksibilitas ketenegakerjaan seperti pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk menyesuaikan kebutuhan produk musiman.

Lalu ada juga insentif selain PPN adalah tax holiday. Penguatan dari segi pembiayaan juga dihadirkan dengan mengerahkan perbankan, reinvestasi, dan modal kerja.

Keinginan Prabowo menguatkan industri tekstil tak lepas dari kontribusinya terhadap perekonomian negara.

Tercatat, industri tekstil menyumbang 0,97 persen ke produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Tak hanya itu, industri tekstil juga menyerap kurang lebih 4 juta tenaga kerja dengan nilai ekspor mencapai US$12 miliar.