RI Menua, OJK Dorong Dana Pensiun Disiapkan Sejak Hari Pertama Kerja
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengingatkan pentingnya perencanaan dana pensiun (dapen) sejak dini karena Indonesia kini telah memasuki fase penduduk menua (aging population).
Bahkan, Friderica menyarankan sosialisasi mengenai pentingnya dana pensiun sudah dimulai sejak hari pertama seseorang masuk dunia kerja.
"Kalau kita bicara tentang persiapan pensiun, bukan nanti menjelang-menjelang, tetapi justru dari first day seseorang itu bekerja sudah harus bisa memikirkan tentang retirement plan-nya seperti apa," ujar Friderica dalam acara Indonesia Pension Fund Summit 2026 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (25/9).
Ia mengungkapkan proporsi penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia saat ini telah mencapai 11,97 persen. Angka ini melampaui ambang batas 10 persen yang umum digunakan sebagai penanda awal struktur masyarakat yang semakin menua.
Friderica pun menyebut tren ini diproyeksikan akan terus meningkat hingga menyentuh kisaran 20,31 persen pada 2045 mendatang.
Di sisi lain, Indonesia juga telah memasuki bonus demografi, dengan sekitar 68,94 persen penduduk berada pada usia produktif. Menurut Friderica, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat usia produktif agar mulai mempersiapkan masa pensiun sebelum tekanan demografi semakin besar.
"Semua orang akan tua, dan semua orang tentu harus punya dana pensiun yang pantas yang bisa untuk masa tua yang mandiri dan bermartabat," tegasnya.
OJK lantas menyoroti tantangan besar dari sisi tingkat inklusi dana pensiun yang masih tertinggal. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, tingkat literasi dana pensiun berada di angka 22,21 persen, sementara tingkat inklusinya baru menyentuh kisaran 5 persen.
Selain itu, replacement ratio atau rasio tingkat penggantian pendapatan pensiun di Indonesia saat ini masih berada di kisaran 15 hingga 20 persen. Angka itu masih berada di bawah standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang sekitar 40 persen.
"Angka ini menunjukkan bahwa manfaat pensiun yang diterima banyak pekerja belum cukup untuk mempertahankan standar hidup setelah memasuki masa pensiun. Karena itu agenda kita ke depan perlu melihat dari dua sisi sekaligus: selain memperluas kepesertaan, dan juga tentunya meningkatkan kecukupan dari manfaat itu sendiri," pungkas Friderica.