Kekayaan Hayati RI Jadikan Pangan Lokal Fondasi Ketahanan Nasional

Pemerintah Indonesia semakin serius menggarap kekayaan hayati Tanah Air yang sangat luas sebagai fondasi ketahanan pangan dalam jangka panjang, dengan dipayungi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

Berlaku sejak 15 Agustus 2024, Perpres itu mengarahkan percepatan diversifikasi pangan lewat delapan strategi nasional, mulai dari penguatan regulasi, optimalisasi lahan pekarangan, pengembangan industri pangan lokal berbasis UMKM, hingga penguatan kelembagaan ekonomi petani, pembudidaya ikan, dan nelayan.

Langkah pemerintah didasari semangat bahwa karbohidrat tak selalu berasal dari beras. Ribuan jenis pangan lokal dengan sedikitnya 2.564 spesies tumbuhan bermanfaat yang berpotensi dikembangkan sebagai sumber pangan.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Agustus lalu mengidentifikasi sedikitnya 2.564 spesies tumbuhan di Indonesia yang berpotensi menjadi sumber pangan lokal.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 77 spesies merupakan penghasil karbohidrat, didukung ratusan jenis umbi, kacang, buah, sayur, hingga rempah tradisional yang telah beradaptasi dengan kondisi alam setempat selama ribuan tahun.

Daftar panjang kekayaan itu menjadikan Indonesia negara dengan keanekaragaman hayati pangan terbesar kedua di dunia setelah Brasil, seperti dinyatakan oleh Global Biodiversity Index. Namun, kekayaan ini belum digarap secara optimal, dengan pola konsumsi masyarakat yang masih sangat bergantung pada beras dan terigu.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) periode 2022-2025, Arief Prasetyo Adi, menyebut Perpres 81/2024 sebagai peta jalan yang kuat untuk mempercepat transformasi pola konsumsi pangan lokal.

"Perpres No. 81/2024 menjadi peta jalan yang kuat untuk mempercepat diversifikasi konsumsi pangan. Pangan lokal menjadi fondasi untuk membangun sistem pangan nasional yang mandiri, sehat, dan berkelanjutan," ujar Arief di Jakarta pada Juli 2025.

Implementasi peta jalan saat ini sudah mulai tergambar di berbagai daerah. Salah satunya, pada pengembangan Desa B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) dan Rumah Pangan B2SA, yang menyasar wilayah-wilayah prioritas penanganan kerawanan pangan.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal, menjelaskan bahwa keberagaman pangan turut mencakup upaya menggerakkan ekonomi lokal.

"Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, masyarakat dapat lebih mudah mengakses pangan sehat sekaligus mendorong perputaran ekonomi regional," kata Rinna.

Contoh konkret implementasi di daerah bisa dilihat dari Gerakan Muna Makan Jagung yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Program ini mendapat apresiasi langsung dari Bapanas karena dinilai menjadi model bagi daerah lain dalam mengembangkan pangan lokal.

Pejabat Fungsional Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rahmatia Garwan, menyebut gerakan ini sebagai implementasi nyata dari Perpres 81/2024 di tingkat akar rumput.

"Gerakan Muna Makan Jagung menunjukkan pangan lokal dapat menjadi kekuatan ekonomi sekaligus memperkuat kemandirian daerah," ujar Rahmatia.

Ia mengingatkan, keberhasilan membangun ketahanan pangan tidak hanya soal produksi pertanian, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat memanfaatkan dan mengonsumsi pangan hasil daerahnya sendiri, dengan membuka pasar lebih luas bagi petani lokal.

Contoh berikutnya datang dari Karawang dan Bandung, Jawa Barat, di mana Bapanas mempercepat hilirisasi sorgum sebagai komoditas pangan lokal adaptif.

Berbeda dari Muna yang berfokus pada budaya konsumsi, program di dua wilayah ini menyasar penguatan rantai pasok lewat dukungan teknologi pengolahan.

Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, menjelaskan bahwa Bapanas memfasilitasi petani dan UMKM dengan alat perontok, penyosoh, penepung, hingga pengering, sehingga sorgum tidak semata menjadi bahan mentah.

Saat ini, UMKM sorgum di Karawang memiliki beragam olahan seperti bubur, kerupuk, tepung, hingga cookies. Produk cookies ini juga sudah hadir di
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setempat.

Andriko menilai, hal itu membuktikan peluang pangan lokal olahan untuk masuk ke sistem penyediaan pangan bergizi berskala nasional.

"Ketika produk pangan lokal sudah bisa masuk ke MBG, itu artinya kualitas, keamanan, dan kontinuitasnya sudah memenuhi kebutuhan. Ini menjadi bukti bahwa pangan lokal bisa berperan langsung dalam pemenuhan gizi masyarakat," katanya.

Dari Jayapura, ada UMKM Japamo yang memanfaatkan sagu lokal sebagai bahan baku. Pendirinya, Rini Eko Setiani menuturkan, Japamo berdiri sejak 2016 ketika ia menyadari potensi besar sagu Papua untuk menjadi produk bernilai tambah.

"Dari sana kami melihat bahwa sagu punya potensi besar untuk diolah lebih modern supaya tidak hanya dipandang sebagai makanan tradisional," kata Rini.

Menyajikan sagu sebagai produk camilan kekinian, pemasaran Japamo menjangkau Merauke hingga Sorong, juga hadir di marketplace, serta sejumlah ritel modern. Pada April lalu, Japamo dalam ajang food and Hospitality Asia (FHA) 2026 di Singapura menarik perhatian buyer dari Jepang dan Korea.

Fokus terhadap diversifikasi pangan juga seiring dengan tren 'wellness' yang semakin meluas belakangan ini. Di akar rumput sendiri, umbi-umbian rebus semakin mudah ditemukan, dijajakan di pinggir jalan, atau dalam etalase kaca toko-toko serba ada.

Diversifikasi pangan lokal juga menyasar sisi konsumsi, khususnya bagi anak-anak sekolah. Riset SEAMEO RECFON bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong penyusunan menu makan bergizi anak sekolah agar disesuaikan dengan konteks pangan lokal masing-masing daerah, misalnya menu berbasis gulai ikan dan rendang untuk wilayah Sumatra.

Direktur SEAMEO RECFON, Rini Sekartini, menyatakan bahwa pendekatan ini berdasarkan riset yang melibatkan lebih dari 4.000 siswa di 12 kabupaten/kota di enam pulau Indonesia.

"Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan gizi anak perlu mempertimbangkan kebutuhan gizi dan konteks pangan lokal," katanya.

Dengan potensi berupa puluhan sumber karbohidrat Nusantara, pemerintah Indonesia berupaya memperkuat ketahanan pangan dari kekayaan lokal hayati sendiri, termasuk melalui pemberdayaan masyarakat yang mendorong perputaran ekonomi.