Bos BGN Beber Alasan Tunggakan Pembayaran Mitra SPPG Belum Dilunasi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap alasan pembayaran kepada sebagian mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum dilunasi.

Menurut Sudaryono, tunggakan tersebut berkaitan dengan pembangunan dapur yang masih dalam proses peninjauan dan perkara di Kejaksaan.

Sudaryono menjelaskan terdapat dua klasifikasi mitra SPPG. Pertama, mitra yang membangun dapur sendiri untuk kemudian dioperasikan.

Kedua, mitra yang berperan sebagai kontraktor pembangunan dapur yang pembiayaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui anggaran BGN.

Untuk kategori kedua, pembayaran belum dilakukan karena pembangunan dapur tersebut masih dalam proses review dan berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani Kejaksaan.

"Pimpinan BGN yang lama kan bikin dapur, dibiayai oleh APBN, dibiayai oleh anggarannya BGN. Itu belum dibayar karena masih dalam review, masih dalam perkara di Kejaksaan," ujar Sudaryono di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (5/10).

Terkait kapan tunggakan tersebut akan dibayarkan, Sudaryono mengatakan BGN menunggu rekomendasi dari lembaga yang melakukan pemeriksaan dan penanganan perkara.

Ia menyebut pembayaran akan dilakukan apabila rekomendasi dari Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pembayaran dapat dilakukan.

"Intinya tolong disampaikan bukan kok saya ini mau nahan-nahan rezeki orang gitu, tapi kan namanya ada persoalan, kan persoalan tuh tidak di tangan saya. Persoalan di tangannya pihak berwajib, Kejaksaan ya. Tentu saja kita rekomendasi dari Kejaksaan, BPKP, BPK, bayar, kita bayar," katanya.

Sudaryono mengatakan dirinya memahami posisi mitra yang telah mengeluarkan biaya untuk pembangunan dapur.

Namun, ia menegaskan proses pembayaran tidak dapat dilakukan begitu saja selama persoalan terkait pembangunan tersebut masih dalam penanganan pihak berwenang.

Di sisi lain, BGN tetap melanjutkan pembukaan dapur baru, terutama di wilayah yang menjadi prioritas. Sudaryono mengatakan pekan ini pihaknya berencana membuka sekitar 900 hingga hampir 1.000 dapur di Sumatera, Kalimantan, dan Bali.

Dapur tersebut akan diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

Sementara itu, dapur yang bangunannya telah selesai tetapi belum dibuka akan didata untuk menentukan waktu operasionalnya.

Sudaryono menegaskan proses pembukaan dapur dilakukan melalui sistem dan tidak menggunakan perantara atau pihak yang menawarkan jasa.

"Tentunya pembukaan dapur ini by system semua, jadi enggak ada orang yang akan datang janjiin jasa, biasa kan suka ada calo ya, ini nanti kalau tolong diberitakan ya, enggak ada calonya di sini. Semua gratis, ini program pemerintah," ujarnya.

Persoalan pembayaran mitra SPPG sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian Sudaryono. Pada Juli silam, ia mengatakan BGN tengah menyusun skema penyelesaian bagi mitra SPPG yang tergabung dalam Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T.

Saat itu, Sudaryono menyebut para mitra telah menunggu kepastian pembayaran dan datang ke Kantor BGN untuk menyampaikan aspirasi. Ia mengatakan BGN memandang para mitra sebagai rekan dalam menjalankan program MBG, bukan sebagai pihak yang berseberangan.

"Skema penyelesaian sedang dirumuskan agar tidak ada pihak menanggung rugi. APGI 3T adalah mitra kami," tulis Sudaryono dalam unggahan di akun Instagram resminya pada 24 Juli 2026.

Sudaryono juga mengatakan tugasnya sebagai pimpinan BGN adalah mendengarkan masukan dari mitra dan mencari jalan keluar atas persoalan yang mereka hadapi. Ia meminta waktu untuk menyelesaikan skema tersebut dan menyatakan mitra setidaknya tidak dirugikan.

"Kasih saya waktu. Yang bisa saya pastikan adalah bapak-ibu (mitra SPPG) semua mungkin tidak bisa untung seperti apa yang diharapkan, tapi setidaknya bapak-ibu tidak dirugikan," ujar Sudaryono saat itu.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan APGI 3T menyebut anggotanya berasal dari sejumlah daerah, termasuk Aceh, Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka mengatakan telah menjadi mitra SPPG di wilayah terpencil selama sekitar satu tahun.

Para mitra mengaku pembayaran yang sebelumnya dilakukan setelah proses evaluasi selama 35 hari kemudian tidak lagi memiliki kepastian selama hampir sembilan bulan. Mereka menyebut persoalan utama bukan semata keterlambatan pembayaran, melainkan ketidakjelasan mengenai waktu penyelesaiannya.

Sudaryono ketika itu mengatakan telah mempelajari persoalan tersebut sejak mulai menjabat sebagai kepala BGN. Ia juga menyatakan skema penyelesaian yang disusun akan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada para mitra.

"Skemanya lagi saya carikan. Ini direkam semua, Anda boleh rekam semua. Saya pertanggungjawabkan sebagai pimpinan di sini," ujarnya.