RI Diproyeksi Hemat Subsidi Solar Rp161 T Jika Beralih ke Truk Listrik

Lembaga riset WRI Indonesia memproyeksikan pemerintah dapat menghemat subsidi solar hingga Rp161 triliun jika mengalihkan kebutuhan kendaraan logistik ke truk listrik.

Urban Mobility Manager WRI Indonesia Dimas Fadhil mengatakan transisi ini dibutuhkan karena pertumbuhan bahan bakar solar akan terus tumbuh yang membuat kebutuhan impornya juga meningkat.

"Analisis kami sebetulnya ketika ada transisi lain gitu ya kepada truk listrik akan terjadi penghematan subsidi sebesar Rp161 triliun," ujarnya dalam sesi diskusi acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (7/10).

Namun, peralihan ke truk listrik bukan tanpa tantangan. Dimas mengatakan dua tantangan utama yang pihaknya dapatkan dari pelaku industri dan logistik adalah realibilitas dari kendaraan dan juga dari infrastruktur pendukungnya.

"Jadi seperti charging station, kemudian truknya bisa jalan berapa jauh, dan juga yang kedua adalah harga (truk listrik) yang cukup mahal," ujarnya.

Oleh karena itu, saat ini sedang diuji coba green freight corridor atau koridor khusus truk listrik untuk mendukung peralihan ke truk listrik ini. Pelaksanaan uji coba ini berfokus pada lima pilar utama.

Pilar pertama mencakup framework atau tata kelola beserta pilar pendukungnya. Pilar kedua fokus pada call for project trial dengan mengundang para pelaku usaha untuk mencoba kendaraan listrik secara langsung.

Pilar ketiga berfokus pada pemasangan infrastruktur pengisian daya, baik fasilitas permanen maupun sementara. Pilar keempat mengedepankan koordinasi lintas pemangku kepentingan yang dalam hal ini telah didukung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Terakhir, pilar kelima mewajibkan adanya evaluasi serta pemantauan terukur pada setiap kebijakan yang diambil.

"Kami berharap green freight ini juga bisa menjadi sebuah ajang uji coba gitu ya sebelum nanti menjadi sesuatu yang permanen, apa saja yang perlu di-unlock, apa saja yang perlu di-tackle dari sisi pemerintah maupun dari sisi pengusaha," ujar Dimas.