Taruhan Besar 2 Tahun Prabowo-Gibran Bangun Swasembada Pangan
Laurent Nabila Zahra Tanjung | CNN Indonesia
Selasa, 20 Okt 2026 12:11 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Pemerintahan Prabowo dan Gibran prioritaskan swasembada pangan dengan peningkatan produksi, penyerapan hasil petani, dan penguatan cadangan pangan nasional. (FOTO:ANTARA/Angga Budhiyanto).
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan mengatakan proyeksi Neraca Pangan Nasional Oktober 2026 menunjukkan sejumlah komoditas strategis, khususnya beras dan jagung, diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan nasional.
Meski demikian, menurutnya, ketahanan pangan tidak cukup diukur dari besarnya produksi atau cadangan yang dimiliki pemerintah.
"Ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari besarnya produksi dan cadangan nasional, tetapi harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui ketersediaan pangan yang merata, harga yang terjangkau, dan peningkatan kesejahteraan petani," kata Hermawan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (15/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga, pemerintah menjalankan program SPHP dan bantuan pangan melalui Bulog. Untuk periode Oktober-Desember 2026, pemerintah menyiapkan penyaluran 200 ribu ton beras SPHP. Sementara itu, bantuan pangan beras direncanakan mencapai 997.332 ton untuk penerima manfaat sesuai ketentuan program.
Hermawan mengatakan kebijakan stabilisasi tidak hanya ditentukan berdasarkan besarnya alokasi beras, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan harga serta kondisi pasokan di setiap wilayah.
"Kebijakan stabilisasi dilaksanakan berdasarkan pemantauan neraca pangan, perkembangan harga produsen dan konsumen, serta kondisi pasokan di masing-masing wilayah," ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, Bapanas memandang BUMN pangan memiliki fungsi yang saling melengkapi. Bulog berperan dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah, penyerapan produksi domestik, serta distribusi SPHP dan bantuan pangan.
Sementara itu, SHS mendukung penyediaan benih, sedangkan ID FOOD menjalankan fungsi rantai pasok melalui kegiatan pengadaan, perdagangan, distribusi, serta kemitraan dengan petani, peternak, dan pelaku usaha pangan.
Namun, pelaksanaan fungsi tersebut menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kapasitas produksi, pembiayaan, modernisasi infrastruktur, efisiensi logistik, tata kelola, serta koordinasi lintas sektor. Tantangan geografis Indonesia juga membuat penyimpanan dan distribusi pangan menjadi faktor penting dalam menjaga pemerataan pasokan.
Bapanas menekankan pengelolaan BUMN pangan perlu dilakukan secara profesional, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, kebijakan pangan harus menjaga keseimbangan kepentingan petani, pelaku usaha, dan konsumen.
"Prinsip kami jelas: petani harus memperoleh harga yang layak dan menguntungkan, pelaku usaha dapat berkembang secara sehat, dan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang wajar serta terjangkau," kata Hermawan.
Ke depan, pemerintah akan melanjutkan upaya peningkatan produktivitas, penyerapan produksi domestik, penguatan cadangan, serta efisiensi distribusi. Optimalisasi peran BUMN pangan menjadi salah satu bagian dari strategi tersebut, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan usaha petani.
Pengamat pertanian IPB Prima Gandi menilai kebijakan swasembada pangan selama pemerintahan Prabowo menunjukkan peningkatan produksi yang signifikan pada sejumlah komoditas pokok.
Namun, capaian tersebut perlu dibaca secara lebih luas karena kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi tidak otomatis berarti Indonesia telah mandiri dalam memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
"Secara agregat, strategi dua tahun terakhir menunjukkan lompatan produksi yang sangat signifikan di atas kertas. Pemerintah secara berani menggeser fokus dari ketergantungan impor menjadi kemandirian penuh pada komoditas pangan pokok," ujar Prima.
Berdasarkan data Bapanas 2026 yang dirujuk Prima, delapan komoditas utama diproyeksikan mencapai swasembada, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Total produksinya diproyeksikan mencapai 72,91 juta ton dengan surplus agregat 4,69 juta ton.
Untuk beras, produksi diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional sekitar 31,10 juta ton. Dengan demikian, surplus beras diperkirakan mencapai 3,67 juta ton. Di sisi lain, pengadaan beras Bulog yang mencapai 4,13 juta ton hingga 11 Oktober 2026 menunjukkan penguatan kapasitas pemerintah dalam menyerap hasil produksi domestik.
Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa indikator swasembada perlu dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan komoditas. Pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat dan pakan ternak belum tentu mencukupi kebutuhan industri yang memiliki spesifikasi bahan baku tersendiri.
"Komoditas seperti gula rafinasi, garam industri, dan jagung untuk kebutuhan industri obat atau pemanis masih bergantung pada keran impor," demikian pandangan yang disampaikan Prima.
Ketergantungan tersebut menunjukkan tantangan swasembada tidak berhenti pada peningkatan produksi komoditas pangan pokok. Pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas produksi bahan baku industri agar peningkatan produksi pertanian dapat mengurangi ketergantungan impor secara lebih luas.
Dalam konteks itu, Prima menilai BUMN pangan dapat berperan dalam memperkuat ketersediaan input pertanian dan memperpendek rantai pasok. SHS, misalnya, berkontribusi melalui penyediaan benih bersertifikat, sedangkan ID FOOD memiliki fungsi komersial dalam pengadaan dan distribusi pangan, termasuk melalui program Warung Pangan dan kemitraan penyerapan hasil peternak lokal.
Prima juga menyoroti laporan laba bersih ID FOOD sebesar Rp1,34 triliun pada 2025 setelah sebelumnya mengalami kerugian.
Namun, menurut analisisnya, kontribusi komersial ID FOOD terhadap total pasokan pangan masih relatif terbatas dibandingkan pelaku usaha swasta. Karena itu, peran perusahaan tersebut dinilai lebih banyak sebagai penyangga pasokan daripada pemasok dengan volume dominan.
"Meskipun kinerjanya membaik, kontribusi volume pasokan komersial ID FOOD terhadap pemenuhan total pangan nasional masih tergolong minority share dibandingkan pelaku usaha swasta. Peran mereka lebih dominan sebagai stabilisator (market driver) pasang-surut pasokan daripada penentu utama volume distribusi nasional," ungkapnya.
Sejumlah persoalan struktural juga perlu dibenahi, mulai dari keterbatasan likuiditas untuk menyerap hasil panen dalam skala besar, pemanfaatan lahan dan gudang yang belum optimal, hingga kebutuhan modernisasi mesin serta integrasi digitalisasi rantai pasok, termasuk rantai dingin untuk komoditas yang mudah rusak.
Selain itu, koordinasi antarlembaga juga menjadi tantangan karena kebijakan pangan melibatkan Kementerian Pertanian, Bapanas, Bulog, ID FOOD, serta kementerian koordinator yang menangani pangan. Pembagian tugas yang jelas diperlukan agar program penyerapan, distribusi, dan stabilisasi tidak tumpang tindih.
Prima juga menilai dukungan terhadap petani harus mencakup kepastian harga yang sebanding dengan biaya produksi. Peningkatan nilai tukar petani, menurut data yang dirujuknya, belum serta-merta menghilangkan tekanan biaya pupuk, sewa lahan, dan input pertanian lainnya. Karena itu, penetapan HPP perlu mempertimbangkan perkembangan biaya produksi.
Upaya menekan kehilangan hasil panen juga menjadi pekerjaan rumah. Prima memperkirakan kehilangan hasil pascapanen masih berada pada kisaran 10-12 persen. Modernisasi mekanisasi, perbaikan penyimpanan, serta penguatan kelembagaan petani dapat membantu mengurangi kehilangan tersebut.
Di sisi lain, Prima menilai fungsi pelayanan publik dan fungsi komersial BUMN pangan perlu dibedakan secara lebih jelas. Penugasan untuk menyerap hasil panen atau menstabilkan harga membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai agar tidak membebani kegiatan usaha perusahaan. Jika ID FOOD diberi penugasan stabilisasi, pemerintah perlu memastikan dukungan pembiayaan tersedia tepat waktu.
"Pemerintah perlu memberikan kepastian regulasi fiskal kepada ID FOOD. Jika diberikan penugasan stabilisasi harga, harus didukung oleh dana talangan pemerintah yang cepat cair agar tidak mengganggu profitabilitas dan keberlanjutan korporasi dalam jangka panjang," pungkasnya.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.
Dalam dua tahun pemerintahan, strategi tersebut dijalankan melalui peningkatan produksi dalam negeri, penyerapan hasil panen petani, penguatan cadangan pangan pemerintah, hingga pengembangan benih unggul.
Dalam pelaksanaannya, badan usaha milik negara (BUMN) pangan seperti Perum Bulog, PT Sang Hyang Seri (SHS), dan ID FOOD mendapat peran untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan perusahaan terus memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan pangan, terutama melalui penyerapan hasil produksi petani dalam negeri, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta stabilisasi pasokan dan harga pangan.
"Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, Perum Bulog terus memperkuat perannya sebagai instrumen strategis negara dalam menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya melalui optimalisasi penyerapan hasil produksi petani dalam negeri, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan di masyarakat," kata Ahmad kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/10).
Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan penyerapan gabah dan beras langsung dari petani, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan, dan meningkatkan kapasitas penyimpanan maupun pengelolaan stok.
Bulog mencatat pengadaan beras setara beras sebanyak 3,19 juta ton sepanjang 2025. Sementara itu, hingga 11 Oktober 2026, pengadaan gabah dan beras dalam negeri mencapai 4,13 juta ton setara beras atau 103,29 persen dari target 4 juta ton. Itu menjadi rekor pengadaan tertinggi sepanjang sejarah Bulog, melampaui rekor sebelumnya pada 2012 yang mencapai 3,65 juta ton.
"Capaian tersebut tidak hanya melampaui target yang ditetapkan, tetapi juga menjadi rekor pengadaan tertinggi sepanjang sejarah Bulog," ujarnya.
Menurut Ahmad, capaian penyerapan tersebut juga perlu dilihat dari sisi kepastian pasar bagi petani. Pemerintah melalui Bulog berupaya memastikan hasil panen petani dapat terserap dengan harga yang layak, termasuk melalui pembelian Gabah Kering Panen (GKP) sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
"Prinsip yang kami pegang adalah memastikan hasil produksi petani memiliki kepastian penyerapan dengan harga yang layak, sehingga dapat mendukung keberlanjutan usaha tani dan menjaga semangat petani untuk terus berproduksi," katanya.
Selain menyerap hasil panen, Bulog menyalurkan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan. Penyaluran beras SPHP sebanyak 828 ribu ton untuk penugasan Maret-September 2026 dilaporkan telah mencapai 100 persen dari alokasi penugasan tersebut.
Adapun bantuan pangan hingga akhir September 2026 mencapai sekitar 1,63 juta ton. Penyaluran itu mencakup sekitar 662,86 ribu ton pada Februari-Maret dan 997 ribu ton pada Juli-September, dengan sasaran sekitar 33,24 juta penerima manfaat.
Ke depan, Bulog juga berencana memperluas peran di luar komoditas beras. Ahmad mengatakan penguatan ekosistem pangan akan mencakup pengadaan jagung dalam negeri dan pengelolaan cadangan jagung pemerintah untuk menjaga keseimbangan kepentingan petani serta peternak unggas. Komoditas lain, seperti kedelai, juga berpotensi masuk dalam pengembangan sesuai kebijakan pemerintah.
"Bulog menyadari bahwa pencapaian swasembada pangan membutuhkan kerja bersama dari seluruh ekosistem, mulai dari peningkatan produksi, penanganan pascapanen, hingga kepastian akses pasar," ujar Ahmad.
Ia menambahkan, penguatan infrastruktur pascapanen, modernisasi gudang, perbaikan logistik dan distribusi, serta digitalisasi menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Bulog juga mengembangkan kemitraan dengan petani, kelompok tani, koperasi, dan pelaku usaha pangan.
Selain penyerapan hasil panen, upaya mencapai swasembada pangan juga bergantung pada ketersediaan benih berkualitas. Direktur Utama PT Sang Hyang Seri Adhi Cahyono Nugroho mengatakan perusahaan fokus kembali pada bisnis inti perbenihan tanaman pangan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
"Sebagai satu-satunya BUMN dengan core business di bidang perbenihan tanaman pangan, PT Sang Hyang Seri menjadi garda terdepan untuk mendukung Asta Cita swasembada pangan," kata Adhi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/10).
SHS memiliki lahan persawahan seluas 3.162 hektare di Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Kawasan tersebut digunakan sebagai pusat perbenihan nasional, terutama untuk memproduksi benih sumber yang kemudian dikembangkan dalam proses perbanyakan benih bagi kebutuhan petani.
Dalam dua tahun terakhir, SHS telah mendistribusikan 25 ribu ton benih padi bersertifikat melalui program Kementerian Pertanian. Jumlah tersebut diperkirakan mencakup kebutuhan benih untuk sekitar 1 juta hektare lahan.
Perusahaan menargetkan distribusi benih bersertifikat meningkat menjadi 60 ribu ton pada 2027, yang setara dengan kebutuhan benih untuk hampir 2,5 juta hektare lahan.
"Target kami setiap petani di Indonesia menggunakan benih bersertifikat," ujar Adhi.
Menurut dia, penggunaan benih bersertifikat menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung produktivitas sekaligus meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kondisi lingkungan. SHS mengembangkan sejumlah varietas, termasuk INPAGO 3 SHS yang dirancang untuk beradaptasi dengan kondisi cekaman iklim kering.
Perusahaan juga menjalin kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi untuk mengembangkan varietas unggul. Bersama Universitas Gadjah Mada (UGM), SHS bekerja sama dalam pengembangan Gamagora 7 serta sejumlah varietas yang tengah disiapkan untuk tahap berikutnya. Kolaborasi juga dilakukan dengan Universitas Jenderal Soedirman dan Institut Pertanian Bogor.
Bersama UGM, SHS mengembangkan varietas Sri Genjah yang ditujukan memiliki umur panen lebih pendek, Sri Luhur dengan produktivitas tinggi, serta Sri Wangi yang memiliki karakter aromatik. Varietas-varietas tersebut diharapkan dapat dirilis pada 2027.
Selain memproduksi benih, SHS membangun kemitraan dengan kelompok tani dan penangkar benih di berbagai daerah. Perusahaan membeli hasil panen benih dari petani dengan harga Rp300-Rp500 per kilogram di atas harga gabah biasa. Pembayaran juga dilakukan maksimal satu hari setelah panen melalui skema One Day Payment.
Skema tersebut ditujukan untuk membantu arus kas petani sekaligus memberikan insentif agar mereka terus memproduksi benih berkualitas. SHS juga memberikan dukungan agronomi dan mendorong pemanfaatan teknologi dalam kegiatan budi daya.
Pada 2026, produktivitas lahan SHS mencapai 6,7 ton per hektare, sekitar 25 persen di atas rata-rata nasional. Perusahaan memiliki 42 unit produksi benih di berbagai wilayah dengan kapasitas terpasang mencapai 150 ribu ton per tahun, yang diklaim mampu memenuhi sekitar 50 persen kebutuhan benih padi nasional.
Untuk periode 2026-2029, SHS menetapkan sejumlah prioritas, mulai dari penguatan kedaulatan benih sumber, transformasi menjadi perusahaan genetika tropis melalui pengembangan varietas yang sesuai dengan iklim Indonesia, hingga diversifikasi usaha ke benih jagung hibrida dan benih hortikultura.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menilai penguatan produksi dan cadangan pangan perlu diikuti dengan pemerataan akses masyarakat terhadap pangan, harga yang terjangkau, serta peningkatan kesejahteraan petani.
Penuhi Kebutuhan RI Lewat Ketahanan Pangan
Pemerintahan Prabowo dan Gibran prioritaskan swasembada pangan dengan peningkatan produksi, penyerapan hasil petani, dan penguatan cadangan pangan nasional. (FOTO:ANTARA/Angga Budhiyanto).
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan mengatakan proyeksi Neraca Pangan Nasional Oktober 2026 menunjukkan sejumlah komoditas strategis, khususnya beras dan jagung, diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan nasional.
Meski demikian, menurutnya, ketahanan pangan tidak cukup diukur dari besarnya produksi atau cadangan yang dimiliki pemerintah.
"Ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari besarnya produksi dan cadangan nasional, tetapi harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui ketersediaan pangan yang merata, harga yang terjangkau, dan peningkatan kesejahteraan petani," kata Hermawan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (15/10).
Dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga, pemerintah menjalankan program SPHP dan bantuan pangan melalui Bulog. Untuk periode Oktober-Desember 2026, pemerintah menyiapkan penyaluran 200 ribu ton beras SPHP. Sementara itu, bantuan pangan beras direncanakan mencapai 997.332 ton untuk penerima manfaat sesuai ketentuan program.
Hermawan mengatakan kebijakan stabilisasi tidak hanya ditentukan berdasarkan besarnya alokasi beras, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan harga serta kondisi pasokan di setiap wilayah.
"Kebijakan stabilisasi dilaksanakan berdasarkan pemantauan neraca pangan, perkembangan harga produsen dan konsumen, serta kondisi pasokan di masing-masing wilayah," ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, Bapanas memandang BUMN pangan memiliki fungsi yang saling melengkapi. Bulog berperan dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah, penyerapan produksi domestik, serta distribusi SPHP dan bantuan pangan.
Sementara itu, SHS mendukung penyediaan benih, sedangkan ID FOOD menjalankan fungsi rantai pasok melalui kegiatan pengadaan, perdagangan, distribusi, serta kemitraan dengan petani, peternak, dan pelaku usaha pangan.
Namun, pelaksanaan fungsi tersebut menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kapasitas produksi, pembiayaan, modernisasi infrastruktur, efisiensi logistik, tata kelola, serta koordinasi lintas sektor. Tantangan geografis Indonesia juga membuat penyimpanan dan distribusi pangan menjadi faktor penting dalam menjaga pemerataan pasokan.
Bapanas menekankan pengelolaan BUMN pangan perlu dilakukan secara profesional, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, kebijakan pangan harus menjaga keseimbangan kepentingan petani, pelaku usaha, dan konsumen.
"Prinsip kami jelas: petani harus memperoleh harga yang layak dan menguntungkan, pelaku usaha dapat berkembang secara sehat, dan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang wajar serta terjangkau," kata Hermawan.
Ke depan, pemerintah akan melanjutkan upaya peningkatan produktivitas, penyerapan produksi domestik, penguatan cadangan, serta efisiensi distribusi. Optimalisasi peran BUMN pangan menjadi salah satu bagian dari strategi tersebut, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan usaha petani.
Pengamat pertanian IPB Prima Gandi menilai kebijakan swasembada pangan selama pemerintahan Prabowo menunjukkan peningkatan produksi yang signifikan pada sejumlah komoditas pokok.
Namun, capaian tersebut perlu dibaca secara lebih luas karena kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi tidak otomatis berarti Indonesia telah mandiri dalam memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
"Secara agregat, strategi dua tahun terakhir menunjukkan lompatan produksi yang sangat signifikan di atas kertas. Pemerintah secara berani menggeser fokus dari ketergantungan impor menjadi kemandirian penuh pada komoditas pangan pokok," ujar Prima.
Berdasarkan data Bapanas 2026 yang dirujuk Prima, delapan komoditas utama diproyeksikan mencapai swasembada, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Total produksinya diproyeksikan mencapai 72,91 juta ton dengan surplus agregat 4,69 juta ton.
Untuk beras, produksi diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional sekitar 31,10 juta ton. Dengan demikian, surplus beras diperkirakan mencapai 3,67 juta ton. Di sisi lain, pengadaan beras Bulog yang mencapai 4,13 juta ton hingga 11 Oktober 2026 menunjukkan penguatan kapasitas pemerintah dalam menyerap hasil produksi domestik.
Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa indikator swasembada perlu dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan komoditas. Pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat dan pakan ternak belum tentu mencukupi kebutuhan industri yang memiliki spesifikasi bahan baku tersendiri.
"Komoditas seperti gula rafinasi, garam industri, dan jagung untuk kebutuhan industri obat atau pemanis masih bergantung pada keran impor," demikian pandangan yang disampaikan Prima.
Ketergantungan tersebut menunjukkan tantangan swasembada tidak berhenti pada peningkatan produksi komoditas pangan pokok. Pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas produksi bahan baku industri agar peningkatan produksi pertanian dapat mengurangi ketergantungan impor secara lebih luas.
Dalam konteks itu, Prima menilai BUMN pangan dapat berperan dalam memperkuat ketersediaan input pertanian dan memperpendek rantai pasok. SHS, misalnya, berkontribusi melalui penyediaan benih bersertifikat, sedangkan ID FOOD memiliki fungsi komersial dalam pengadaan dan distribusi pangan, termasuk melalui program Warung Pangan dan kemitraan penyerapan hasil peternak lokal.
Prima juga menyoroti laporan laba bersih ID FOOD sebesar Rp1,34 triliun pada 2025 setelah sebelumnya mengalami kerugian.
Namun, menurut analisisnya, kontribusi komersial ID FOOD terhadap total pasokan pangan masih relatif terbatas dibandingkan pelaku usaha swasta. Karena itu, peran perusahaan tersebut dinilai lebih banyak sebagai penyangga pasokan daripada pemasok dengan volume dominan.
"Meskipun kinerjanya membaik, kontribusi volume pasokan komersial ID FOOD terhadap pemenuhan total pangan nasional masih tergolong minority share dibandingkan pelaku usaha swasta. Peran mereka lebih dominan sebagai stabilisator (market driver) pasang-surut pasokan daripada penentu utama volume distribusi nasional," ungkapnya.
Sejumlah persoalan struktural juga perlu dibenahi, mulai dari keterbatasan likuiditas untuk menyerap hasil panen dalam skala besar, pemanfaatan lahan dan gudang yang belum optimal, hingga kebutuhan modernisasi mesin serta integrasi digitalisasi rantai pasok, termasuk rantai dingin untuk komoditas yang mudah rusak.
Selain itu, koordinasi antarlembaga juga menjadi tantangan karena kebijakan pangan melibatkan Kementerian Pertanian, Bapanas, Bulog, ID FOOD, serta kementerian koordinator yang menangani pangan. Pembagian tugas yang jelas diperlukan agar program penyerapan, distribusi, dan stabilisasi tidak tumpang tindih.
Prima juga menilai dukungan terhadap petani harus mencakup kepastian harga yang sebanding dengan biaya produksi. Peningkatan nilai tukar petani, menurut data yang dirujuknya, belum serta-merta menghilangkan tekanan biaya pupuk, sewa lahan, dan input pertanian lainnya. Karena itu, penetapan HPP perlu mempertimbangkan perkembangan biaya produksi.
Upaya menekan kehilangan hasil panen juga menjadi pekerjaan rumah. Prima memperkirakan kehilangan hasil pascapanen masih berada pada kisaran 10-12 persen. Modernisasi mekanisasi, perbaikan penyimpanan, serta penguatan kelembagaan petani dapat membantu mengurangi kehilangan tersebut.
Di sisi lain, Prima menilai fungsi pelayanan publik dan fungsi komersial BUMN pangan perlu dibedakan secara lebih jelas. Penugasan untuk menyerap hasil panen atau menstabilkan harga membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai agar tidak membebani kegiatan usaha perusahaan. Jika ID FOOD diberi penugasan stabilisasi, pemerintah perlu memastikan dukungan pembiayaan tersedia tepat waktu.
"Pemerintah perlu memberikan kepastian regulasi fiskal kepada ID FOOD. Jika diberikan penugasan stabilisasi harga, harus didukung oleh dana talangan pemerintah yang cepat cair agar tidak mengganggu profitabilitas dan keberlanjutan korporasi dalam jangka panjang," pungkasnya.
