Potensi Benih Lobster 465,8 Juta Ekor, Pemerintah Bentuk Satgas Khusus

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia memiliki potensi benih bening lobster (BBL) mencapai 465,8 juta ekor per tahun.

Potensi tersebut dinilai perlu dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung budidaya lobster nasional, meningkatkan nilai tambah, serta memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan dan negara.

Salah satu langkahnya adalah dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas BBL) Ilegal untuk memberantas penyelundupan benih lobster yang melibatkan jaringan terorganisasi.

Satgas akan menelusuri jaringan hingga pemodal agar penindakan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan saja.

"Yang menjadi perhatian kita adalah penyelundupan BBL yang melibatkan jaringan terorganisasi. Karena itu, saya telah menegaskan kepada seluruh unsur Satgas untuk menerapkan pendekatan follow the network dan follow the money," ujar pria yang akrab disapa Zulhas ini dalam konferensi pers setelah peluncuran Satgas BBL, Senin (12/10).

Ia menjelaskan pendekatan follow the network dan follow the money berarti penegak hukum harus mengungkap jaringan penyelundupan sekaligus menelusuri aliran dana, termasuk pihak yang menjadi pemodal dan pengendali kegiatan ilegal tersebut.

Menurut Zulhas, penanganan tidak boleh berhenti pada pelaku yang berada di lapangan, sementara jaringan utama penyelundupan masih beroperasi.

"Penanganan tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan atau para petani-petani atau nelayan, sementara jaringan utamanya tetap beroperasi," ujar Zulhas.

Zulhas yang saat ini bertindak sebagai Ketua Pengarah Satgas mengatakan terdapat tiga fokus utama dalam pelaksanaan tugas satuan tersebut.

Pertama, memperkuat organisasi dan pelaksanaan komando di lapangan. Kedua, memberantas jaringan penyelundupan secara menyeluruh. Ketiga, memperkuat pencegahan dan memperbaiki tata kelola BBL agar berkelanjutan.

Ia juga menegaskan upaya penindakan harus berjalan beriringan dengan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah ingin masyarakat memahami pentingnya pengelolaan benih lobster secara berkelanjutan serta manfaat ekonomi yang bisa diperoleh dari kegiatan legal.

Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat rantai pasok legal dan membangun sistem ketertelusuran benih lobster. Kegiatan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan ketentuan juga tetap harus mendapat ruang.

Zulhas mengatakan Satgas akan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi secara berkala. Rapat evaluasi direncanakan berlangsung setiap bulan untuk mengukur pencapaian target dan sasaran sebelum hasilnya dilaporkan kepada Presiden.

Ia juga menekankan penegakan hukum menjadi kunci pemberantasan penyelundupan benih lobster. Menurut Zulhas, larangan saja tidak cukup jika tidak disertai penindakan terhadap pelaku.

Selanjutnya, Zulhas berharap keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga dapat memperkuat upaya pemberantasan penyelundupan. Koordinasi tersebut mencakup aparat penegak hukum, TNI, serta lembaga terkait lainnya.

Zulhas juga menilai pemberantasan penyelundupan dapat membantu meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan nelayan.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan persoalan penyelundupan benih lobster telah berlangsung lama.

Pemerintah sebelumnya telah mencoba menjajaki kerja sama bilateral dengan negara tetangga selama sekitar dua tahun, tetapi praktik ilegal tersebut masih terus terjadi.

Trenggono berharap pembentukan Satgas melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026 dapat memperkuat koordinasi antarlembaga dalam memberantas penyelundupan.

Menurut Trenggono, benih lobster yang keluar dari Indonesia tanpa sertifikasi resmi juga berkaitan dengan praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing/IUU Fishing).

Lebih lanjut, pemerintah juga berharap pemberantasan penyelundupan dapat menjaga kedaulatan sumber daya kelautan Indonesia sekaligus memastikan potensi benih lobster memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional dan masyarakat pesisir.