Tunjangan Profesi Guru Nunggak 3 Bulan, DPR Minta Menkeu Cairkan Cepat

Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mencairkan tunjangan profesi atau sertifikasi guru yang menunggak hingga tiga bulan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai keterlambatan pembayaran hak tenaga pendidik tersebut dinilai murni karena kendala birokrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Lalu mengungkapkan pihaknya menerima banyak keluhan dari para guru di berbagai daerah terkait penundaan hak mereka. Padahal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah melayangkan surat permohonan pencairan anggaran ke Kemenkeu sejak beberapa waktu lalu.

"Sampai dengan hari ini, tunjangan profesi dan sertifikasinya belum terbayarkan. Padahal surat permohonan dari Kemendikdasmen sudah masuk sejak lama, bahkan saat Menkeu yang lama," ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (12/10).

Lalu meminta Menteri Keuangan yang baru segera menyisir dan menelusuri berkas permohonan tersebut agar proses pembayaran bisa langsung dieksekusi. Ia menegaskan persoalan ini sama sekali bukan karena ketiadaan alokasi dana karena anggarannya sudah disetujui DPR dan dialokasikan setiap tahun.

Ia pun memberi tenggat waktu agar pencairan dapat diselesaikan paling lambat dalam satu minggu ke depan. Menurutnya, kerumitan birokrasi tidak boleh sampai mengorbankan nasib dan kesejahteraan para guru.

"Kalau memang birokrasinya terlalu jelimet, ya tolong potong birokrasi ini. Jangan sampai guru-guru kita dikorbankan. Untuk apa ditahan? Anggarannya sudah ada dan ini hak mereka," tegasnya.

Lebih lanjut, Lalu mengingatkan seluruh jajaran menteri, khususnya Kemenkeu, Kemendikdasmen, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk dapat menjalankan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi sektor pendidikan secara cepat dan seirama.

Lalu menilai perhatian Presiden Prabowo terhadap sektor pendidikan sangat masif selama dua tahun kepemimpinannya. Hal itu terbukti dari revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, kejelasan status guru dari paruh waktu menjadi penuh waktu, serta hadirnya program strategis seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Sekolah Nasional Terintegrasi, dan Medical Science University.

"Catatan kami di Komisi X, program yang dilaksanakan Pak Prabowo sungguh sangat bagus agar anak-anak Indonesia mampu bersaing secara global. Keinginan Presiden yang kuat ini harus diterjemahkan para menterinya. Jangan sampai program bagus terkendala lagi-lagi karena birokrasi keuangan," kata Lalu.