Hashim, yang merupakan adik Prabowo menjelaskan pembagian HP gratis ini seiring dengan program rekening gratis dari pemerintah. Ia menyebut dalam HP itu akan dilengkapi rekening gratis yang otomatis memiliki saldo awal sebesar Rp50 ribu.
Adapun pemerintah menargetkan rekening gratis hanya diberikan kepada warga yang baru menginjak usia 17 tahun dan belum memiliki rekening.
"Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi rekening digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing," ujarnya dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (13/10).
Sementara, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengungkap rencana pembagian telepon seluler (ponsel) atau hp gratis bagi masyarakat masih dalam tahap pembahasan.
Dradjad belum dapat membeberkan rincian wacana pembagian HP gratis beserta kesiapan anggarannya karena wacana itu belum final. Adapun ia memastikan akan menyampaikan detail kebijakan tersebut setelah pembahasan selesai dilakukan.
"Nanti (soal hp gratis) kita akan bahas lagi. Kalau sudah kita bahas, baru kita sampaikan," ujar Dradjad ketika ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (14/10).
Dradjad menjelaskan program yang kebijakannya telah matang dan siap dieksekusi saat ini adalah penyediaan rekening bank gratis. Pemerintah bahkan telah mengalokasikan dan menyiapkan anggaran untuk pengisian saldo awal sebesar Rp50 ribu pada setiap rekening tersebut
"Dari pemerintah yang sudah kita siapkan kan pembukaan rekening yang Rp50 ribu itu. Anggaran pembukaan rekeningnya sudah siap," imbuhnya.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai urgensi program ini masih perlu diuji lebih jauh. Menurutnya, digitalisasi bantuan sosial (bansos) memang penting, tetapi membagikan ponsel pintar bukanlah satu-satunya jalan keluar.
"Menurut saya, jika tujuan utamanya mendukung penyaluran bansos secara digital, penerima yang paling layak bukan seluruh warga, tapi keluarga miskin dan rentan yang memang membutuhkan perangkat tetapi belum memilikinya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/10).
Ronny menyarankan agar prioritas diberikan kepada kelompok desil terbawah yang memenui kriteria bansos dengan verifikasi ketat agar tepat sasaran.
Di sisi lain, pemerintah perlu membandingkan efisiensi anggaran pengadaan HP dengan skema alternatif lain, seperti perluasan akses perbankan, perbaikan sistem pembayaran digital, hingga penyediaan kanal layanan khusus bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel.
Ia juga menyampaikan penggunaan anggaran untuk pembagian HP gratis itu harus melalui kalkulasi biaya dan manfaat yang transparan. Sebab, beban fiskal tidak hanya berhenti pada pembelian unit perangkat semata.
"Biayanya bukan hanya membeli HP, tetapi juga konektivitas, pemeliharaan, keamanan data, distribusi, dan penggantian perangkat ketika rusak. Di tengah banyaknya kebutuhan publik, setiap rupiah harus dipastikan menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada alternatif penggunaan anggarannya," tegasnya.
Terkait skema penyediaan perangkat, Ronny melihat kapasitas industri dalam negeri sebenarnya sudah memadai untuk perakitan lokal. Namun, ia menilai penguasaan teknologi serta komponen utama ponsel di Indonesia masih belum menyeluruh dan sebagian besar masih bergantung pada impor.
Meski demikian, wacana pengadaan skala besar ini dinilai bisa menjadi momentum penguatan industri nasional ketimbang sekadar mengimpor barang jadi dari luar negeri.
Ronny menyarankan agar pemerintah d membuka proses tender kompetitif bagi produsen lokal sembari mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penyerapan tenaga kerja, hingga transfer teknologi.
"Investor baru juga bisa dilibatkan jika memang dibutuhkan, tetapi investasi tersebut harus memberi nilai tambah bagi perekonomian, bukan hanya memenuhi pesanan pemerintah dalam jangka pendek," jelas Ronny.
[Gambas:Photo CNN]
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan tingginya risiko tata kelola dan korupsi dalam proyek pengadaan HP gratis secara massal yang bernilai fantastis ini. Yusuf menilai celah penyelewengan rentan terjadi mulai dari penentuan kebutuhan, penggelembungan harga, pengaturan pemenang tender, hingga distorsi distribusi.
"Potensi persoalan dapat muncul dalam penentuan kebutuhan, penyusunan spesifikasi, kewajaran harga, pemilihan penyedia, dan distribusi kepada penerima," kata Yusuf.
Karena itu, untuk menekan risiko tersebut, ia mendesak pemerintah melibatkan lembaga pengawas seperti KPK dan BPKP sejak tahap awal perencanaan, melakukan verifikasi penerima agar tidak timbul data fiktif, serta membuka transparansi nilai kontrak hingga realisasi penyaluran ke publik. Yusuf bahkan mengusulkan skema pengganti berupa voucer.
"Pemerintah dapat mempertimbangkan skema voucer yang dapat digunakan di berbagai toko resmi sebagai alternatif pengadaan terpusat. Namun, skema ini tetap membutuhkan batas harga, standar perangkat, verifikasi penerima, dan audit transaksi agar pelaksanaannya tetap terkendali," terangnya.
Menurut Yusuf, secara umum wacana HP gratis ini memang menawarkan dampak positif, seperti memperluas inklusi keuangan, mempermudah akses informasi layanan publik, hingga memperkuat pencatatan transaksi bansos secara digital.
Namun, potensi nilai tambah tersebut dibayang-bayangi oleh sederet kekurangan dan kendala teknis di lapangan yang tidak kalah besar. Ia menekankan bahwa tanpa kesiapan infrastruktur dan pendampingan, membagikan HP gratis berisiko menjadi program yang tidak efektif.
"Manfaat tersebut baru akan muncul apabila penerima memiliki akses jaringan, paket data, kemampuan menggunakan perangkat, dan perlindungan keamanan yang memadai," jelas Yusuf.
Yusuf menambahkan bahwa risiko sosial seperti penjualan kembali perangkat gratis oleh warga untuk memenuhi kebutuhan mendesak lainnya perlu diantisipasi sejak awal. Selain itu, ancaman kejahatan siber juga mengintai penerima yang belum siap.
"Penerima yang belum terbiasa dengan layanan digital juga lebih rentan terhadap penipuan, pencurian data, dan pengambilalihan akun. Karena itu, literasi digital dan perlindungan konsumen harus menjadi bagian dari desain program, bukan sekadar pelengkap," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
