Intip Layanan KDKMP: Sediakan Sembako, LPG, Pupuk hingga Keuangan

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai mengoperasikan gerai dengan beragam layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari penjualan sembako, LPG, dan pupuk hingga layanan keuangan serta pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara meninjau operasionalisasi KDKMP di empat daerah pada Kamis (15/10). Peninjauan tersebut merupakan bagian dari pengawalan arahan Presiden untuk mengoperasikan KDKMP secara serentak di 10.070 titik selama delapan hari.

Selain meninjau langsung, para menteri Kabinet Merah Putih, kepala daerah, dan panglima daerah militer (Pangdam) diminta memantau operasionalisasi koperasi di wilayah masing-masing. Langkah ini dilakukan untuk memastikan gerai siap melayani warga dan pasokan barang bersubsidi tersedia.

Empat lokasi yang dikunjungi ialah Bumisari, Natar, Lampung Selatan; Sobokerto, Boyolali, Jawa Tengah; Sonorejo, Kediri; serta Tambakrejo, Sidoarjo, Jawa Timur.

Di setiap lokasi, Zulkifli dan rombongan berdialog dengan warga, pengurus, serta manajer koperasi. Mereka juga memeriksa ketersediaan komoditas dan layanan yang disiapkan sesuai kebutuhan masyarakat.

Setiap KDKMP di lokasi peninjauan juga dilengkapi satu truk, satu mobil pikap, dan dua bentor untuk menunjang pelayanan masyarakat sekaligus menjalankan fungsi offtaker atau penyerap hasil produksi. Zulkifli bersama para menteri, wakil menteri, dan wakil kepala BUMN turut memastikan kendaraan tersebut berfungsi dengan baik.

"Koperasi Merah Putih harus memberi manfaat yang langsung dirasakan warga. Harga yang terjangkau dan barang yang mudah diperoleh akan membantu warga desa, petani, termasuk pedagang kecil, sekaligus menggerakkan ekonomi desa," kata Zulkifli Hasan.

Di KDKMP Bumisari, Natar, Lampung Selatan, koperasi melayani sekitar 8.002 jiwa. Selain menyediakan kebutuhan pokok, koperasi ini menawarkan layanan BRILink untuk setor dan tarik tunai, akses layanan keuangan dan pembiayaan BRI bagi UMKM, serta pembayaran tagihan listrik dan Pos.

KDKMP Bumisari juga menjadi sarana pemasaran kerajinan dan produk UMKM desa melalui gerai maupun bazar. Upaya tersebut ditujukan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperkuat perputaran ekonomi masyarakat setempat.

Koperasi ini turut disiapkan sebagai titik penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Oktober-Desember. Penyaluran direncanakan mulai pekan ini.

Secara nasional, bantuan pangan tersebut menyasar sekitar 33,2 juta masyarakat dengan alokasi 30 kilogram beras untuk tiga bulan. Program ini ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan, terutama bagi kelompok rentan, sekaligus membantu mengantisipasi dampak musim kemarau.

Sesuai ketentuan program, bantuan pangan gratis diprioritaskan bagi masyarakat desil 1 dan 2. Sementara itu, sekitar 1 juta ton beras dialokasikan untuk bantuan pangan dan intervensi pangan bersubsidi. Masyarakat dapat membeli beras bersubsidi di KDKMP dengan harga Rp12.500 per kilogram sesuai skema penyaluran yang berlaku.

KDKMP Bumisari juga menjadi salah satu dari lima KDKMP yang dipantau Wakil Menteri Sekretaris Negara beserta jajaran.

Sementara itu, KDKMP Sobokerto di Boyolali, Jawa Tengah, melayani sekitar 6.700 jiwa. Dalam kunjungan ke lokasi ini, Zulkifli didampingi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Transaksi warga di KDKMP Sobokerto terutama mencakup pembelian minyak goreng dan sembako. Koperasi ini juga mempermudah akses pupuk bagi masyarakat serta membuka peluang pemasaran produk UMKM, termasuk keripik berbahan tulang ikan khas Sobokerto.

Manajer KDKMP Sobokerto, Desi Sari, merupakan putri daerah yang telah menyelesaikan pendidikan magister. Ia memilih menjadi manajer koperasi meskipun sebelumnya bekerja di sektor swasta.

"Saya mendapat beasiswa dari negara untuk menempuh pendidikan magister. Sebenarnya, saya sudah bekerja di swasta. Namun, ketika ada kesempatan membangun desa sendiri melalui KDKMP, saya merasa ini menjadi panggilan untuk ikut membangun desa," ujar Desi.

Di KDKMP Sonorejo, Kediri, Jawa Timur, koperasi melayani sekitar 7.563 penduduk. Minyak goreng, sabun mandi, dan sabun cuci menjadi sejumlah produk yang banyak diminati warga.

Keril, manajer KDKMP Sonorejo, mengatakan masyarakat telah menanyakan kapan koperasi mulai berjualan setelah mendengar informasi mengenai harga barang yang lebih murah.

"Kalau saya bertemu warga, mereka bertanya-tanya kapan KDKMP buka. Mereka sudah mendengar barang-barangnya dijual dengan harga lebih murah," cerita Keril.

Kunjungan ke KDKMP Sonorejo turut didampingi Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata.

Adapun KDKMP Tambakrejo di Sidoarjo, Jawa Timur, melayani wilayah dengan sekitar 16.216 penduduk. Koperasi ini menyiapkan sejumlah layanan, termasuk gerai sembako, obat-obatan, pupuk, dan klinik. Persediaan kebutuhan pokok, pupuk, serta LPG juga telah tersedia.

Harga yang lebih terjangkau menjadi salah satu manfaat yang dirasakan pedagang kecil. Sumarti, warga Tambakrejo yang sehari-hari berjualan makanan, mengaku dapat membeli barang dengan harga setara grosir meskipun dalam jumlah sedikit.

"Harga di KDKMP jauh lebih murah, seperti harga grosir, meskipun kami hanya membeli sedikit. Ini sangat menguntungkan pedagang kecil seperti kami," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli didampingi Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Zulkifli mengatakan pengawalan operasionalisasi KDKMP akan terus dilakukan karena program tersebut masih relatif baru dan pelaksanaannya berpotensi menghadapi berbagai kendala.

"Kami akan terus mengawal kesiapan gerai, kelancaran pasokan, akses pupuk bagi petani, dan pengembangan usaha lokal. Koordinasi dengan kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah penting agar koperasi dapat beroperasi sesuai kebutuhan masyarakat," ujar Menko Pangan.

Secara nasional, per 12 Oktober 2026, sebanyak 23.000 gedung KDKMP telah selesai dibangun dan 28.626 manajer telah direkrut. Pemantauan di 10.070 titik selama delapan hari menjadi bagian dari upaya memastikan koperasi berfungsi sebagai pusat distribusi kebutuhan masyarakat, penyedia layanan, sekaligus pasar bagi produk-produk desa.